Denpasar (Antara Bali) - Ketua Komisi III DPRD Bali Nengah Tambah mengatakan pihaknya mendukung rencana pemerintah membangun terminal petikemas di dekat kawasan Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana.
"Kami mendukung pemerintah agar membangun terminal petikemas atau kargo dekat terminal Pelabuhan Gilimanuk dalam upaya mengurangi beban jalan dan kemacetan lalu lintas," katanya di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan dengan adanya kendaraan tronton melewati jalan sepanjang Gilimanuk menuju Denpasar, akan berdampak mempercepatan kerusakan kondisi jalan.
"Tanah Pemerintah Provinsi Bali di dekat Pelabuhan Gilimanuk ada sekitar tiga hektare. Itu bisa digunakan untuk terminal petikemas atau kargo," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya melakukan peninjauan ke lokasi guna memastikan tempat yang akan dijadikan terminal kargo.
"Kami akan godok dengan eksekutif dan selanjutnya diajukan ke pemerintah pusat guna mendapat persetujuan dan dibantu pembiayaan dari APBN," ucapnya.
Tamba berharap setelah melakukan konsolitasi ke pemerintah pusat agar ada jalan keluar untuk pembangunannya, terutama anggaran pembangunan terminal tersebut.
"Mudah-mudahan pada tahun 2016 pembangunan proyek terminal petikemas atau petikemas bisa dibangun," kata politikus yang juga pengusahan tersebut.
Dikatakan jika nantinya ada terminal petikemas atau kargo, maka barang yang melebih batas angkut (tonase), maka akan dibongkar di terminal petikemas dan dilanjutkan menuju Kota Denpasar dan sekitarnya menggunakan kendaraan yang lebih kecil atau memenuhi standar angkut barang.
"Nantinya terminal kargo itu berfungsi untuk bongkar muat barang yang selama ini kendaraan tronton yang langsung dari Pulau Jawa menuju Denpasar dan sekitarnya langsung bisa masuk kota. Tapi ke depannya harus dibongkar terlebih dahulu di terminal petikemas dan selanjutnya diangkut kendaraan kecil," katanya.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami mendukung pemerintah agar membangun terminal petikemas atau kargo dekat terminal Pelabuhan Gilimanuk dalam upaya mengurangi beban jalan dan kemacetan lalu lintas," katanya di Denpasar, Kamis.
Ia mengatakan dengan adanya kendaraan tronton melewati jalan sepanjang Gilimanuk menuju Denpasar, akan berdampak mempercepatan kerusakan kondisi jalan.
"Tanah Pemerintah Provinsi Bali di dekat Pelabuhan Gilimanuk ada sekitar tiga hektare. Itu bisa digunakan untuk terminal petikemas atau kargo," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya melakukan peninjauan ke lokasi guna memastikan tempat yang akan dijadikan terminal kargo.
"Kami akan godok dengan eksekutif dan selanjutnya diajukan ke pemerintah pusat guna mendapat persetujuan dan dibantu pembiayaan dari APBN," ucapnya.
Tamba berharap setelah melakukan konsolitasi ke pemerintah pusat agar ada jalan keluar untuk pembangunannya, terutama anggaran pembangunan terminal tersebut.
"Mudah-mudahan pada tahun 2016 pembangunan proyek terminal petikemas atau petikemas bisa dibangun," kata politikus yang juga pengusahan tersebut.
Dikatakan jika nantinya ada terminal petikemas atau kargo, maka barang yang melebih batas angkut (tonase), maka akan dibongkar di terminal petikemas dan dilanjutkan menuju Kota Denpasar dan sekitarnya menggunakan kendaraan yang lebih kecil atau memenuhi standar angkut barang.
"Nantinya terminal kargo itu berfungsi untuk bongkar muat barang yang selama ini kendaraan tronton yang langsung dari Pulau Jawa menuju Denpasar dan sekitarnya langsung bisa masuk kota. Tapi ke depannya harus dibongkar terlebih dahulu di terminal petikemas dan selanjutnya diangkut kendaraan kecil," katanya.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015