Denpasar (Antara Bali) - Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta meminta rumah tangga miskin yang memiliki banyak anak menjadi prioritas sasaran program keluarga berencana.
"Hasil survei juga menunjukkan bahwa keluarga miskin memiliki anak lebih banyak dibandingkan dengan keluarga yang mampu. Khususnya terjadi di kawasan perdesaan dan pegunungan," kata Sudikerta saat menyampaikan sambutan pada Pembukaan Rakerda Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, kecenderungan kalangan rumah tangga miskin memiliki lebih banyak anak karena mereka itu pekerjaannya sedikit. "Apabila kemiskinan ini tidak diantisipasi dan semakin banyak memiliki anak, maka kian sulit mereka itu untuk keluar dari kemiskinannya," ucap Sudikerta.
Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih memantapkan penyuluhan kepada masyarakat agar sadar menggunakan alat kontrasepsi.
Di sisi lain, tambah Sudikerta, laju pertumbuhan penduduk Bali harus diturunkan dari 2,15 persen menjadi 1,19 persen karena kalau di Bali terjadi "over" populasi maka dampaknya akan terjadi degradasi ekologis.
"Pembangunan perumahan akan terus-menerus terjadi dan mengancam jalur hijau, di samping akan ada permasalahan di sektor lapangan kerja, air bersih dan kemacetan lalu lintas," ucapnya.
Sementara itu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali Ida Bagus Wirama mengatakan untuk pencapaian peserta baru metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Bali sebanyak 28.285 peserta (70,09 persen) dan kontrak kinerja program PB MKJP sebesar 40.357 peserta.
"Persentase tertinggi dicapai oleh Kabupaten Karangasem 79,61 persen disusul Kabupaten Badung 78,10 persen, dan Kota Denpasar 78,01 persen," katanya.
Selain itu, ucap Wirama, wakil Bali juga telah mendapatkan penghargaan dalam kegiatan penilaian dan evaluasi program KB dan pembangunan keluarga pada 2014 seperti Juara I Tingkat Nasional Lomba KB MKJP tingkat puskesmas regional Jawa Bali, Juara I tingkat nasional bidan praktik mandiri, juara I lomba KB PP dan PK Rumah Sakit Tipe C, Juara II tingkat nasional lomba KB Lestari kategori 20 tahun dan penghargaan lainnya.
Untuk 2015, tambah Wirama, melalui DIPA Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, pemerintah kabupaten dan kota akan diberikan dukungan kontribusi anggaran untuk melaksanakan program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga seluruh Bali sebesar Rp10,57 miliar ditambah lagi dengan anggaran yang disesuaikan dengan pencapaian kasus riil.
"Di samping itu, akan dialokasikan dana alokasi khusus bidang KB tahun 2015 sebesar Rp6,68 miliar untuk enam kabupaten di Bali, kecuali Badung, Gianyar dan Kota Denpasar," kata Wirama. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Hasil survei juga menunjukkan bahwa keluarga miskin memiliki anak lebih banyak dibandingkan dengan keluarga yang mampu. Khususnya terjadi di kawasan perdesaan dan pegunungan," kata Sudikerta saat menyampaikan sambutan pada Pembukaan Rakerda Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, kecenderungan kalangan rumah tangga miskin memiliki lebih banyak anak karena mereka itu pekerjaannya sedikit. "Apabila kemiskinan ini tidak diantisipasi dan semakin banyak memiliki anak, maka kian sulit mereka itu untuk keluar dari kemiskinannya," ucap Sudikerta.
Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk lebih memantapkan penyuluhan kepada masyarakat agar sadar menggunakan alat kontrasepsi.
Di sisi lain, tambah Sudikerta, laju pertumbuhan penduduk Bali harus diturunkan dari 2,15 persen menjadi 1,19 persen karena kalau di Bali terjadi "over" populasi maka dampaknya akan terjadi degradasi ekologis.
"Pembangunan perumahan akan terus-menerus terjadi dan mengancam jalur hijau, di samping akan ada permasalahan di sektor lapangan kerja, air bersih dan kemacetan lalu lintas," ucapnya.
Sementara itu Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali Ida Bagus Wirama mengatakan untuk pencapaian peserta baru metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Bali sebanyak 28.285 peserta (70,09 persen) dan kontrak kinerja program PB MKJP sebesar 40.357 peserta.
"Persentase tertinggi dicapai oleh Kabupaten Karangasem 79,61 persen disusul Kabupaten Badung 78,10 persen, dan Kota Denpasar 78,01 persen," katanya.
Selain itu, ucap Wirama, wakil Bali juga telah mendapatkan penghargaan dalam kegiatan penilaian dan evaluasi program KB dan pembangunan keluarga pada 2014 seperti Juara I Tingkat Nasional Lomba KB MKJP tingkat puskesmas regional Jawa Bali, Juara I tingkat nasional bidan praktik mandiri, juara I lomba KB PP dan PK Rumah Sakit Tipe C, Juara II tingkat nasional lomba KB Lestari kategori 20 tahun dan penghargaan lainnya.
Untuk 2015, tambah Wirama, melalui DIPA Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, pemerintah kabupaten dan kota akan diberikan dukungan kontribusi anggaran untuk melaksanakan program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga seluruh Bali sebesar Rp10,57 miliar ditambah lagi dengan anggaran yang disesuaikan dengan pencapaian kasus riil.
"Di samping itu, akan dialokasikan dana alokasi khusus bidang KB tahun 2015 sebesar Rp6,68 miliar untuk enam kabupaten di Bali, kecuali Badung, Gianyar dan Kota Denpasar," kata Wirama. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015