Mangupura (Antara Bali) - Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Badung Nyoman Sentana menilai banyak pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah terkaya di Provinsi Bali itu pemalas.
"Secara pribadi saya beri apresiasi kemajuan yang telah terjadi selama pemerintahan dua periode kepemimpinan Bupati Anak Agung Gde Agung. Pembangunan infrastruktur memang memiliki kemajuan yang cukup pesat, hampir semua bangunan di wilayah Badung bisa dikatakan mewah. Akan tetapi, sumber daya manusianya tidak terbangun, masih monoton," katanya di Mangupura, Kabupaten Badung, Rabu.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung tidak diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia yang dapat dilihat dari masih banyaknya PNS setempat mentalnya belum direvolusi.
"Masih terlalu banyak PNS yang sekedar datang, duduk, diam, lalu pulang. Mereka itu pelayan masyarakat. Masyarakat mengadunya kepada Dewan, kalau sudah seperti ini kami sebatas menegur dan yang bisa menjatuhkan sanksi adalah Bupati," katanya.
Sentana mengakui bahwa dari beberapa kali inspeksi mendadak masih terdapat banyak sekali persoalan di masyarakat, terutama di puskesmas-puskesmas di Badung.
"Khusus di ranah komisi IV yang membidangi masalah kesehatan dan pendidikan kita harus akui bahwa kita masih kekurangan tenaga. Masih banyak yang enggan ditempatkan di daerah-daerah. Kalau saja pemerintah berani menjamin kesejahteraan guru maupun tenaga medis tentu saja ceritanya pasti berbeda," ujarnya.
Dia menilai pemerintah daerah tidak tegas terhadap PNS yang malas. Berbeda dengan di perusahaan swasta yang sangat mengedepankan kedisiplinan.
"Jika kita mau mempelajari sistem yang diterapkan oleh pihak swasta kepada para pegawainya, maka akan baik bagi pelayanan masyarakat. Tentu saja sistem yang baik dan sesuai jika diterapkan," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu mengimbau kepada seluruh pejabat agar mampu bekerja maksimal terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. "Kita bekerja untuk rakyat. Kita ini pelayan masyarakat. Jadi jangan karena jabatan sehingga kerja seenaknya," ujarnya. (WDY/i018)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Secara pribadi saya beri apresiasi kemajuan yang telah terjadi selama pemerintahan dua periode kepemimpinan Bupati Anak Agung Gde Agung. Pembangunan infrastruktur memang memiliki kemajuan yang cukup pesat, hampir semua bangunan di wilayah Badung bisa dikatakan mewah. Akan tetapi, sumber daya manusianya tidak terbangun, masih monoton," katanya di Mangupura, Kabupaten Badung, Rabu.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung tidak diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia yang dapat dilihat dari masih banyaknya PNS setempat mentalnya belum direvolusi.
"Masih terlalu banyak PNS yang sekedar datang, duduk, diam, lalu pulang. Mereka itu pelayan masyarakat. Masyarakat mengadunya kepada Dewan, kalau sudah seperti ini kami sebatas menegur dan yang bisa menjatuhkan sanksi adalah Bupati," katanya.
Sentana mengakui bahwa dari beberapa kali inspeksi mendadak masih terdapat banyak sekali persoalan di masyarakat, terutama di puskesmas-puskesmas di Badung.
"Khusus di ranah komisi IV yang membidangi masalah kesehatan dan pendidikan kita harus akui bahwa kita masih kekurangan tenaga. Masih banyak yang enggan ditempatkan di daerah-daerah. Kalau saja pemerintah berani menjamin kesejahteraan guru maupun tenaga medis tentu saja ceritanya pasti berbeda," ujarnya.
Dia menilai pemerintah daerah tidak tegas terhadap PNS yang malas. Berbeda dengan di perusahaan swasta yang sangat mengedepankan kedisiplinan.
"Jika kita mau mempelajari sistem yang diterapkan oleh pihak swasta kepada para pegawainya, maka akan baik bagi pelayanan masyarakat. Tentu saja sistem yang baik dan sesuai jika diterapkan," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu mengimbau kepada seluruh pejabat agar mampu bekerja maksimal terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. "Kita bekerja untuk rakyat. Kita ini pelayan masyarakat. Jadi jangan karena jabatan sehingga kerja seenaknya," ujarnya. (WDY/i018)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015