Jakarta (Antara Bali) - Komisioner non-aktif Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan ada tiga hal yang harus
dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) KPK yang baru dilantik Presiden
Joko Widodo (Jokowi), Jumat (20/2).
"Yang penting untuk dilakukan adalah menyinergikan seluruh kekuatan penegak hukum," kata Bambang usai mengikuti aksi pemberantasan korupsi di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (22/2). Menurut dia, sinergi itu harus dilakukan dengan perlakuan yang sama untuk semua.
"Jangan ada diskriminasi, jangan ada masalah di situ," katanya.
Plt KPK harus dipastikan tidak memiliki konflik kepentingan (conflict of interest). Bambang mengatakan, dirinya tidak ingin pimpinan KPK sekarang digenjet (bully) sehingga sang pemimpin harus menjelaskan potensi konflik kepentingan yang dimilikinya.
Ia juga menyarankan pimpinan KPK yang baru dapat tampil ke hadapan publik dengan program yang strategis agar dapat mewujudkan sinergi antara lembaga penegak hukum.
Menurut dia pribadi, ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sinergi tersebut, yaitu tidak ada lagi potensi penyalahgunaan kewenangan, transparansi, dan membuat program yang mendukung akuntabilitas tersebut.
"Jangan lagi ada rekayasa. Semua harus accountable, transparan. Jangan orang dikriminalkan dengan rekayasa," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Yang penting untuk dilakukan adalah menyinergikan seluruh kekuatan penegak hukum," kata Bambang usai mengikuti aksi pemberantasan korupsi di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (22/2). Menurut dia, sinergi itu harus dilakukan dengan perlakuan yang sama untuk semua.
"Jangan ada diskriminasi, jangan ada masalah di situ," katanya.
Plt KPK harus dipastikan tidak memiliki konflik kepentingan (conflict of interest). Bambang mengatakan, dirinya tidak ingin pimpinan KPK sekarang digenjet (bully) sehingga sang pemimpin harus menjelaskan potensi konflik kepentingan yang dimilikinya.
Ia juga menyarankan pimpinan KPK yang baru dapat tampil ke hadapan publik dengan program yang strategis agar dapat mewujudkan sinergi antara lembaga penegak hukum.
Menurut dia pribadi, ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sinergi tersebut, yaitu tidak ada lagi potensi penyalahgunaan kewenangan, transparansi, dan membuat program yang mendukung akuntabilitas tersebut.
"Jangan lagi ada rekayasa. Semua harus accountable, transparan. Jangan orang dikriminalkan dengan rekayasa," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015