Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo harus bisa mendapatkan kembali kepercayaan dan dukungan rakyat dalam menghadapi sikap DPR yang mengembalikan surat pengajuan Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti sebagai calon kepala Kepolisian Indonesia.
Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Muhamad Isnur, di Jakarta, Kamis, menyatakan, "Bila presiden mendapat kepercayaan publik dan mengambil keputusan dengan tepat, rakyat pasti akan menghukum DPR bila mereka tidak mendukung."
Isnur mengatakan, Jokowi harus bisa menempatkan diri sebagai bapak rakyat yang mengedepankan kepentingan negara, bangsa dan semua golongan meskipun harus berhadapan dengan DPR.
Bila memang pencalonan Haiti sebagai kepala Kepolisian Indonesia, menggantikan Budi Gunawan yang dibatalkan, merupakan keputusan yang terbaik, rakyat pasti akan mendukung.
"Sebaliknya DPR akan berhadapan dengan rakyat bila tidak mendukung. Sangat terlihat sikap DPR sangat dipengaruhi kepentingan kelompok, bukan kepentingan rakyat," tuturnya.
Menurut Isnur, sikap DPR yang lebih mengedepankan dalam kasus pencalonan Haiti dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang KPK yang tidak segera dibahas DPR sangat bernuansa kepentingan kelompok.
"Saya melihat itu juga akumulasi dari kekecewaan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) atas keputusan pemerintahan Jokowi yang menetapkan kepengurusan Partai Golkar kepemimpinan Agung Laksono yang sah," katanya.
Namun di sisi lain, hal itu juga menjadi berlarut-larut karena akumulasi kesalahan yang dilakukan Jokowi sebelumnya.
"Kesalahan pertama terjadi saat Budi Gunawan diajukan sebagai calon tunggal kepala Kepolisian Indonesia. Padahal, Budi sebelumnya sudah mendapat tanda merah dari KPK," tuturnya.
Isnur mengatakan, Jokowi terlalu tergesa-gesa saat mengajukan Gunawan sebagai calon tunggal kepala Kepolisian Indonesia kepada DPR.
Berawal dari kesalahan itu, kesalahan Jokowi semakin bertumpuk dan akhirnya menjadi komoditas politik untuk "dimainkan" lawan-lawan politiknya di Parlemen. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Kepala Bidang Penanganan Kasus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Muhamad Isnur, di Jakarta, Kamis, menyatakan, "Bila presiden mendapat kepercayaan publik dan mengambil keputusan dengan tepat, rakyat pasti akan menghukum DPR bila mereka tidak mendukung."
Isnur mengatakan, Jokowi harus bisa menempatkan diri sebagai bapak rakyat yang mengedepankan kepentingan negara, bangsa dan semua golongan meskipun harus berhadapan dengan DPR.
Bila memang pencalonan Haiti sebagai kepala Kepolisian Indonesia, menggantikan Budi Gunawan yang dibatalkan, merupakan keputusan yang terbaik, rakyat pasti akan mendukung.
"Sebaliknya DPR akan berhadapan dengan rakyat bila tidak mendukung. Sangat terlihat sikap DPR sangat dipengaruhi kepentingan kelompok, bukan kepentingan rakyat," tuturnya.
Menurut Isnur, sikap DPR yang lebih mengedepankan dalam kasus pencalonan Haiti dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang KPK yang tidak segera dibahas DPR sangat bernuansa kepentingan kelompok.
"Saya melihat itu juga akumulasi dari kekecewaan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) atas keputusan pemerintahan Jokowi yang menetapkan kepengurusan Partai Golkar kepemimpinan Agung Laksono yang sah," katanya.
Namun di sisi lain, hal itu juga menjadi berlarut-larut karena akumulasi kesalahan yang dilakukan Jokowi sebelumnya.
"Kesalahan pertama terjadi saat Budi Gunawan diajukan sebagai calon tunggal kepala Kepolisian Indonesia. Padahal, Budi sebelumnya sudah mendapat tanda merah dari KPK," tuturnya.
Isnur mengatakan, Jokowi terlalu tergesa-gesa saat mengajukan Gunawan sebagai calon tunggal kepala Kepolisian Indonesia kepada DPR.
Berawal dari kesalahan itu, kesalahan Jokowi semakin bertumpuk dan akhirnya menjadi komoditas politik untuk "dimainkan" lawan-lawan politiknya di Parlemen. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015