Denpasar (Antara Bali) - Bupati Badung Anak Agung Gde Agung mengaku, belum bisa merinci ke depannya untuk alokasi dana pemilihan kepala daerah dengan sistem tidak langsung atau pilkada lewat DPRD setempat.
"Sejauh ini saya tidak bisa merinci terkait anggaran yang dikeluarkan untuk pilkada lewat DPRD setelah ditetapkan Undang Undang Pilkada oleh DPR-RI," katanya seusai melakukan penandatangan Pemkab Badung dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Mangupura, Badung, Bali, Selasa.
Ia mengatakan, sepenuhnya diserahkan mekanismenya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan kajian pelaksanaan Pilkada Badung mendatang terkait anggaran dana yang disiapkan melalui APBD.
"Saya menghormati kewenangan dari penyelenggaran pemilu, yakni KPU Badung untuk mengkaji dan merinci anggaran yang diperlukan pada pilkada mendatang," ucapnya didampingi Sekda Badung Kompiang R Suwandi.
Gde Agung mengatakan terkait anggaran penyelenggaraan Pilkada Badung tahun 2015, pada prinsipnya pihaknya sudah siap. Namun semua itu untuk merinci lebih jauh dan mendetail adalah kewenangan KPU, sedangkan Pemkab Badung menyiapkan dana melalui APBD.
Menyinggung pengalaman menghadapi pilkada langsung, Gde Agung mengaku dirinya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam dua periode menjadi Bupati Badung.
"Saya merasa plong dipilih oleh masyarakat secara langsung selama dua periode, yakni 2005-2010 dan 2010-2015. Jadi kepercayaan yang diamanatkan oleh rakyat harus mampu dijalankan secara maksimal dengan pengabdian yang tinggi," katanya.
Dikatakan dipilih oleh masyarakat secara langsung membuktikan dirinya dipercaya memimpin Badung selama dua periode. Karenanya selama itu juga sepenuhnya mengabdikan diri kepada masyarakat Badung.
Ditanya bagaimana dengan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD? Gde Agung tidak mau berkomentar panjang.
"Saya kan sudah dua periode memimpin Badung. Secara aturan sudah tidak boleh lagi maju. Kita lihat saja dengan sistem baru tersebut," katanya diplomatis. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Sejauh ini saya tidak bisa merinci terkait anggaran yang dikeluarkan untuk pilkada lewat DPRD setelah ditetapkan Undang Undang Pilkada oleh DPR-RI," katanya seusai melakukan penandatangan Pemkab Badung dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Mangupura, Badung, Bali, Selasa.
Ia mengatakan, sepenuhnya diserahkan mekanismenya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan kajian pelaksanaan Pilkada Badung mendatang terkait anggaran dana yang disiapkan melalui APBD.
"Saya menghormati kewenangan dari penyelenggaran pemilu, yakni KPU Badung untuk mengkaji dan merinci anggaran yang diperlukan pada pilkada mendatang," ucapnya didampingi Sekda Badung Kompiang R Suwandi.
Gde Agung mengatakan terkait anggaran penyelenggaraan Pilkada Badung tahun 2015, pada prinsipnya pihaknya sudah siap. Namun semua itu untuk merinci lebih jauh dan mendetail adalah kewenangan KPU, sedangkan Pemkab Badung menyiapkan dana melalui APBD.
Menyinggung pengalaman menghadapi pilkada langsung, Gde Agung mengaku dirinya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam dua periode menjadi Bupati Badung.
"Saya merasa plong dipilih oleh masyarakat secara langsung selama dua periode, yakni 2005-2010 dan 2010-2015. Jadi kepercayaan yang diamanatkan oleh rakyat harus mampu dijalankan secara maksimal dengan pengabdian yang tinggi," katanya.
Dikatakan dipilih oleh masyarakat secara langsung membuktikan dirinya dipercaya memimpin Badung selama dua periode. Karenanya selama itu juga sepenuhnya mengabdikan diri kepada masyarakat Badung.
Ditanya bagaimana dengan sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD? Gde Agung tidak mau berkomentar panjang.
"Saya kan sudah dua periode memimpin Badung. Secara aturan sudah tidak boleh lagi maju. Kita lihat saja dengan sistem baru tersebut," katanya diplomatis. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014