Denpasar (Antara Bali) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali mengantisipasi potensi tekanan inflasi pada pertengahan tahun 2015 mengingat pada periode itu berbarengan dengan adanya libur panjang dan hari raya keagamaan.
"Kami sudah menyiapkan `roadmap` (kerangka) kinerja yang isinya target menurunkan inflasi di Bali agar bisa di bawah rata-rata nasional," kata Ketua TPID Bali, I Ketut Sudikerta usai memimpin rapat pengendalian inflasi di Denpasar, Senin.
Menurut dia, pihaknya telah meminta TPID di sembilan kabupaten/kota yang sudah terbentuk di Pulau Dewata untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan pokok yang sebagian besar turut disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat di antaranya kenaikan harga bahan bakar minyak dan harga tarif dasar listrik.
Sudikerta yang juga Wakil Gubernur Bali itu menambahkan bahwa pihaknya menyiapkan dana talangan untuk membeli kebutuhan pokok yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat kecil ketika terjadi inflasi.
"Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan cadangan Rp150 juta hingga Rp300 juta," katanya.
Nantinya, kebutuhan pokok yang dibeli itu akan dijual kepada masyarakat kecil dengan harga yang terjangkau melalui pelaksanaan operasi dan pasar murah.
Tak hanya akibat kebijakan pemerintah pusat itu, infrastruktur distribusi barang dan jasa dan transportasi juga turut menyumbang terjadinya inflasi yang perlu mendapat perhatian.
Sementara itu Wakil Ketua TPID Bali, Dewi Setyowati mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan TPID kabupaten/kota telah melakukan inventarisasi dan pemetaan masalah agar bisa mengoptimalkan program pengendalian inflasi.
"Sehingga program kerja TPID dengan program kerja satuan kerja perangkat daerah bisa optimal yang fokus pada penguatan ketahanan pangan, kelancaran distribusi barang dan jasa, pembentukan tata niaga yang lebih efisien serta upaya pengelolaan ekspektasi inflasi tepat pada sasaran," katanya yang juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali itu.
Salah satu permasalahannya adalah jalur distribusi barang dan jasa yang lebih panjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Buleleng sehingga menyebabkan harga kebutuhan pokok di daerah itu lebih mahal.
Beberapa kebutuhan pokok yang disuplai dari Pulau Jawa itu tidak langsung menuju Singaraja, melainkan masuk melalui Denpasar, baru kemudian didistribusikan ke Singaraja.
"Persoalan ini yang perlu diuraikan dan mendapat perhatian semua pihak karena harga di Singaraja lebih mahal karena pola distribusi yang panjang sehingga waktu dan biaya angkut menjadi tinggi," ucapnya.
Dewi lebih lanjut menjelaskan bahwa tekanan inflasi di Bali pada Maret 2015 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,17 persen atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 6,42 persen.
Laju inflasi Bali tersebut tertahan oleh kembali normalnya harga ayam ras dan telur ayam ras serta upaya TPID dalam mengendalikan inflasi melalui operasi pasar dan pasar murah. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami sudah menyiapkan `roadmap` (kerangka) kinerja yang isinya target menurunkan inflasi di Bali agar bisa di bawah rata-rata nasional," kata Ketua TPID Bali, I Ketut Sudikerta usai memimpin rapat pengendalian inflasi di Denpasar, Senin.
Menurut dia, pihaknya telah meminta TPID di sembilan kabupaten/kota yang sudah terbentuk di Pulau Dewata untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan pokok yang sebagian besar turut disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat di antaranya kenaikan harga bahan bakar minyak dan harga tarif dasar listrik.
Sudikerta yang juga Wakil Gubernur Bali itu menambahkan bahwa pihaknya menyiapkan dana talangan untuk membeli kebutuhan pokok yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat kecil ketika terjadi inflasi.
"Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan cadangan Rp150 juta hingga Rp300 juta," katanya.
Nantinya, kebutuhan pokok yang dibeli itu akan dijual kepada masyarakat kecil dengan harga yang terjangkau melalui pelaksanaan operasi dan pasar murah.
Tak hanya akibat kebijakan pemerintah pusat itu, infrastruktur distribusi barang dan jasa dan transportasi juga turut menyumbang terjadinya inflasi yang perlu mendapat perhatian.
Sementara itu Wakil Ketua TPID Bali, Dewi Setyowati mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan TPID kabupaten/kota telah melakukan inventarisasi dan pemetaan masalah agar bisa mengoptimalkan program pengendalian inflasi.
"Sehingga program kerja TPID dengan program kerja satuan kerja perangkat daerah bisa optimal yang fokus pada penguatan ketahanan pangan, kelancaran distribusi barang dan jasa, pembentukan tata niaga yang lebih efisien serta upaya pengelolaan ekspektasi inflasi tepat pada sasaran," katanya yang juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali itu.
Salah satu permasalahannya adalah jalur distribusi barang dan jasa yang lebih panjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Buleleng sehingga menyebabkan harga kebutuhan pokok di daerah itu lebih mahal.
Beberapa kebutuhan pokok yang disuplai dari Pulau Jawa itu tidak langsung menuju Singaraja, melainkan masuk melalui Denpasar, baru kemudian didistribusikan ke Singaraja.
"Persoalan ini yang perlu diuraikan dan mendapat perhatian semua pihak karena harga di Singaraja lebih mahal karena pola distribusi yang panjang sehingga waktu dan biaya angkut menjadi tinggi," ucapnya.
Dewi lebih lanjut menjelaskan bahwa tekanan inflasi di Bali pada Maret 2015 mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,17 persen atau secara tahunan mengalami inflasi sebesar 6,42 persen.
Laju inflasi Bali tersebut tertahan oleh kembali normalnya harga ayam ras dan telur ayam ras serta upaya TPID dalam mengendalikan inflasi melalui operasi pasar dan pasar murah. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015