Denpasar (Antara Bali) - Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali mengkhawatirkan semakin maraknya keramba ikan yang dikembangkan di beberapa kawasan danau di Pulau Dewata akan merusak kelestarian lingkungan danau.

"Kematian ikan dalam jumlah besar yang terjadi beberapa waktu lalu di Danau Batur, Bangli, di samping disebabkan fungsi alami danau, juga akibat pemberian pakan berlebihan pada usaha keramba yang dilakukan oleh warga," kata Kepala BLH Provinsi Bali Gede Suarjana, di Denpasar, Jumat.

Menurut dia, usaha keramba tidak hanya bisa ditemui di Danau Batur, juga pada beberapa danau di kawasan Bedugul, Kabupaten Tabanan dan Buleleng seperti Danau Beratan dan Danau Buyan.

"Bedugul itu kawasan konservasi, danau itu kawasan konservasi. Kalau kawasan konservasi, sesungguhnya kegiatan apa pun tidak dibolehkan," ucapnya.

Namun, Suarjana tidak memungkiri sejauh ini masyarakat masih mengembangkan usaha keramba di sekitar danau bahkan jumlahnya semakin banyak, sehingga dikhawatirkan hal tersebut akan kian mendegradasi lingkungan danau.

"Kita harus hitung, mana lebih besar dampak kerugian apa keuntungan dari usaha keramba. Siapa yang diuntungkan, tentu yang diuntungkan hanya beberapa orang atau kelompok saja, padahal airnya dimanfaatkan hingga ke beberapa kabupaten. Seperti halnya Danau Batur, airnya dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Gianyar hingga Kota Denpasar," katanya.

Oleh karena itu, tambah dia, harus diperhatikan dan dihitung juga kalau sampai terjadi kerusakan lingkungan danau itu hingga mana luas persebaran dampaknya, jumlah manusia yang terkena dampak, intensitas dampak dan sebagainya.

"Yang berwenang menindak, ya kalau berizin yang memberikan izin. Sedangkan jika tidak berizin, adalah yang menangani masalah danau yakni BKSDA dan Balai Wilayah Sungai. Patut diingat juga bahwa danau itu kawasan strategis nasional," ucapnya.

Suarjana mengaku pihaknya sudah menyampaikan kepada pemerintah kabupaten supaya hal-hal seperti itu dapat dilakukan langkah-langkah penanganan sehingga degradasi danau tidak semakin meluas.

"Sekarang tinggal implementasinya saja karena masyarakat yang melakukan itu adalah rakyatnya kabupaten," ujar Suarjana. (WDY)

Pewarta: Oleh Ni Luh Rhismawati

Editor : I Gusti Bagus Widyantara


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015