Yogyakarta (Antara Bali) - Pengamat Ekonomi Hendri Saparini mengatakan
paradigma pembangunan ekonomi perlu diperbarui agar tidak lagi bertumpu
pada pertumbuhan ekonomi makro.
"Pembangunan ekonomi kini harus lebih ditekankan pada upaya mendorong pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat," kata Hendri pada sesi pleno Penguatan Peran Ekonomi Umat Islam dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-6 di Yogyakarta, Senin malam.
Dengan paradigma itu, kata Hendri, intervensi pemerintah dengan berbagai instrumen politik yang dimilikinya seperti regulasi dan anggaran lebih dibutuhkan, daripada hanya menyerahkan pada mekanisme pasar.
"Penyediaan kebutuhan dan layanan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, kemanan harus melibatkan intervensi pemerintah dan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, dalam alokasi anggaran diharapkan tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro tanpa melihat siapa, bagaimana, dan di mana kegiatan ekonomi itu berlangsung.
Dengan demikian, kata dia, peran pemerintah melalui perubahan politik anggaran perlu dioptimalkan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk pos belanja dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Dia mencontohkan, alokasi anggaran seperti di sektor pertanian baik dari sisi pembangunan infrastruktur, penyediaan lahan, bibit serta pupuk yang berkualitas harus mendapatkan porsi yang memadai. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Pembangunan ekonomi kini harus lebih ditekankan pada upaya mendorong pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat," kata Hendri pada sesi pleno Penguatan Peran Ekonomi Umat Islam dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-6 di Yogyakarta, Senin malam.
Dengan paradigma itu, kata Hendri, intervensi pemerintah dengan berbagai instrumen politik yang dimilikinya seperti regulasi dan anggaran lebih dibutuhkan, daripada hanya menyerahkan pada mekanisme pasar.
"Penyediaan kebutuhan dan layanan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, kemanan harus melibatkan intervensi pemerintah dan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar," kata dia.
Selain itu, lanjut dia, dalam alokasi anggaran diharapkan tidak hanya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro tanpa melihat siapa, bagaimana, dan di mana kegiatan ekonomi itu berlangsung.
Dengan demikian, kata dia, peran pemerintah melalui perubahan politik anggaran perlu dioptimalkan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diprioritaskan untuk pos belanja dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Dia mencontohkan, alokasi anggaran seperti di sektor pertanian baik dari sisi pembangunan infrastruktur, penyediaan lahan, bibit serta pupuk yang berkualitas harus mendapatkan porsi yang memadai. (WDY)
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015