Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika memotivasi para pejabat struktural beserta staf di lingkungan pemprov setempat agar dapat bekerja lebih keras untuk mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran.
"Cek mana yang belum selesai dan yang tidak bisa dikerjakan segera dilaporkan," kata Pastika saat memberikan pengarahan pada pejabat struktural eselon 2,3 dan 4 di lingkungan Pemprov Bali, di Denpasar, Senin.
Dalam upaya mempercepat jalannya program sekaligus penyerapan anggaran di Pemprov Bali, dia juga mengingatkan agar pengecekan terhadap kegiatan tidak hanya dilakukan di tingkat paling bawah saja namun juga bertahap dari staf sampai dengan pejabat eselon II.
"Eselon IV mengecek pekerjaan stafnya, kemudian eselon III mengecek bagaimana pekerjaan eselon IV begitu seterusnya sampai pada eselon II harus mengecek lagi satu-satu dan lebih teliti, karena terkadang judgementnya belum tentu sama," ucapnya.
Dia mengharapkan lewat pengecekan tersebut dapat meminimalisasi kesalahan. "Jangan takut melaporkan yang salah dan jangan ditutupi, segera laporkan supaya bisa diselesaikan sampai tuntas," ujarnya.
Pastika yang saat itu didampingi Wagub Sudikerta dan Sekprov Cok Pemayun menginstruksikan jajarannnya agar dalam pilkada mendatang, untuk tetap menjaga netralitas.
"Saudara sebagai PNS memang memiliki hak politik untuk memilih dan sebagai orang-orang intelektual harus menggunakan hak pilih tersebut namun harus tetap menjaga netralitas bukannya ikut kampanye," tegas Pastika.
Dia juga memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali untuk menegur kalau ada anggotanya yang terjun berkampanye.
"BKD tolong ditegur kalau ada yang seperti itu, jangan dibiarkan karena hal tersebut menyangkut kredibilitas kita sebagai pembina PNS," katanya.
Selain itu, Gubernur Bali juga mengimbau para PNS agar selalu menjaga kode etik sebagai PNS dan jangan pernah melakukan hal yang mencoreng kehormatannya yang notabene merupakan salah satu abdi negara.
"Mari kita jaga kehormatan kita sebagai abdi negara, kita diberikan kehormatan oleh negara, kalau di sini ada yang melanggar kode etik itu, dipecat saja," tegas Pastika.
PNS diminta saling mengingatkan dan sadar diri bahwa berada dalam sebuah organisasi yang memiliki struktur dan aturan yang mengikat. "Kita ini berada dalam sebuah organisasi yang terstruktur dan memiliki aturan bukan sebuah paguyuban, oleh karena itu kita harus paham tentang 3 pilar yang terdapat dalam organisasi yakni disiplin, hierarki dan loyalitas," imbuh Pastika yang juga mengharapkan agar para PNS tersebut mengerti dan memahami tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Cek mana yang belum selesai dan yang tidak bisa dikerjakan segera dilaporkan," kata Pastika saat memberikan pengarahan pada pejabat struktural eselon 2,3 dan 4 di lingkungan Pemprov Bali, di Denpasar, Senin.
Dalam upaya mempercepat jalannya program sekaligus penyerapan anggaran di Pemprov Bali, dia juga mengingatkan agar pengecekan terhadap kegiatan tidak hanya dilakukan di tingkat paling bawah saja namun juga bertahap dari staf sampai dengan pejabat eselon II.
"Eselon IV mengecek pekerjaan stafnya, kemudian eselon III mengecek bagaimana pekerjaan eselon IV begitu seterusnya sampai pada eselon II harus mengecek lagi satu-satu dan lebih teliti, karena terkadang judgementnya belum tentu sama," ucapnya.
Dia mengharapkan lewat pengecekan tersebut dapat meminimalisasi kesalahan. "Jangan takut melaporkan yang salah dan jangan ditutupi, segera laporkan supaya bisa diselesaikan sampai tuntas," ujarnya.
Pastika yang saat itu didampingi Wagub Sudikerta dan Sekprov Cok Pemayun menginstruksikan jajarannnya agar dalam pilkada mendatang, untuk tetap menjaga netralitas.
"Saudara sebagai PNS memang memiliki hak politik untuk memilih dan sebagai orang-orang intelektual harus menggunakan hak pilih tersebut namun harus tetap menjaga netralitas bukannya ikut kampanye," tegas Pastika.
Dia juga memerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali untuk menegur kalau ada anggotanya yang terjun berkampanye.
"BKD tolong ditegur kalau ada yang seperti itu, jangan dibiarkan karena hal tersebut menyangkut kredibilitas kita sebagai pembina PNS," katanya.
Selain itu, Gubernur Bali juga mengimbau para PNS agar selalu menjaga kode etik sebagai PNS dan jangan pernah melakukan hal yang mencoreng kehormatannya yang notabene merupakan salah satu abdi negara.
"Mari kita jaga kehormatan kita sebagai abdi negara, kita diberikan kehormatan oleh negara, kalau di sini ada yang melanggar kode etik itu, dipecat saja," tegas Pastika.
PNS diminta saling mengingatkan dan sadar diri bahwa berada dalam sebuah organisasi yang memiliki struktur dan aturan yang mengikat. "Kita ini berada dalam sebuah organisasi yang terstruktur dan memiliki aturan bukan sebuah paguyuban, oleh karena itu kita harus paham tentang 3 pilar yang terdapat dalam organisasi yakni disiplin, hierarki dan loyalitas," imbuh Pastika yang juga mengharapkan agar para PNS tersebut mengerti dan memahami tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015