Denpasar (Antara Bali) - Pakar hukum tata negara Universitas Udayana Denpasar Prof Yohanes Usfunan mendorong sistem koordinasi pelaksanaan, monitoring, evaluasi pembangunan kelautan dan kemaritiman yang dicanangkan pemerintah pusat terus ditingkatkan dalam upaya mensejahterakan para nelayan.
"Dengan adanya koordinasi pelaksanaan dan monitoring oleh pemerintah dengan pihak terkait seperti masyarakat pesisir pantau diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan," katanya saat dihubungi di Denpasar, Senin.
Selain itu, koordinasi antar lembaga yakni pemerintah dan TNI-Polri harus berjalan efektif dalam pengamanan laut Indonesia agar mencegah pencurian ikan oleh kapal asing maupun nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin.
Untuk melakukan pengawasan dan koordinasi tersebut, lanjut dia, harus mengikuti proses perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dengan upaya tersebut, menurut dia, dapat mencegah pelanggaran wewenang oleh institusi terkait lain untuk melakukan pungutan liar yang dapat merugikan perusahaan ikan dan nelayan.
"Hal tersebut untuk menghindari suap terhadap aparat penegak hukum itu sendiri," ujarnya.
Oleh sebab itu, dengan adanya koordinasi pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan dapat berjalan secara efektif dan terkendali.
Ia menambahkan bahwa sejauh ini pemerintah pusat serius dalam menangani masalah penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.Namun, penegakan hukum tersebut harus dilakukan secara konsisten dan tegas sehingga negara tidak merasa dirugikan.
"Untuk itu, aparat penegak hukum harus betul-betul tegas dalam meberikan sanksi," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Dengan adanya koordinasi pelaksanaan dan monitoring oleh pemerintah dengan pihak terkait seperti masyarakat pesisir pantau diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para nelayan," katanya saat dihubungi di Denpasar, Senin.
Selain itu, koordinasi antar lembaga yakni pemerintah dan TNI-Polri harus berjalan efektif dalam pengamanan laut Indonesia agar mencegah pencurian ikan oleh kapal asing maupun nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin.
Untuk melakukan pengawasan dan koordinasi tersebut, lanjut dia, harus mengikuti proses perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dengan upaya tersebut, menurut dia, dapat mencegah pelanggaran wewenang oleh institusi terkait lain untuk melakukan pungutan liar yang dapat merugikan perusahaan ikan dan nelayan.
"Hal tersebut untuk menghindari suap terhadap aparat penegak hukum itu sendiri," ujarnya.
Oleh sebab itu, dengan adanya koordinasi pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan dapat berjalan secara efektif dan terkendali.
Ia menambahkan bahwa sejauh ini pemerintah pusat serius dalam menangani masalah penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.Namun, penegakan hukum tersebut harus dilakukan secara konsisten dan tegas sehingga negara tidak merasa dirugikan.
"Untuk itu, aparat penegak hukum harus betul-betul tegas dalam meberikan sanksi," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015