Semarang (Antara Bali) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai pidato Presiden RI Joko Widodo sungguh berani, lugas, dan konkret ketika mengkritik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengatasi ketidakadilan, kemiskinan global, dan penguasaan ekonomi yang tidak imbang.
"Presiden mengkritisi hal yang terkait dengan bidang ekonomi karena selama ini tiga lembaga keuangan dunia, yakni International Monetary Fund (IMF), Islamic Development Bank (IDB), dan Bank Dunia, menguasainya," kata Mendagri melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Rabu.
Pada pembukaan Konferensi Asia Afrika 2015, Presiden RI juga menyinggung kelemahan PBB dalam menyelesaikan konflik global. Kemudian, Presiden Jokowi menyatakan keinginan Indonesia mengambil peran aktif.
Presiden, kata Mendagri, juga memandang perlu adanya langkah bersama untuk mengatasi gerakan radikal, seperti kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Di samping itu, Presiden juga telah menunjukkan dengan tegas komitmennya untuk perjuangan bagi kemerdekaan Palestina.
"Konferensi Asia Afrika (KAA) ini diharapkan akan menelurkan dokumen deklarasi dukungan untuk Palestina yang berdaulat," kata mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya keseimbangan global bidang politik, ekonomi, dan sosial demi terciptanya kemerdekaan dan keadilan yang merupakan tuntutan hati nurani kemanusiaan yang universal.
"Ini hakikat dari diadakannya KAA pada saat ini maupun pada waktu KAA Bandung 1955. Maka dari itu, kemerdekaan Palestina juga merupakan tuntutan hati nurani kemanusiaan rakyat Palestina," kata Presiden sebagaimana dikutip Mendagri Tjahjo Kumolo.
Kemudian, negara-negara peserta KAA sepakat mewujudkan semangat kebersamaan dengan merealisasikan kesepakatan Dasasila Bandung 60 tahun yang lalu.
"Prinsipnya sesama negara peserta KAA saling menghargai dan menghormati serta saling membantu satu sama lain. Bantuan yang dimaksud, bisa dalam bentuk bantuan politik maupun bantuan ekonomi," katanya.
Hal lain yang dinilai berani Tjahjo Kumolo adalah pernyataan Presiden terkait dengan negara-negara maju untuk menghentikan eksploitasi terhadap negara berkembang, karena ekploitasi itu tidak membawa perdamaian dunia.
Tjahjo mengemukakan bahwa peran Indonesia sebagai penggagas KAA tidak boleh hilang, baik sebagai sejarah maupun ke depannya.
"Mungkin perlu digagas adanya Sekretariat AA yang permanen seperti halnya Sekretariat ASEAN. Hal ini perlu dan penting untuk mem-follow up semua keputusan yang telah dihasilkan oleh forum AA," kata Tjahjo. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Presiden mengkritisi hal yang terkait dengan bidang ekonomi karena selama ini tiga lembaga keuangan dunia, yakni International Monetary Fund (IMF), Islamic Development Bank (IDB), dan Bank Dunia, menguasainya," kata Mendagri melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Rabu.
Pada pembukaan Konferensi Asia Afrika 2015, Presiden RI juga menyinggung kelemahan PBB dalam menyelesaikan konflik global. Kemudian, Presiden Jokowi menyatakan keinginan Indonesia mengambil peran aktif.
Presiden, kata Mendagri, juga memandang perlu adanya langkah bersama untuk mengatasi gerakan radikal, seperti kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Di samping itu, Presiden juga telah menunjukkan dengan tegas komitmennya untuk perjuangan bagi kemerdekaan Palestina.
"Konferensi Asia Afrika (KAA) ini diharapkan akan menelurkan dokumen deklarasi dukungan untuk Palestina yang berdaulat," kata mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya keseimbangan global bidang politik, ekonomi, dan sosial demi terciptanya kemerdekaan dan keadilan yang merupakan tuntutan hati nurani kemanusiaan yang universal.
"Ini hakikat dari diadakannya KAA pada saat ini maupun pada waktu KAA Bandung 1955. Maka dari itu, kemerdekaan Palestina juga merupakan tuntutan hati nurani kemanusiaan rakyat Palestina," kata Presiden sebagaimana dikutip Mendagri Tjahjo Kumolo.
Kemudian, negara-negara peserta KAA sepakat mewujudkan semangat kebersamaan dengan merealisasikan kesepakatan Dasasila Bandung 60 tahun yang lalu.
"Prinsipnya sesama negara peserta KAA saling menghargai dan menghormati serta saling membantu satu sama lain. Bantuan yang dimaksud, bisa dalam bentuk bantuan politik maupun bantuan ekonomi," katanya.
Hal lain yang dinilai berani Tjahjo Kumolo adalah pernyataan Presiden terkait dengan negara-negara maju untuk menghentikan eksploitasi terhadap negara berkembang, karena ekploitasi itu tidak membawa perdamaian dunia.
Tjahjo mengemukakan bahwa peran Indonesia sebagai penggagas KAA tidak boleh hilang, baik sebagai sejarah maupun ke depannya.
"Mungkin perlu digagas adanya Sekretariat AA yang permanen seperti halnya Sekretariat ASEAN. Hal ini perlu dan penting untuk mem-follow up semua keputusan yang telah dihasilkan oleh forum AA," kata Tjahjo. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015