Amlapura (Antara Bali) - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Karangasem, Bali timur bertekad untuk mencapai sasaran target pajak bumi dan bangunan perdesaan serta perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp 5,4 miliar dalam APBD perubahan 2014.
"Dalam mencapai sasaran itu selama ini menghadapi kendala relatif rumit perihal kekurang validan data PBB-P2 perdesaan dan perkotaan," kata Kadispenda Kabupaten Karangasem I Nengah Toya, SE, MAP di Amlapura, Rabu.
Ketika menggodog validasi data PBB-P2 ia mengatakan, secara prinsip kerancuan data PBB-P2 yang diterima memang tidak terlalu berpengaruh terhadap target yang dibebankan, namun sangat mengganggu karena banyak wajib pajak yang belum bisa memenuhi kewajibannya membayar pajak.
Ia mengatakan, data yang belum valid misalnya data sebenarnya hak milik, namun masih tertera fasilitas umum.
Selain itu ada pula data ganda terhadap satu objek pajak sehingga tidak dapat diberikan atau memperoleh SPPT.
I Nengah Toya menambahkan, sedangkan sistem pembayaran PBB-P2 sudah sangat mudah melalui sistem daring di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sampai ke Pedesaan.
Bahkan jika tidak memungkinkan membayar di bank bisa melalui Petugas Sedahan yang ada dan datang secara rutin kepada objek-objek pajak di pedesaan dan perkotaan.
Pajak Bumi dan Bangunan dan Pedesaan (PBB-P2) di Kabupaten Karangasem dipungut berdasarkan Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, mulai 1 Januari 2014.
Sebelumnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dikelola oleh pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pengalihan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal.
Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan pelayanan PBB-P2 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), ujar I Nengah Toya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Dalam mencapai sasaran itu selama ini menghadapi kendala relatif rumit perihal kekurang validan data PBB-P2 perdesaan dan perkotaan," kata Kadispenda Kabupaten Karangasem I Nengah Toya, SE, MAP di Amlapura, Rabu.
Ketika menggodog validasi data PBB-P2 ia mengatakan, secara prinsip kerancuan data PBB-P2 yang diterima memang tidak terlalu berpengaruh terhadap target yang dibebankan, namun sangat mengganggu karena banyak wajib pajak yang belum bisa memenuhi kewajibannya membayar pajak.
Ia mengatakan, data yang belum valid misalnya data sebenarnya hak milik, namun masih tertera fasilitas umum.
Selain itu ada pula data ganda terhadap satu objek pajak sehingga tidak dapat diberikan atau memperoleh SPPT.
I Nengah Toya menambahkan, sedangkan sistem pembayaran PBB-P2 sudah sangat mudah melalui sistem daring di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sampai ke Pedesaan.
Bahkan jika tidak memungkinkan membayar di bank bisa melalui Petugas Sedahan yang ada dan datang secara rutin kepada objek-objek pajak di pedesaan dan perkotaan.
Pajak Bumi dan Bangunan dan Pedesaan (PBB-P2) di Kabupaten Karangasem dipungut berdasarkan Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, mulai 1 Januari 2014.
Sebelumnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dikelola oleh pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pengalihan PBB-P2 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal.
Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan pelayanan PBB-P2 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), ujar I Nengah Toya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014