Denpasar (Antara Bali) - Berbagai kendala dan hambatan menghadang pengembangan pertanian di Bali, sehingga memerlukan berbagai upaya dan terobosan untuk mendukung tercapainya swasembada pangan yang menjadi target presiden.
"Pembangunan pertanian memerlukan lahan dan air yang kenyataan keduanya menghadapi masalah," kata Kepala Pusat Penelitian Subak Universitas Udayana Prof Dr Wayan Windia di Denpasar, Minggu.
Ia mengatakan, banyak kepentingan lain menyangkut lahan pertanian dan air irigasi sehingga menyebabkan terus terjadinya alih fungsi lahan ke non pertanian.
Di Bali terjadi alih fungsi lahan sawah sekitar 750 hektare per tahun, sementara air irigasi dimanfaatkan untuk bahan baku perusahaan daerah air minum (PDAM), hotel maupun atraksi rafting.
Windia mengingatkan, kondisi demikian akibat dokumen Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (PRPPK) masih sebatas wacana, sehingga mengakibatkan sektor pertanian mulai menurun.
Jika hal itu dibiarkan tanpa mendapat penanganan dengan baik dikhawatirkan sektor pertanian akan bangkrut. Meskipun demikian kalangan pemerintah, menolak pernyataan bahwa PRPPK itu gagal.
"Hanya saja keberhasilannya tidak menyeluruh," ujar Windia. Tujuan PRPPK untuk meningkatkan kesejajteraan, mengurangi pengangguran, meningkatkan daya saing dan mewujudkan ketahanan pangan.
Selain itu meningkatkan pembangunan pedesaan serta pelestarian lingkungan. Oleh sebab itu program PRPPK keterlibatan masyarakat (petani) dan berbagai pihak lainnya.
Windia mengingatkan, keterlibatan semua pihak itu sangat penting, mengingat peranan sektor pertanian terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) di Bali setiap tahun mengalami penurunan hingga kini masih mempunyai andil hanya 18 persen.
Padahal 30 tahun yang silam sektor pertanian itu mempunyai peranan penting yakni mencapai 65 persen dalam pembentukan PDRB.
Kondisi demikian menunjukkan, bahwa sektor pertanian dengan segala kekurangannya, tetap menjadi andalan mata pencaharian bagi penduduk setempat, ujar Prof Windia. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Pembangunan pertanian memerlukan lahan dan air yang kenyataan keduanya menghadapi masalah," kata Kepala Pusat Penelitian Subak Universitas Udayana Prof Dr Wayan Windia di Denpasar, Minggu.
Ia mengatakan, banyak kepentingan lain menyangkut lahan pertanian dan air irigasi sehingga menyebabkan terus terjadinya alih fungsi lahan ke non pertanian.
Di Bali terjadi alih fungsi lahan sawah sekitar 750 hektare per tahun, sementara air irigasi dimanfaatkan untuk bahan baku perusahaan daerah air minum (PDAM), hotel maupun atraksi rafting.
Windia mengingatkan, kondisi demikian akibat dokumen Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (PRPPK) masih sebatas wacana, sehingga mengakibatkan sektor pertanian mulai menurun.
Jika hal itu dibiarkan tanpa mendapat penanganan dengan baik dikhawatirkan sektor pertanian akan bangkrut. Meskipun demikian kalangan pemerintah, menolak pernyataan bahwa PRPPK itu gagal.
"Hanya saja keberhasilannya tidak menyeluruh," ujar Windia. Tujuan PRPPK untuk meningkatkan kesejajteraan, mengurangi pengangguran, meningkatkan daya saing dan mewujudkan ketahanan pangan.
Selain itu meningkatkan pembangunan pedesaan serta pelestarian lingkungan. Oleh sebab itu program PRPPK keterlibatan masyarakat (petani) dan berbagai pihak lainnya.
Windia mengingatkan, keterlibatan semua pihak itu sangat penting, mengingat peranan sektor pertanian terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) di Bali setiap tahun mengalami penurunan hingga kini masih mempunyai andil hanya 18 persen.
Padahal 30 tahun yang silam sektor pertanian itu mempunyai peranan penting yakni mencapai 65 persen dalam pembentukan PDRB.
Kondisi demikian menunjukkan, bahwa sektor pertanian dengan segala kekurangannya, tetap menjadi andalan mata pencaharian bagi penduduk setempat, ujar Prof Windia. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015