Denpasar (Antara Bali) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali mencatat bahwa tekanan inflasi di Pulau Dewata pada periode Januari-Agustus 2015 masih terkendali dan dinilai merupakan inflasi terendah selama tujuh tahun terakhir.
"Akumulasi inflasi Bali masih cukup rendah, tercatat sebesar 2,08 persen atau masih tercatat sebagai angka inflasi akumulasi Januari-Agustus (ytd) terendah selama tujuh tahun terakhir," kata Wakil Ketua TPID Bali, Dewi Setyowati di Denpasar, Kamis.
Dia menjelaskan bahwa sesuai pola musiman, tekanan inflasi pasca-Lebaran dan momen lainnya kembali mereda pada Agustus 2015 sebesar 0,31 persen atau secara tahunan tercatat mengalami inflasi sebesar 7,05 persen (yoy).
Menurut dia, pengukuran inflasi dilakukan secara spasial di dua kota sampel penghitungan yakni di kota Denpasar dan Singaraja yang menunjukkan inflasi relatif rendah untuk kedua kota tersebut.
Kota Denpasar mencatat akumulasi inflasi di Kota Denpasar tercatat sebesar 2,12 persen pada periode Januari-Agustus sedangkan di Singaraja pada periode yang sama tercatat 1,89 persen.
Inflasi yang terjadi di Provinsi Bali, lanjut dia, didorong oleh terbatasnya pasokan komoditas pangan yang masuk ke Pulau Dewata karena adanya kekeringan yang berdampak menurunnya pasokan produksi seperti komoditas beras, cabai merah, dan cabai rawit.
"Kenaikan harga pada kelompok ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata historisnya. Sinergitas TPID Provinsi Bali dalam upaya pengendalian inflasi seperti monitoring SiGapura, pasar murah, operasi pasar, sidak, pengelolaan ekspektasi, dan pemantauan jalur distribusi mampu menahan laju inflasi bahan makanan sehingga tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya," ucap Dewi yang juga Kepala Bank Indonesia Provinsi Bali.
Ia meminta agar seluruh TPID di Bali dalam melaksanakan pengendalian inflasi yang berpedoman pada arahan pokok di antaranya wajib membentuk TPID sebagai wadah koordinasi kebijakan untuk stabilisasi harga di daerah dan cermat dalam mengidentifikasi komoditas yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong inflasi.
Selain itu memberikan dukungan penuh bagi percepatan pembangunan infrastruktur pangan seperti irigasi dan bendungan, serta infrastruktur distribusi, menggerakan pertanaman cabai di pekarangan rumah, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk stabilisasi harga dan TPID bersama-sama dengan aparat penegak hukum agar secara intensif melakukan pemantauan langsung di lapangan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Akumulasi inflasi Bali masih cukup rendah, tercatat sebesar 2,08 persen atau masih tercatat sebagai angka inflasi akumulasi Januari-Agustus (ytd) terendah selama tujuh tahun terakhir," kata Wakil Ketua TPID Bali, Dewi Setyowati di Denpasar, Kamis.
Dia menjelaskan bahwa sesuai pola musiman, tekanan inflasi pasca-Lebaran dan momen lainnya kembali mereda pada Agustus 2015 sebesar 0,31 persen atau secara tahunan tercatat mengalami inflasi sebesar 7,05 persen (yoy).
Menurut dia, pengukuran inflasi dilakukan secara spasial di dua kota sampel penghitungan yakni di kota Denpasar dan Singaraja yang menunjukkan inflasi relatif rendah untuk kedua kota tersebut.
Kota Denpasar mencatat akumulasi inflasi di Kota Denpasar tercatat sebesar 2,12 persen pada periode Januari-Agustus sedangkan di Singaraja pada periode yang sama tercatat 1,89 persen.
Inflasi yang terjadi di Provinsi Bali, lanjut dia, didorong oleh terbatasnya pasokan komoditas pangan yang masuk ke Pulau Dewata karena adanya kekeringan yang berdampak menurunnya pasokan produksi seperti komoditas beras, cabai merah, dan cabai rawit.
"Kenaikan harga pada kelompok ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata historisnya. Sinergitas TPID Provinsi Bali dalam upaya pengendalian inflasi seperti monitoring SiGapura, pasar murah, operasi pasar, sidak, pengelolaan ekspektasi, dan pemantauan jalur distribusi mampu menahan laju inflasi bahan makanan sehingga tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya," ucap Dewi yang juga Kepala Bank Indonesia Provinsi Bali.
Ia meminta agar seluruh TPID di Bali dalam melaksanakan pengendalian inflasi yang berpedoman pada arahan pokok di antaranya wajib membentuk TPID sebagai wadah koordinasi kebijakan untuk stabilisasi harga di daerah dan cermat dalam mengidentifikasi komoditas yang memiliki pengaruh besar dalam mendorong inflasi.
Selain itu memberikan dukungan penuh bagi percepatan pembangunan infrastruktur pangan seperti irigasi dan bendungan, serta infrastruktur distribusi, menggerakan pertanaman cabai di pekarangan rumah, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk stabilisasi harga dan TPID bersama-sama dengan aparat penegak hukum agar secara intensif melakukan pemantauan langsung di lapangan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015