Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengumpulkan instansi terkait untuk membahas fluktuasi harga elpiji kemasan tiga kilogram yang dinilai jauh di atas harga eceran tertinggi.
"Kalau masalah ini dibiarkan dan harga terus mengalami fluktuasi, dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, apalagi mereka yang tidak mampu," kata Sudikerta saat menggelar rapat dengan instansi terkait di Denpasar, Kamis.
Pihak terkait yang dikumpulkan itu di antaranya Pertamina, Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bali, Ditreskrimsus Polda Bali, serta beberapa kepala SKPD lingkungan Provinsi Bali. Sedangkan harga elpiji di pasaran saat ini mencapai kisaran Rp22-23 ribu, dari harga eceran tertinggi (HET)yang Rp14 ribu.
"Kami khawatirkan masyarakat akan beralih kembali pada metode kayu bakar yang berdampak terhadap lingkungan," ucapnya.
Sementara itu, Manajer Cabang Pemasaran Pertamina Regional V Bali-NTB Iwan Yuda mengatakan saat ini di Bali khususnya terjadi peningkatan konsumsi elpiji tiga kilogram dibandingkan elpiji 12 kilogram.
Hal ini, menurut Iwan disebabkan elpiji 3Kg merupakan gas bersubsidi, sedangkan elpiji 12 Kg tidak mendapat subsidi dan saat ini juga mengalami kenaikan harga.
Iwan mengatakan, Pertamina memberikan harga penjualan Rp.13.300 untuk agen gas menjual kepangkalan. Sedangkan distribusi dari pangkalan kepada pengecer dan selanjutnya pengecer ke pembeli, sudah tidak menjadi wilayah kontrol dari Pertamina lagi sehingga harga yang saat ini melambung tinggi di pasaran disebutnya tidak bersumber dari Pertamina.
"Kami mengambil asumsi bahwa titik permasalahan terletak pada pengecer yang menaikkan harga secara drastis," ujarnya.
Untuk menanggulangi hal tersebut, Iwan Yuda menyarankan agar dibuat suatu regulasi oleh pemerintah daerah untuk mengatur para pengecer, agar tidak menjual elpiji terlalu tinggi seperti yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Batam sehingga kestabilan harga gas subsidi dapat terjaga.
Sementara itu Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Janses Panjaitan berpandangan kemasan elpiji yang tidak terlalu aman hanya dengan menggunakan metode "wrapping". Sehingga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mudah untuk melakukan tindakan kriminal yaitu gas oplosan.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali I Dewa Nyoman Patra menyarankan Pertamina tegas pada pangkalan maupun agen untuk ikut bertanggung jawab dalam pengawasan kenaikan harga elpiji ini, serta harus dilakukan koordinasi yang berkelanjutan antar seluruh pemangku kepentingan dalam menangani kasus ini.
Setelah mendengarkan sejumlah pendapat , pada akhir pertemuan Sudikerta memberikan beberapa solusi untuk menanggulangi hal ini, diantaranya adalah pembuatan regulasi terkait perilaku para pengecer dan pembeli agar pengawasan terhadap harga gas mudah dilakukan.
Untuk itu Wagub Sudikerta menugaskan Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Provinsi Bali I Nengah Laba untuk menindak lanjuti pembuatan regulasi tersebut. Selanjutnya, solusi lain adalah melakukan operasi pasar guna melakukan pembinaan kepada para pedagang baik yang menjadi agen maupun pengecer.
Selain itu, untuk mencegah kenaikan harga terkait jarak distribusi maka Pertamina harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Bali untuk menambah pembuatan pangkalan gas sehingga kenaikan harga karena alasan jarak distribusi tidak lagi menjadi wacana.
Sedangkan terkait dengan penegakan hukum yang tegas, kesatuan Polda Bali maupun Polres dan lainnya diminta untuk ikut membantu dalam pengawasan dan pemberian tindakan tegas terhadap oknum-oknum pengoplosan gas yang berkembang dimasyarakat.
