Denpasar (Antara Bali) - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bali Putu Astawa mengatakan rencana pembangunan bandar udara di Kabupaten Buleleng berpeluang dibiayai oleh badan usaha milik negara.
"Berdasarkan surat yang kami terima sudah diarahkan Kementerian Perhubungan untuk didelegasikan kepada BUMN untuk menggarap itu," katanya di Denpasar, Kamis.
Dilihat dari skema pembiayaan, ucap dia, kalau hanya mengandalkan APBD tentu tidak akan mampu sehingga perlu ada bantuan pemerintah pusat.
Pihaknya dengan pengantar surat dari Gubernur Bali juga sudah bersurat pada pemerintah pusat supaya rencana pembangunan bandara yang terletak di kabupaten paling utara Pulau Bali itu dapat masuk ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersyukur ternyata sudah masuk dalam RPJMN.
Namun pihaknya belum mengetahui kapan pembangunan bandara tersebut dimulai dan akan ditanyakan lebih lanjut ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, termasuk juga untuk besaran anggaran dan lokasinya belum ditentukan karena masih dalam tahap kajian.
"Terkait dengan peran pemerintah provinsi dalam pembangunan bandara, juga akan kami koordinasikan lebih lanjut," ucapnya.
Astawa menambahkan, jika berkaca dari pembangunan bandara di provinsi lain di Tanah Air, memang untuk pembangunan bandara membutuhkan waktu yang tidak singkat, seperti halnya bandara di Bandung, Jawa Barat, membutuhkan waktu hingga 12 tahun untuk terimplementasi.
"Pembangunan bandara perlu perencanaan yang matang. Seperti halnya kelayakan untuk menentukan tempat itu harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti masalah arah angin, kecepatan angin, dan sebagainya. Sedangkan secara teknis Kementerian Perhubungan yang lebih mengetahuinya," katanya.
Sementara itu, lanjut Astawa, untuk pembebasan lahan dan membangun konektivitas juga membutuhkan perencanaan yang matang, bahkan kalau dilihat pengalaman provinsi lain itu membutuhkan waktu lebih dari lima tahun.
"Konektivitas ke bandara itu bisa melalui tol, kereta api, dan sebagainya. Namun belum dipastikan akan menggunakan yang mana karena masih dalam pengkajian juga," kata Astawa. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Berdasarkan surat yang kami terima sudah diarahkan Kementerian Perhubungan untuk didelegasikan kepada BUMN untuk menggarap itu," katanya di Denpasar, Kamis.
Dilihat dari skema pembiayaan, ucap dia, kalau hanya mengandalkan APBD tentu tidak akan mampu sehingga perlu ada bantuan pemerintah pusat.
Pihaknya dengan pengantar surat dari Gubernur Bali juga sudah bersurat pada pemerintah pusat supaya rencana pembangunan bandara yang terletak di kabupaten paling utara Pulau Bali itu dapat masuk ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersyukur ternyata sudah masuk dalam RPJMN.
Namun pihaknya belum mengetahui kapan pembangunan bandara tersebut dimulai dan akan ditanyakan lebih lanjut ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, termasuk juga untuk besaran anggaran dan lokasinya belum ditentukan karena masih dalam tahap kajian.
"Terkait dengan peran pemerintah provinsi dalam pembangunan bandara, juga akan kami koordinasikan lebih lanjut," ucapnya.
Astawa menambahkan, jika berkaca dari pembangunan bandara di provinsi lain di Tanah Air, memang untuk pembangunan bandara membutuhkan waktu yang tidak singkat, seperti halnya bandara di Bandung, Jawa Barat, membutuhkan waktu hingga 12 tahun untuk terimplementasi.
"Pembangunan bandara perlu perencanaan yang matang. Seperti halnya kelayakan untuk menentukan tempat itu harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti masalah arah angin, kecepatan angin, dan sebagainya. Sedangkan secara teknis Kementerian Perhubungan yang lebih mengetahuinya," katanya.
Sementara itu, lanjut Astawa, untuk pembebasan lahan dan membangun konektivitas juga membutuhkan perencanaan yang matang, bahkan kalau dilihat pengalaman provinsi lain itu membutuhkan waktu lebih dari lima tahun.
"Konektivitas ke bandara itu bisa melalui tol, kereta api, dan sebagainya. Namun belum dipastikan akan menggunakan yang mana karena masih dalam pengkajian juga," kata Astawa. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015