Jakarta (Antara Bali) - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menilai langkah penutupan situs-situs yang diduga menyebarkan paham radikalisme tidak akan efektif karena pemiliknya bisa saja membuka lagi dengan nama dan "addres" yang berbeda.

"Kalau itu terjadi, pemerintah akan sibuk memantau dan memblokir berbagai situs yang ada. Itu akan sangat melelahkan dan menghabiskan tenaga," kata Saleh Partaonan Daulay dihubungi di Jakarta, Selasa.

Karena itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengatakan lebih arif bila pemerintah memanggil para pemilik situs tersebut untuk dimintai keterangan, terlebih bila memang diduga ikut menyebarkan paham radikalisme.

Apalagi, situs-situs tersebut belum bisa dipastikan berkaitan dengan penyebaran salah satu aliran dan paham tertentu. Selain itu, belum ada bukti pembaca situs-situs tersebut berubah menjadi radikal.

Menurut Saleh, masih banyak situs lain yang lebih penting untuk ditutup, seperti situs-situs yang menyebarkan kebencian antarpemeluk agama. Selain itu, di media sosial juga banyak akun yang sengaja menyebar kebencian.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya akan segera memproses pemblokiran bila ada laporan mengenai laman radikalisme. Menurut Rudi, laporan dari masyarakat itu penting karena laman yang mengajarkan radikalisme itu tidak selalu terang-terangan dalam tujuan pendirian lamannya dan tidak terdaftar secara khusus sehingga lebih susah dilacak dibandingkan laman lainnya. (WDY)

Pewarta: Oleh Dewanto Samodro

Editor : I Gusti Bagus Widyantara


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015