Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPRD Provinsi Bali Kadek Diana menginginkan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015 memprioritas program pengentasan kemiskinan.
"Dari RAPBD tahun 2015 sebesar Rp4,4 triliun lebih akan memprioritaskan program pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran," katanya saat memberikan laporan pimpinan gabungan Komisi pada sidang DPRD Bali di Denpasar, Jumat.
Ia menyebutkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tertuang persentase kemiskinan tahun 2015 kisaran 3,8 hingga 3,9 persen.
Menurut dia, kantong kemiskinan masyarakat Bali sebagian besar pada masyarakat yang mengandalkan sektor primer dalam mata pencahariannya.
Oleh karena itu, keberpihakan anggaran dan kebijakan yang terprogram dalam pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
"Hal itu tidak boleh menjadi slogan saja, tapi kami semua harus bekerja keras pada porsi masing-masing untuk turut mewujudkan target tersebut," kata politikus PDIP itu.
Di samping itu, lanjut Diana, anggaran belanja yang direncanakan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sangat besar.
"Tentu kita berharap anggaran tersebut dapat berdaya guna untuk mewujudkan peningkatan perekonomian yang mampu menyerap tenaga kerja dan semakin menurunkan tingkat kemiskinan di Bali," ujarnya.
Kadek Diana menambahkan bahwa kondisi umum pendapatan daerah Provinsi Bali sampa saat ini masih didominasi dari komponen pajak daerah, khususnya dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
Peningkatan penerimaan pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah yang meningkat Rp510 miliar lebih atau 22 persen dari sebelumnya Rp2.303 triliun lebih menjadi 2,813 triliun lebih.
Adapun peningkatan pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah yang meningkat sebesar Rp452 miliar lebih atau 21,49 persen dari tahun 2014 sebesar Rp2.104 triliun lebih menjadi Rp2.556 triliun lebih.(MFD)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Dari RAPBD tahun 2015 sebesar Rp4,4 triliun lebih akan memprioritaskan program pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran," katanya saat memberikan laporan pimpinan gabungan Komisi pada sidang DPRD Bali di Denpasar, Jumat.
Ia menyebutkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tertuang persentase kemiskinan tahun 2015 kisaran 3,8 hingga 3,9 persen.
Menurut dia, kantong kemiskinan masyarakat Bali sebagian besar pada masyarakat yang mengandalkan sektor primer dalam mata pencahariannya.
Oleh karena itu, keberpihakan anggaran dan kebijakan yang terprogram dalam pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
"Hal itu tidak boleh menjadi slogan saja, tapi kami semua harus bekerja keras pada porsi masing-masing untuk turut mewujudkan target tersebut," kata politikus PDIP itu.
Di samping itu, lanjut Diana, anggaran belanja yang direncanakan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sangat besar.
"Tentu kita berharap anggaran tersebut dapat berdaya guna untuk mewujudkan peningkatan perekonomian yang mampu menyerap tenaga kerja dan semakin menurunkan tingkat kemiskinan di Bali," ujarnya.
Kadek Diana menambahkan bahwa kondisi umum pendapatan daerah Provinsi Bali sampa saat ini masih didominasi dari komponen pajak daerah, khususnya dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
Peningkatan penerimaan pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah yang meningkat Rp510 miliar lebih atau 22 persen dari sebelumnya Rp2.303 triliun lebih menjadi 2,813 triliun lebih.
Adapun peningkatan pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah yang meningkat sebesar Rp452 miliar lebih atau 21,49 persen dari tahun 2014 sebesar Rp2.104 triliun lebih menjadi Rp2.556 triliun lebih.(MFD)
Editor : Mayolus Fajar Dwiyanto
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014