Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Kota Denpasar bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) akan melakukan sertifikasi ribuan tenaga kerja guna mengantisipasi persaingan menjelang diberlakukan masyarakat ekonomi Asean (MEA).
"Sertifikasi ini sangat diperlukan oleh setiap tenaga kerja Kota Denpasar dalam menghadapi persaingan MEA pada awa 2016," kata Sekretaris Daerah Pemkot Denpasar Anak Agung Rai Iswara saat menerima Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali Indonesia Siska Suzana Darmawan, di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan untuk sertifikasi ini pendanaannya dibantu sepenuhnya oleh BNSP, oleh karena itu harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk melakukan sertifikasi terhadap tenaga kerja. Langkah tersebut juga merupakan bentuk komitmen Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra yang sangat memperhatikan kompetensi dari ketenagakerjaan.
Untuk itu Rai Iswara memerintahkan untuk membantu semua persiapan kerja sama dengan pemkot dengan BNSP dalam melakukan sertifikasi terhadap tenaga kerja di Kota Denpasar.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Wayan Gunawan mengatakan untuk sertifikasi ketenagakerjaan di Kota Denpasar diawali dari tenaga kerja pariwisata. Saat ini jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata di Kota Denpasar sebanyak 7.222 orang.
Dari jumlah tersebut baru 17 persen yang tersertifikasi. Dengan adanya sertifikasi ketenagakerjaan didanai sepenuhnya dari BNSP diharapkan semua tenaga kerja pariwisata di Kota Denpasar ke depannya akan tersertifikasi. Karena untuk melakukan sertifikasi setiap orang harus membayar sebesar Rp1 juta hingga Rp1,8 juta.
"Tentunya ini biaya yang cukup mahal bagi tenaga kerja. Untuk itu kami berharap tenaga kerja pariwisata yang ada sekarang ini memanfaakan kesempatan baik tersebut dan mendaftarkan diri," katanya.
Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali Indonesia Siska Suzana Darmawan mengatakan bila Kota Denpasar telah menandatangani kerja sama dengan BNSP yang rencananya bulan Agustus mendatang telah dilakukan, maka Denpasar menjadi kota berkompetensi pertama melakukan kerja sama sertifikasi ketenagakerjaan.
Ia mengatakan untuk melakukan kerja sama tersebut ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya adanya aturan yang mengatur kerja sama tersebut melalui Perwali.
"Dengan demikian kerja sama ini akan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Mengingat sertifikasi ini kami lakukan tidak hanya pada tenaga kerja pariwisata tapi semua tenaga kerja yang siap menghadapi MEA," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Sertifikasi ini sangat diperlukan oleh setiap tenaga kerja Kota Denpasar dalam menghadapi persaingan MEA pada awa 2016," kata Sekretaris Daerah Pemkot Denpasar Anak Agung Rai Iswara saat menerima Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali Indonesia Siska Suzana Darmawan, di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan untuk sertifikasi ini pendanaannya dibantu sepenuhnya oleh BNSP, oleh karena itu harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk melakukan sertifikasi terhadap tenaga kerja. Langkah tersebut juga merupakan bentuk komitmen Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra yang sangat memperhatikan kompetensi dari ketenagakerjaan.
Untuk itu Rai Iswara memerintahkan untuk membantu semua persiapan kerja sama dengan pemkot dengan BNSP dalam melakukan sertifikasi terhadap tenaga kerja di Kota Denpasar.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Wayan Gunawan mengatakan untuk sertifikasi ketenagakerjaan di Kota Denpasar diawali dari tenaga kerja pariwisata. Saat ini jumlah tenaga kerja di bidang pariwisata di Kota Denpasar sebanyak 7.222 orang.
Dari jumlah tersebut baru 17 persen yang tersertifikasi. Dengan adanya sertifikasi ketenagakerjaan didanai sepenuhnya dari BNSP diharapkan semua tenaga kerja pariwisata di Kota Denpasar ke depannya akan tersertifikasi. Karena untuk melakukan sertifikasi setiap orang harus membayar sebesar Rp1 juta hingga Rp1,8 juta.
"Tentunya ini biaya yang cukup mahal bagi tenaga kerja. Untuk itu kami berharap tenaga kerja pariwisata yang ada sekarang ini memanfaakan kesempatan baik tersebut dan mendaftarkan diri," katanya.
Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali Indonesia Siska Suzana Darmawan mengatakan bila Kota Denpasar telah menandatangani kerja sama dengan BNSP yang rencananya bulan Agustus mendatang telah dilakukan, maka Denpasar menjadi kota berkompetensi pertama melakukan kerja sama sertifikasi ketenagakerjaan.
Ia mengatakan untuk melakukan kerja sama tersebut ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya adanya aturan yang mengatur kerja sama tersebut melalui Perwali.
"Dengan demikian kerja sama ini akan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Mengingat sertifikasi ini kami lakukan tidak hanya pada tenaga kerja pariwisata tapi semua tenaga kerja yang siap menghadapi MEA," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015