Solusi tersebut diharapkan dapat menjaga kestabilan harga gas subsidi dan mencegah penyelewengan atau tindakan kecurangan di lapangan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kalau masalah ini dibiarkan dan harga terus mengalami fluktuasi, dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, apalagi mereka yang tidak mampu," kata Sudikerta saat menggelar rapat dengan instansi terkait di Denpasar, Kamis.
Pihak terkait yang dikumpulkan itu di antaranya Pertamina, Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bali, Ditreskrimsus Polda Bali, serta beberapa kepala SKPD lingkungan Provinsi Bali. Sedangkan harga elpiji di pasaran saat ini mencapai kisaran Rp22-23 ribu, dari harga eceran tertinggi (HET)yang Rp14 ribu.
"Kami khawatirkan masyarakat akan beralih kembali pada metode kayu bakar yang berdampak terhadap lingkungan," ucapnya.
Sementara itu, Manajer Cabang Pemasaran Pertamina Regional V Bali-NTB Iwan Yuda mengatakan saat ini di Bali khususnya terjadi peningkatan konsumsi elpiji tiga kilogram dibandingkan elpiji 12 kilogram.
Hal ini, menurut Iwan disebabkan elpiji 3Kg merupakan gas bersubsidi, sedangkan elpiji 12 Kg tidak mendapat subsidi dan saat ini juga mengalami kenaikan harga.
Iwan mengatakan, Pertamina memberikan harga penjualan Rp.13.300 untuk agen gas menjual kepangkalan. Sedangkan distribusi dari pangkalan kepada pengecer dan selanjutnya pengecer ke pembeli, sudah tidak menjadi wilayah kontrol dari Pertamina lagi sehingga harga yang saat ini melambung tinggi di pasaran disebutnya tidak bersumber dari Pertamina.
"Kami mengambil asumsi bahwa titik permasalahan terletak pada pengecer yang menaikkan harga secara drastis," ujarnya.
Untuk menanggulangi hal tersebut, Iwan Yuda menyarankan agar dibuat suatu regulasi oleh pemerintah daerah untuk mengatur para pengecer, agar tidak menjual elpiji terlalu tinggi seperti yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah Batam sehingga kestabilan harga gas subsidi dapat terjaga.
Sementara itu Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Janses Panjaitan berpandangan kemasan elpiji yang tidak terlalu aman hanya dengan menggunakan metode "wrapping". Sehingga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mudah untuk melakukan tindakan kriminal yaitu gas oplosan.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali I Dewa Nyoman Patra menyarankan Pertamina tegas pada pangkalan maupun agen untuk ikut bertanggung jawab dalam pengawasan kenaikan harga elpiji ini, serta harus dilakukan koordinasi yang berkelanjutan antar seluruh pemangku kepentingan dalam menangani kasus ini.
Setelah mendengarkan sejumlah pendapat , pada akhir pertemuan Sudikerta memberikan beberapa solusi untuk menanggulangi hal ini, diantaranya adalah pembuatan regulasi terkait perilaku para pengecer dan pembeli agar pengawasan terhadap harga gas mudah dilakukan.
Untuk itu Wagub Sudikerta menugaskan Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Provinsi Bali I Nengah Laba untuk menindak lanjuti pembuatan regulasi tersebut. Selanjutnya, solusi lain adalah melakukan operasi pasar guna melakukan pembinaan kepada para pedagang baik yang menjadi agen maupun pengecer.
Selain itu, untuk mencegah kenaikan harga terkait jarak distribusi maka Pertamina harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di Bali untuk menambah pembuatan pangkalan gas sehingga kenaikan harga karena alasan jarak distribusi tidak lagi menjadi wacana.
Sedangkan terkait dengan penegakan hukum yang tegas, kesatuan Polda Bali maupun Polres dan lainnya diminta untuk ikut membantu dalam pengawasan dan pemberian tindakan tegas terhadap oknum-oknum pengoplosan gas yang berkembang dimasyarakat.
Solusi tersebut diharapkan dapat menjaga kestabilan harga gas subsidi dan mencegah penyelewengan atau tindakan kecurangan di lapangan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015