Denpasar (Antara Bali) - Para akademisi dari sejumlah perguruan tinggi di Bali siap mengawal pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama masa pemerintahan 2014-2019.
"Kami mengawal program prioritas bisa berjalan baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalau program baik harus didukung secara moral," kata Ketua Forum Akademisi Bali Prof dr I Made Bakta, di Universitas Udayana Denpasar, Jumat.
Menurut dia, adanya dukungan dari para akademisi untuk Jokowi-JK itu melihat perkembangan politik di Tanah Air yang cenderung diwarnai aksi "balas dendam" yang merasa kalah atas kemenangan pasangan tersebut pada Pilpres lalu.
"Dengan melihat kondisi politik saat ini menggugah kami para akademisi untuk `turun gunung` karena itu tugas moral kami sebagai akademisi," ucap mantan Rektor Universitas Udayana itu.
Ia menambahkan bahwa adanya kesan "balas dendam" itu menimbulkan kekhawatiran munculnya penjegalan program kerja presiden ketujuh Indonesia itu melalui DPR dan MPR.
Selain akan mengawal kinerja pemerintahan Jokowi-JK, akademisi dari Pulau Dewata juga akan mengkritisi apabila ada program yang melenceng dan tidak memihak kepada rakyat.
"Jika ada program yang melenceng, tugas kami sebagai akademisi untuk mengingatkan," ucapnya.
Meski demikian, ia menampik apabila dukungan dari akademisi itu berlatarbelakang politik ataupun meminta jatah menteri.
"Sama sekali tidak ada ke arah itu (politik). Ini bukan politik. Tugas kami membimbing masyrakat. Ini juga bukan untuk posisi menteri. Tidak mungkin juga, karena tinggal dua hari lagi (pelantikan)," tegasnya.
Dalam dukungan untuk mengawal pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun mendatang, akademisi dan guru besar itu juga menyampaikan 10 butir pernyataan sikap sebagai bentuk dukungan moral dan intelektual.
Sepuluh butir pernyataan sikal itu di antaranya berisi mempertahankan NKRI, menentang peraturan, kebijakan atau undang-undang yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.
Selain itu mendukung kebijakan untuk mendukung pembangunan karakter manusia Indonesia, meminta pemerintah baru untuk menindak tegas perbuatan anarkis dan intoleran, mendukung pilkada langsung.
Para akademisi juga menyatakan dukungan penegakan hukum tanpa pandang bulu, mendukung program pro rakyat dan mengkritisi program yang pro kapital untuk keuntungan tertentu dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
Para akademisi dan guru besar itu selain berasal dari Unud, juga berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Pulau Dewata di antaranya Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, perguruan tinggi di bawah Kopertis Bali, STIMIK Primakara Denpasar, Universitas Mahasaraswati Denpasar, IKIP Saraswati Tabanan, serta beberapa universitas dan perguruan tinggi yang diwakili para rektor. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kami mengawal program prioritas bisa berjalan baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalau program baik harus didukung secara moral," kata Ketua Forum Akademisi Bali Prof dr I Made Bakta, di Universitas Udayana Denpasar, Jumat.
Menurut dia, adanya dukungan dari para akademisi untuk Jokowi-JK itu melihat perkembangan politik di Tanah Air yang cenderung diwarnai aksi "balas dendam" yang merasa kalah atas kemenangan pasangan tersebut pada Pilpres lalu.
"Dengan melihat kondisi politik saat ini menggugah kami para akademisi untuk `turun gunung` karena itu tugas moral kami sebagai akademisi," ucap mantan Rektor Universitas Udayana itu.
Ia menambahkan bahwa adanya kesan "balas dendam" itu menimbulkan kekhawatiran munculnya penjegalan program kerja presiden ketujuh Indonesia itu melalui DPR dan MPR.
Selain akan mengawal kinerja pemerintahan Jokowi-JK, akademisi dari Pulau Dewata juga akan mengkritisi apabila ada program yang melenceng dan tidak memihak kepada rakyat.
"Jika ada program yang melenceng, tugas kami sebagai akademisi untuk mengingatkan," ucapnya.
Meski demikian, ia menampik apabila dukungan dari akademisi itu berlatarbelakang politik ataupun meminta jatah menteri.
"Sama sekali tidak ada ke arah itu (politik). Ini bukan politik. Tugas kami membimbing masyrakat. Ini juga bukan untuk posisi menteri. Tidak mungkin juga, karena tinggal dua hari lagi (pelantikan)," tegasnya.
Dalam dukungan untuk mengawal pemerintahan Jokowi-JK selama lima tahun mendatang, akademisi dan guru besar itu juga menyampaikan 10 butir pernyataan sikap sebagai bentuk dukungan moral dan intelektual.
Sepuluh butir pernyataan sikal itu di antaranya berisi mempertahankan NKRI, menentang peraturan, kebijakan atau undang-undang yang berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa.
Selain itu mendukung kebijakan untuk mendukung pembangunan karakter manusia Indonesia, meminta pemerintah baru untuk menindak tegas perbuatan anarkis dan intoleran, mendukung pilkada langsung.
Para akademisi juga menyatakan dukungan penegakan hukum tanpa pandang bulu, mendukung program pro rakyat dan mengkritisi program yang pro kapital untuk keuntungan tertentu dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
Para akademisi dan guru besar itu selain berasal dari Unud, juga berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Pulau Dewata di antaranya Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, perguruan tinggi di bawah Kopertis Bali, STIMIK Primakara Denpasar, Universitas Mahasaraswati Denpasar, IKIP Saraswati Tabanan, serta beberapa universitas dan perguruan tinggi yang diwakili para rektor. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014