Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPRD Bali membentuk Panitia Khusus Aset Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Arahan Zonasi Tata Ruang dalam menyelamatkan aset daerah setempat dan memetakan kondisi geografis di Pulau Dewata.
Rapat anggota DPRD Bali yang dipimpin Ketua DPRD Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua Gusti Bagus Alit Putra dan Nyoman Sugawa Korry, Selasa, sempat terjadi perdebatan, karena pembentukan Pansus Arahan Zonasi Tata Ruang DPRD Bali sudah sempat dibentuk pada anggota DPRD periode 2009-2014, namun gagal pengesahannya menjadi Perda.
"Dulu sempat dibentuk Pansus Arahan Zonasi tersebut, namun saat itu ada beberapa kendala dalam pembahasannya, sehingga gagal disahkan menjadi Perda," kata anggota Komisi I DPRD Bali Ngakan Made Samudra.
Ia mengatakan Rancangan Perda Arahan Zonasi Tata Ruang yang dibentuk dahulu itu adalah atas usulan eksekutif, bukan atas inisiatif Dewan.
"Kalau sekarang harus dibentuk lagi untuk pembahasan Ranperda Arahan Zonasi tersebut agar lebih cermat mengkaji, sehingga tidak berbenturan pelaksanaannya di kabupaten dan kota," kata politikus asal Desa Nusa Penida, Kabupaten Klungkung itu.
Hal senada juga disampikan Wayan Disel Astawa, bahwa Ranperda Arahan Zonasi bertujuan melindungi Bali secara menyeluruh, sehingga kabupaten dan kota pun agar bisa melaksanakan secara cermat.
"Nantinya jika Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda agar bisa diterapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Bali," katanya.
Begitu juga terkait Perda Aset Daerah, kata dia, banyak aset Provinsi Balin yang selama ini disewakan kepada masyarakat tidak sesuai dengan peruntukan dan nilai sewanya cukup murah.
"Saya berharap dengan Perda tersebut nantinya aset Pemprov Bali ada kepastian pemanfaatannya, termasuk besaran nilai sewa tanah tersebut dengan kondisi saat ini," katanya.
Anggota DPRD Bali yang dipercaya dalam Pansus Aset Daerah, Ketua Wayan Gunawan, Wakil Ketua Ketut Tama Tenaya dan Sekretaris Wayan Adnyana. Sedangkan Pansus Arahan Zonasi Tata Ruang, Ketua Kadek Diana, Wakil Ketua Ngakan Made Samudra dan Sekretaris Nyoman Suyasa. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Rapat anggota DPRD Bali yang dipimpin Ketua DPRD Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua Gusti Bagus Alit Putra dan Nyoman Sugawa Korry, Selasa, sempat terjadi perdebatan, karena pembentukan Pansus Arahan Zonasi Tata Ruang DPRD Bali sudah sempat dibentuk pada anggota DPRD periode 2009-2014, namun gagal pengesahannya menjadi Perda.
"Dulu sempat dibentuk Pansus Arahan Zonasi tersebut, namun saat itu ada beberapa kendala dalam pembahasannya, sehingga gagal disahkan menjadi Perda," kata anggota Komisi I DPRD Bali Ngakan Made Samudra.
Ia mengatakan Rancangan Perda Arahan Zonasi Tata Ruang yang dibentuk dahulu itu adalah atas usulan eksekutif, bukan atas inisiatif Dewan.
"Kalau sekarang harus dibentuk lagi untuk pembahasan Ranperda Arahan Zonasi tersebut agar lebih cermat mengkaji, sehingga tidak berbenturan pelaksanaannya di kabupaten dan kota," kata politikus asal Desa Nusa Penida, Kabupaten Klungkung itu.
Hal senada juga disampikan Wayan Disel Astawa, bahwa Ranperda Arahan Zonasi bertujuan melindungi Bali secara menyeluruh, sehingga kabupaten dan kota pun agar bisa melaksanakan secara cermat.
"Nantinya jika Ranperda tersebut disahkan menjadi Perda agar bisa diterapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Bali," katanya.
Begitu juga terkait Perda Aset Daerah, kata dia, banyak aset Provinsi Balin yang selama ini disewakan kepada masyarakat tidak sesuai dengan peruntukan dan nilai sewanya cukup murah.
"Saya berharap dengan Perda tersebut nantinya aset Pemprov Bali ada kepastian pemanfaatannya, termasuk besaran nilai sewa tanah tersebut dengan kondisi saat ini," katanya.
Anggota DPRD Bali yang dipercaya dalam Pansus Aset Daerah, Ketua Wayan Gunawan, Wakil Ketua Ketut Tama Tenaya dan Sekretaris Wayan Adnyana. Sedangkan Pansus Arahan Zonasi Tata Ruang, Ketua Kadek Diana, Wakil Ketua Ngakan Made Samudra dan Sekretaris Nyoman Suyasa. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015