Semarapura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, berencana membangun pelabuhan rakyat di Desa Pesinggahan agar dapat memudahkan masyarakat Pulau Nusa Penida dalam mendapatkan kebutuhan pokok.
"Di Klungkung daratan belum ada pelabuhan rakyat yang dikelola oleh pemerintah, sehingga barang yang masuk ke Pulau Nusa Penida ditentukan oleh para pemilik pelabuhan itu sendiri," kata Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dalam kegiatan Media Informasi Pembangunan dengan Humas Pemprov Bali, di Semarapura, Selasa.
Suwirta menambahkan, masyarakat yang tinggal di Pulau Nusa Penida yang terpisah dari daerah Klungkung daratan, semakin hari harus rela menikmati harga kebutuhan pokok yang tinggi akibat belum adanya pelabuhan rakyat tersebut.
Terkait dengan rencana tersebut, ucap dia, Pemkab Klungkung memiliki lahan seluas 50 are di sekitar kawasan tersebut dan juga didukung dengan lahan-lahan milik desa adat.
"Sebenarnya kawasan pantai di Pesinggahan itu merupakan daerah yang paling teduh dan paling tenang, namun sejauh ini potensinya memang belum tergarap," ujar bupati asal Pulau Nusa Ceningan, Kecamatan Nusa Penida itu.
Suwirta mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan berbagai kajian terkait rencana pembangunan pelabuhan tersebut.
"Tahun 2016 akan kami genjot lebih maksimal. Yang jelas, kami sudah menyiapkan perencanaan dan kajiannya, sehingga ketika nantinya diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan pendanaan tentu akan lebih mudah," ucapnya.
Hal tersebut, menurut Suwirta berkaca pada pengalaman proyek-proyek sebelumnya bahwa ketika mengajukan anggaran ke pemerintah pusat, pasti akan diminta perencanaan secara terinci.
Kabupaten Klungkung yang merupakan satu dari sembilan kabupaten/kota di Bali, wilayahnya terbagi menjadi dua yakni Klungkung daratan yang menjadi bagian dari Pulau Bali dan wilayah Klungkung kepulauan yang terdiri atas Pulau Nusa Penida, Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan. (APP)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Di Klungkung daratan belum ada pelabuhan rakyat yang dikelola oleh pemerintah, sehingga barang yang masuk ke Pulau Nusa Penida ditentukan oleh para pemilik pelabuhan itu sendiri," kata Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dalam kegiatan Media Informasi Pembangunan dengan Humas Pemprov Bali, di Semarapura, Selasa.
Suwirta menambahkan, masyarakat yang tinggal di Pulau Nusa Penida yang terpisah dari daerah Klungkung daratan, semakin hari harus rela menikmati harga kebutuhan pokok yang tinggi akibat belum adanya pelabuhan rakyat tersebut.
Terkait dengan rencana tersebut, ucap dia, Pemkab Klungkung memiliki lahan seluas 50 are di sekitar kawasan tersebut dan juga didukung dengan lahan-lahan milik desa adat.
"Sebenarnya kawasan pantai di Pesinggahan itu merupakan daerah yang paling teduh dan paling tenang, namun sejauh ini potensinya memang belum tergarap," ujar bupati asal Pulau Nusa Ceningan, Kecamatan Nusa Penida itu.
Suwirta mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan berbagai kajian terkait rencana pembangunan pelabuhan tersebut.
"Tahun 2016 akan kami genjot lebih maksimal. Yang jelas, kami sudah menyiapkan perencanaan dan kajiannya, sehingga ketika nantinya diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan pendanaan tentu akan lebih mudah," ucapnya.
Hal tersebut, menurut Suwirta berkaca pada pengalaman proyek-proyek sebelumnya bahwa ketika mengajukan anggaran ke pemerintah pusat, pasti akan diminta perencanaan secara terinci.
Kabupaten Klungkung yang merupakan satu dari sembilan kabupaten/kota di Bali, wilayahnya terbagi menjadi dua yakni Klungkung daratan yang menjadi bagian dari Pulau Bali dan wilayah Klungkung kepulauan yang terdiri atas Pulau Nusa Penida, Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan. (APP)
Editor : Adi Purnama Putra
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015