Pekanbaru (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo langsung memanggil Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, untuk membahas masalah tanggap darurat asap untuk penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta.
"Pembahasan tentang darurat asap dan kepastian rencana kedatangan Presiden ke Riau," kata Kepala Biro Humas Setdaprov Riau Darusman, kepada Antara di Pekanbaru, Sabtu.
Ia mengatakan, Plt. Gubernur Riau langsung bertolak dari Pekanbaru pada Jumat (4/9) malam ke Jakarta. Namun, karena penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru lumpuh, Plt Gubernur Riau terpaksa menempuh jalan darat sekitar lima jam terlebih dulu ke Padang, Sumatera Barat.
"Karena tidak ada penerbangan di Bandara Pekanbaru kemarin malam, Plt. Gubernur Riau berangkat dari Padang dengan pesawat pagi ini," ujarnya.
Sebelumnya, Plt. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan belum perlu meningkatkan status siaga darurat kebakaran di Riau menjadi bencana nasional.
Padahal, faktanya kondisi kebakaran di Riau makin memburuk karena polusi asap sudah meningkat ke level berbahaya, aktivitas sekolah diliburkan dan puluhan penerbangan dibatalkan di Bandara Pekanbaru akibat jarak pandang berbahaya bagi penerbangan.
Kondisi asap yang memburuk plus lemahnya kinerja pemerintah daerah ternyata mulai membuat gerah pemerintah di Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun langsung menggelar rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan di Istana Presiden pada Jumat (4/9) pukul 13.00 WIB.
Rapat itu dihadiri oleh Kepala BNPB Syamsul Maarif, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekjen Kementerian LHK dan pejabat terkait.
"Ratas (rapat terbatas) dilakukan untuk merespon bencana asap yang makin meluas. Presiden sangat 'concern' (peduli) dengan masalah kebakaran hutan dan lahan. Perlu dicarikan solusi permanen agar tidak berulang terus," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.
Ia mengatakan dalam rapat itu dipaparkan bahwa hampir 80 persen wilayah Sumatera terdampak langsung oleh asap. Aktivitas Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru lumpuh total akibat jarak pandang hanya sekitar 500 meter, Kota Pekanbaru 500 meter, Rengat dan Pelalawan 800 meter, Bandara Sultan Thaha Jambi 600 meter.
"Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Pekanbaru, Rumbai, Siak, Bangko, Rohul, Kampar, dan Jambi lebih dari 300. Artinya sudah level sangat berbahaya," tukasnya.
"Arahan Presiden, penanganan agar diteruskan dengan operasi darurat asap," lanjut Sutopo.
Ia mengatakan Presiden Jokowi menginstruksikan agar Kementerian LHK berperan sebagai koordinator dalam penanganan kebakaran lahan dan hutan, didukung penuh oleh BNPB, TNI dan Polri. BNPB diminta terus menggelar hujan buatan dan pemadaman api dari udara. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Pembahasan tentang darurat asap dan kepastian rencana kedatangan Presiden ke Riau," kata Kepala Biro Humas Setdaprov Riau Darusman, kepada Antara di Pekanbaru, Sabtu.
Ia mengatakan, Plt. Gubernur Riau langsung bertolak dari Pekanbaru pada Jumat (4/9) malam ke Jakarta. Namun, karena penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru lumpuh, Plt Gubernur Riau terpaksa menempuh jalan darat sekitar lima jam terlebih dulu ke Padang, Sumatera Barat.
"Karena tidak ada penerbangan di Bandara Pekanbaru kemarin malam, Plt. Gubernur Riau berangkat dari Padang dengan pesawat pagi ini," ujarnya.
Sebelumnya, Plt. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan belum perlu meningkatkan status siaga darurat kebakaran di Riau menjadi bencana nasional.
Padahal, faktanya kondisi kebakaran di Riau makin memburuk karena polusi asap sudah meningkat ke level berbahaya, aktivitas sekolah diliburkan dan puluhan penerbangan dibatalkan di Bandara Pekanbaru akibat jarak pandang berbahaya bagi penerbangan.
Kondisi asap yang memburuk plus lemahnya kinerja pemerintah daerah ternyata mulai membuat gerah pemerintah di Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun langsung menggelar rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan di Istana Presiden pada Jumat (4/9) pukul 13.00 WIB.
Rapat itu dihadiri oleh Kepala BNPB Syamsul Maarif, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekjen Kementerian LHK dan pejabat terkait.
"Ratas (rapat terbatas) dilakukan untuk merespon bencana asap yang makin meluas. Presiden sangat 'concern' (peduli) dengan masalah kebakaran hutan dan lahan. Perlu dicarikan solusi permanen agar tidak berulang terus," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.
Ia mengatakan dalam rapat itu dipaparkan bahwa hampir 80 persen wilayah Sumatera terdampak langsung oleh asap. Aktivitas Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru lumpuh total akibat jarak pandang hanya sekitar 500 meter, Kota Pekanbaru 500 meter, Rengat dan Pelalawan 800 meter, Bandara Sultan Thaha Jambi 600 meter.
"Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Pekanbaru, Rumbai, Siak, Bangko, Rohul, Kampar, dan Jambi lebih dari 300. Artinya sudah level sangat berbahaya," tukasnya.
"Arahan Presiden, penanganan agar diteruskan dengan operasi darurat asap," lanjut Sutopo.
Ia mengatakan Presiden Jokowi menginstruksikan agar Kementerian LHK berperan sebagai koordinator dalam penanganan kebakaran lahan dan hutan, didukung penuh oleh BNPB, TNI dan Polri. BNPB diminta terus menggelar hujan buatan dan pemadaman api dari udara. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015