Jakarta (Antara Bali) - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan
institusinya meminta tambahan anggaran senilai Rp35 triliun untuk tahun
anggaran 2016, yang disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR
RI, Senin (7/9).
"Tahun 2016 TNI meminta tambahan anggaran sekitar Rp35 triliun," katanya di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin.
Dia mengungkapkan ada dua faktor alasan institusinya mengajukan penambahan anggaran itu, pertama kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Menurut dia, saat penyusunan APBN 2015, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS senilai Rp12.500.
"Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp14.000 lebih, sehingga bisa dihitung kenaikannya berapa persen (dibandingkan saat penyusunan APBN 2015)," ujarnya.
Kedua menurut dia, ada Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan TNI. Menurut dia, tunjangan kinerja di lingkungan TNI di tahun 2015 masih menggunakan aturan yang lama. "Tunjangan kinerja TNI pada 2015 masih yang lama, ini salah satu faktor (alasan penambahan anggaran TNI)," katanya.
Dia menjelaskan sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF), setiap lima tahun atau pergantian pemerintah, program itu harus dievaluasi.
Menurut dia, evaluasi itu harus berdasarkan ancaman misalnya kebijakan pemerintah mengenai poros maritim. "Lalu soal ancaman Laut Tiongkok Selatan dan penumpukan pasukan (AS) di Darwin. Maka hal itu perlu perlu ada evaluasi, mana yang perlu mendapatkan prioritas," ujarnya.
Dia mencontohkan TNI AU membutuhkan radar untuk deteksi udara dan perlu pesawat tempur seperti Sukhoi 35 dan pesawat angkut. Selain itu dia mencontohkan TNI AL memerlukan kapal selam kelas kilo dan radar sehingga kebutuhan itu perlu menjadi prioritas. "Karena dengan poros maritim, kita perlu keunggulan laut dan keunggulan udara," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Tahun 2016 TNI meminta tambahan anggaran sekitar Rp35 triliun," katanya di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin.
Dia mengungkapkan ada dua faktor alasan institusinya mengajukan penambahan anggaran itu, pertama kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Menurut dia, saat penyusunan APBN 2015, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS senilai Rp12.500.
"Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp14.000 lebih, sehingga bisa dihitung kenaikannya berapa persen (dibandingkan saat penyusunan APBN 2015)," ujarnya.
Kedua menurut dia, ada Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan TNI. Menurut dia, tunjangan kinerja di lingkungan TNI di tahun 2015 masih menggunakan aturan yang lama. "Tunjangan kinerja TNI pada 2015 masih yang lama, ini salah satu faktor (alasan penambahan anggaran TNI)," katanya.
Dia menjelaskan sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF), setiap lima tahun atau pergantian pemerintah, program itu harus dievaluasi.
Menurut dia, evaluasi itu harus berdasarkan ancaman misalnya kebijakan pemerintah mengenai poros maritim. "Lalu soal ancaman Laut Tiongkok Selatan dan penumpukan pasukan (AS) di Darwin. Maka hal itu perlu perlu ada evaluasi, mana yang perlu mendapatkan prioritas," ujarnya.
Dia mencontohkan TNI AU membutuhkan radar untuk deteksi udara dan perlu pesawat tempur seperti Sukhoi 35 dan pesawat angkut. Selain itu dia mencontohkan TNI AL memerlukan kapal selam kelas kilo dan radar sehingga kebutuhan itu perlu menjadi prioritas. "Karena dengan poros maritim, kita perlu keunggulan laut dan keunggulan udara," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015