Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meminta jajaran Dinas Kesehatan provinsi itu untuk kembali mencarikan solusi mengatasi kelangkaan stok vaksin antirabies (VAR) di Pulau Dewata.
"Kami sudah meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk mengkoordinasikan hal ini dengan pemerintah pusat dan tadi sudah dilakukan," kata Sudikerta usai menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Rabu.
Wagub juga sudah memanggil instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan untuk mengambil langkah-langkah strategis terhadap permasalahan rabies yang kembali merebak, namun dihadapkan pada keterbatasan ketersediaan VAR.
"Saya minta Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengkoordinasikan juga dengan pemerintah kabupaten/kota agar saling mendukung memenuhi kebutuhan VAR sesuai dengan aturan," ucapnya.
Di sisi lain, Sudikerta mengharapkan kalangan LSM dapat mengerti dan menyadari alasan yang mendasari dilakukannya eliminasi pada anjing-anjing liar di Bali.
"Eliminasi harus dilakukan. Karena jika tidak, justru akan mengancam kesehatan dan nyawa manusia," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengatakan daerahnya saat ini dalam kondisi "gawat" ketersediaan VAR karena Biofarma selaku penyedia tunggal VAR tidak mampu memenuhi kebutuhan Bali.
Biofarma tidak mampu menyediakan 50 ribu vial yang sebelumnya sudah disetujui, namun hanya mampu menyediakan 10 ribu vial, padahal kebutuhan Bali untuk VAR dalam setahun itu sekitar 170 ribu vial.
Untuk kasus gigitan anjing di Bali saat ini rata-rata korbannya mencapai 110 hingga 120 orang setiap harinya. Sedangkan dari Januari-Juni 2015, tercatat sudah tujuh orang meninggal akibat rabies.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Gusti Bagus Alit Putra juga mendesak supaya pihak-pihak terkait dapat mengkoordinasikan dengan baik untuk penyediaan VAR.
"Jika memang anjing-anjing liar harus dieliminasi, tolong segera dieliminasi dan masyarakat harus menyadari dan menerima hal itu," ucapnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami sudah meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk mengkoordinasikan hal ini dengan pemerintah pusat dan tadi sudah dilakukan," kata Sudikerta usai menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Rabu.
Wagub juga sudah memanggil instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan untuk mengambil langkah-langkah strategis terhadap permasalahan rabies yang kembali merebak, namun dihadapkan pada keterbatasan ketersediaan VAR.
"Saya minta Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengkoordinasikan juga dengan pemerintah kabupaten/kota agar saling mendukung memenuhi kebutuhan VAR sesuai dengan aturan," ucapnya.
Di sisi lain, Sudikerta mengharapkan kalangan LSM dapat mengerti dan menyadari alasan yang mendasari dilakukannya eliminasi pada anjing-anjing liar di Bali.
"Eliminasi harus dilakukan. Karena jika tidak, justru akan mengancam kesehatan dan nyawa manusia," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengatakan daerahnya saat ini dalam kondisi "gawat" ketersediaan VAR karena Biofarma selaku penyedia tunggal VAR tidak mampu memenuhi kebutuhan Bali.
Biofarma tidak mampu menyediakan 50 ribu vial yang sebelumnya sudah disetujui, namun hanya mampu menyediakan 10 ribu vial, padahal kebutuhan Bali untuk VAR dalam setahun itu sekitar 170 ribu vial.
Untuk kasus gigitan anjing di Bali saat ini rata-rata korbannya mencapai 110 hingga 120 orang setiap harinya. Sedangkan dari Januari-Juni 2015, tercatat sudah tujuh orang meninggal akibat rabies.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Gusti Bagus Alit Putra juga mendesak supaya pihak-pihak terkait dapat mengkoordinasikan dengan baik untuk penyediaan VAR.
"Jika memang anjing-anjing liar harus dieliminasi, tolong segera dieliminasi dan masyarakat harus menyadari dan menerima hal itu," ucapnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015