![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bali.antaranews.com/berita/63336/kemenhub-harapkan-bali-susun-fs-kereta-api&media=https://img.antaranews.com/cache/1200x800/no-image.jpg&description=Kemenhub Harapkan Bali Susun "FS" Kereta Api){kind=link}
Denpasar (Antara Bali) - Kementerian Perhubungan mengharapkan Pemerintah Provinsi Bali dapat menyusun sendiri studi kelayakan (feasibility study/FS) terkait rencana untuk membangun sistem perkeretapian di daerah itu.
"Harapan kami, Pemprov Bali yang menyusun FS-nya karena faktor budaya di Bali itu sangat khusus," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretapian Kemenhub Sugiadi Waluyo, di Denpasar, Senin.
Pihaknya berpandangan studi kelayakan perkeretapian tersebut lebih cocok disusun Pemprov Bali sendiri supaya tidak sampai terjadi gesekan dari sisi warna budaya, sedangkan kalau FS dibuat oleh swasta maupun perguruan tinggi, tentunya yang diutamakan hanya kelayakan dari sisi ekonomi dan teknisnya.
Sugiadi menyebutkan terkait dengan rencana membangun sistem perkeretapian di Bali memang beberapa tahun lalu sudah ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Bali, Kementerian Pariwisata, Kemenhub dan Universitas Udayana.
"Saat itu diputuskan FS akan dibuat oleh Kemenhub melalui Dirjen Perkeretapian bekerja sama dengan Unud, hanya saja rencana itu tidak berlanjut," ujarnya pada acara dialog publik bertajuk "Menggagas Pembangunan Perkeretapian di Bali" tersebut.
Oleh karena itu, menurut dia, alangkah baiknya FS tersebut diambil-alih oleh Pemprov Bali saja karena persoalan sosial dan budaya itu juga memegang peranan penting supaya jangan sampai menimbulkan penolakan dari masyarakat.
Ia tidak memungkiri investasi untuk membangun sistem perkeretapian cukup besar, yakni untuk penyediaan prasarananya saja per kilometer rata-rata menelan biaya sekitar Rp30-40 miliar.
Menurut Sugiadi, jika sistem kereta api di Bali itu jalan, bukan lantas mematikan angkutan yang lainnya karena tetap dibutuhkan moda transportasi lainnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengatakan akan berupaya menganggarkan biaya penyusunan studi kelayakan kereta api tersebut dalam APBD Bali tahun 2016.
"Untuk APBD induk 2015 tidak memungkinkan lagi karena sudah ketok palu. Demikian juga jika dalam APBD Perubahan 2015 waktunya yang singkat tentu tidak mungkin juga," katanya.
Pemprov Bali, lanjut dia, membuka peluang adanya investasi swasta dalam upaya membangun sistem tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan memantapkan koordinasi dengan pemerintah pusat. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Harapan kami, Pemprov Bali yang menyusun FS-nya karena faktor budaya di Bali itu sangat khusus," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretapian Kemenhub Sugiadi Waluyo, di Denpasar, Senin.
Pihaknya berpandangan studi kelayakan perkeretapian tersebut lebih cocok disusun Pemprov Bali sendiri supaya tidak sampai terjadi gesekan dari sisi warna budaya, sedangkan kalau FS dibuat oleh swasta maupun perguruan tinggi, tentunya yang diutamakan hanya kelayakan dari sisi ekonomi dan teknisnya.
Sugiadi menyebutkan terkait dengan rencana membangun sistem perkeretapian di Bali memang beberapa tahun lalu sudah ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Bali, Kementerian Pariwisata, Kemenhub dan Universitas Udayana.
"Saat itu diputuskan FS akan dibuat oleh Kemenhub melalui Dirjen Perkeretapian bekerja sama dengan Unud, hanya saja rencana itu tidak berlanjut," ujarnya pada acara dialog publik bertajuk "Menggagas Pembangunan Perkeretapian di Bali" tersebut.
Oleh karena itu, menurut dia, alangkah baiknya FS tersebut diambil-alih oleh Pemprov Bali saja karena persoalan sosial dan budaya itu juga memegang peranan penting supaya jangan sampai menimbulkan penolakan dari masyarakat.
Ia tidak memungkiri investasi untuk membangun sistem perkeretapian cukup besar, yakni untuk penyediaan prasarananya saja per kilometer rata-rata menelan biaya sekitar Rp30-40 miliar.
Menurut Sugiadi, jika sistem kereta api di Bali itu jalan, bukan lantas mematikan angkutan yang lainnya karena tetap dibutuhkan moda transportasi lainnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta mengatakan akan berupaya menganggarkan biaya penyusunan studi kelayakan kereta api tersebut dalam APBD Bali tahun 2016.
"Untuk APBD induk 2015 tidak memungkinkan lagi karena sudah ketok palu. Demikian juga jika dalam APBD Perubahan 2015 waktunya yang singkat tentu tidak mungkin juga," katanya.
Pemprov Bali, lanjut dia, membuka peluang adanya investasi swasta dalam upaya membangun sistem tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan memantapkan koordinasi dengan pemerintah pusat. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014