Denpasar (Antara Bali) - Fraksi PDIP DPRD Bali menyoroti kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Bali dalam strategi pelaksanaan program cukup baik, namun dalam implementasinya belum mampu dijalankan sesuai dengan sasarannya.
"Program yang dirancang pemerintah sudah cukup baik, tapi implementasi belum mampu berjalan secara maksimal," kata juru bicara Fraksi PDIP DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana di Denpasar, Rabu.
Ia mencontohkan program gerakan pembangunan desa terpadu (Gerbangsadu) Bali Mandara, beberapa desa yang sudah menerima dana program, bahkan lebih dari satu, namun implementasi programnya belum terlaksana.
"Setelah kami telusuri, ternyata dana itu tidak ada indikasi digelapkan, namun dana tersebut masih mengendap," ucap politikus asal Kota Denpasar.
Namun, kata dia, keterlambatan pelaksanaan dapat berimbas multi efek, salah satunya adalah keterlambatan capaian tujuan program, antara lain percepatan pengentasan kemiskinan dan potensi masyarakat.
"Sebenarnya secara strategis memiliki tujuan hebat dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan. Tentu kami tidak bisa mengupas satu persatu program tersebut," katanya.
Pada intinya, kata Agung Adhi, harus ada kebijakan taktis yang lebih relevan untuk mengevaluasi program pemerintah, sehingga tidak hanya berkutat pada penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan.
Namun yang perlu disiapkan adalah langkah pendampingan yang efektif, evaluasi berkala, peningkatan kapasitas yang berlangsung efektif, merancang pendidikan karakter dan memberikan akses informasi kekinian kepada sasaran program.
"Bila hal itu bisa dilaksanakan, kami yakin bahwa program-program pemerintah akan berjalan lebih efektif dan pencapaian tujuannnya lebih cepat," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Program yang dirancang pemerintah sudah cukup baik, tapi implementasi belum mampu berjalan secara maksimal," kata juru bicara Fraksi PDIP DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana di Denpasar, Rabu.
Ia mencontohkan program gerakan pembangunan desa terpadu (Gerbangsadu) Bali Mandara, beberapa desa yang sudah menerima dana program, bahkan lebih dari satu, namun implementasi programnya belum terlaksana.
"Setelah kami telusuri, ternyata dana itu tidak ada indikasi digelapkan, namun dana tersebut masih mengendap," ucap politikus asal Kota Denpasar.
Namun, kata dia, keterlambatan pelaksanaan dapat berimbas multi efek, salah satunya adalah keterlambatan capaian tujuan program, antara lain percepatan pengentasan kemiskinan dan potensi masyarakat.
"Sebenarnya secara strategis memiliki tujuan hebat dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan. Tentu kami tidak bisa mengupas satu persatu program tersebut," katanya.
Pada intinya, kata Agung Adhi, harus ada kebijakan taktis yang lebih relevan untuk mengevaluasi program pemerintah, sehingga tidak hanya berkutat pada penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan.
Namun yang perlu disiapkan adalah langkah pendampingan yang efektif, evaluasi berkala, peningkatan kapasitas yang berlangsung efektif, merancang pendidikan karakter dan memberikan akses informasi kekinian kepada sasaran program.
"Bila hal itu bisa dilaksanakan, kami yakin bahwa program-program pemerintah akan berjalan lebih efektif dan pencapaian tujuannnya lebih cepat," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015