Jakarta (Antara Bali) - Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Property Watch menyatakan, pemerintah harus bisa membangun sekitar atau lebih dari 10 juta unit rumah mengatasi masalah kekurangan perumahan di Tanah Air.
"Wacana pemerintahan Jokowi untuk membangun 10 Juta unit rumah sampai 2019, perlu diapresiasi, namun tetap rencana besar itu harus membumi dan jangan terlalu bermimpi tanpa dasar pondasi yang kuat dalam sistem perumahan rakyat kita," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda di Jakarta, Jumat.
Menurut Ali, konsep perumahan rakyat yang dibangun pada masa Orde Baru dapat dinilai lebih maju dari sekarang karena telah dibangun sejumlah institusi pilar perumahan rakyat dan jelas peta jalannya.
Ia mencontohkan, pada zaman Orba dibangun Bank BTN yang ditunjuk sebagai bank yang fokus sebagai perumahan.
Demikian pula halnya, ujar dia, dengan pembentukan Perumnas yang memiliki dasar kuat bagi pembangunan perumahan publik.
"Namun lucunya sekarang visi Perumnas malah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dituntut profit sebagai bagian dari BUMN. Dan Bank BTN selalu diganggu dengan isu akuisisi," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch.
Ali juga mengingatkan bahwa pada saat ini konsep lingkungan siap bangun dan kavling siap bangun sudah dipikirkan sebagai model perumahan nasional, tapi ironisnya sekarang perumahan nasional malah berjalan mundur.
Ia juga meragukan target pemerintah membangun 10 juta unit layak dipertanayakan karena pada saat ini tidak ada institusi bank tanah dan tata ruang di masing-masing pemda belum jelas untuk perumahan.
Ali merasa miris bahwa setiap tahun yang bisa memasok 100-150 ribu unit rumah adalah seluruhnya pihak swasta yang membangun, yang berbeda halnya dengan negara tetangga, Singapura.
"Bila kita melihat negara Singapura dengan Housing Development Boardnya telah membangun 1 jutaan unit flat mulai tahun 1960-an dan sejak tahun 2000-an Singapura telah berhasil membuat 85 persen rakyatnya memiliki hunian," paparnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Wacana pemerintahan Jokowi untuk membangun 10 Juta unit rumah sampai 2019, perlu diapresiasi, namun tetap rencana besar itu harus membumi dan jangan terlalu bermimpi tanpa dasar pondasi yang kuat dalam sistem perumahan rakyat kita," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda di Jakarta, Jumat.
Menurut Ali, konsep perumahan rakyat yang dibangun pada masa Orde Baru dapat dinilai lebih maju dari sekarang karena telah dibangun sejumlah institusi pilar perumahan rakyat dan jelas peta jalannya.
Ia mencontohkan, pada zaman Orba dibangun Bank BTN yang ditunjuk sebagai bank yang fokus sebagai perumahan.
Demikian pula halnya, ujar dia, dengan pembentukan Perumnas yang memiliki dasar kuat bagi pembangunan perumahan publik.
"Namun lucunya sekarang visi Perumnas malah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dituntut profit sebagai bagian dari BUMN. Dan Bank BTN selalu diganggu dengan isu akuisisi," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch.
Ali juga mengingatkan bahwa pada saat ini konsep lingkungan siap bangun dan kavling siap bangun sudah dipikirkan sebagai model perumahan nasional, tapi ironisnya sekarang perumahan nasional malah berjalan mundur.
Ia juga meragukan target pemerintah membangun 10 juta unit layak dipertanayakan karena pada saat ini tidak ada institusi bank tanah dan tata ruang di masing-masing pemda belum jelas untuk perumahan.
Ali merasa miris bahwa setiap tahun yang bisa memasok 100-150 ribu unit rumah adalah seluruhnya pihak swasta yang membangun, yang berbeda halnya dengan negara tetangga, Singapura.
"Bila kita melihat negara Singapura dengan Housing Development Boardnya telah membangun 1 jutaan unit flat mulai tahun 1960-an dan sejak tahun 2000-an Singapura telah berhasil membuat 85 persen rakyatnya memiliki hunian," paparnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014