Negara (Antara Bali) - Kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Jembrana, dinilai masih lambat oleh Ketua Sementara DPRD, Ketut Sugiasa.
"Bagus tidaknya pemerintahan, tergantung pada tahap pelaksanaan. Untuk tahap tersebut, SKPD yang memiliki tanggungjawab. Biarpun program pimpinan daerah bagus, kalau pelaksananya lambat hasilnya tidak akan bagus," katanya, di Negara, Kamis.
Beberapa SKPD yang ia soroti antara lain Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), yang dianggapnya belum memberikan kepastian soal pengurusan berbagai izin.
Selain masih banyak usaha yang belum memiliki izin namun sudah beroperasi, menurutnya, pengurusan izin di kantor ini juga sering terkatung-katung.
"Berikan kepastian kepada pemohon izin kapan selesainya. Jangan terkesan diulur-ulur, sehingga akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Jembrana. Saya sering dengar, setiap ditanya jawabannya izin masih proses, tidak boleh seperti itu," ujarnya.
Selain KPPT, ia juga mengatakan, Dinas Pertamanan Dan Lingkungan Hidup kurang perencanaan terkait pembuatan air mancur di Taman Pecangakan yang kekurangan daya listrik.
Menurutnya, sebelum membuat air mancur di taman depan Kantor Bupati Jembrana tersebut, seharusnya sudah diperhitungkan dan dipersiapkan daya listriknya.
"Masak saat uji coba air mancurnya ngadat karena kekurangan daya listrik. Berarti perencanaannya yang kurang matang," ujarnya.
Ia menilai, kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan, Dinas Dikporaparbud, Dinas Kesehatan dan Bappeda juga belum maksimal.
Dengan tunjangan jabatan yang mencapai Rp12 juta setiap bulan, ia berharap, para pejabat mengimbanginya dengan bekerja semaksimal mungkin.
"Kalau ragu-ragu atau takut mengambil keputusan, lebih baik tidak usah menjadi pejabat. Sanggup memegang jabatan, harus sanggup pula dengan resikonya," katanya.
Politisi yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Jembrana ini menganggap, pimpinan SKPD masih menunggu perintah dari atasan baru berjalan, sehingga kurang inisiatif dan inovasi.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Bagus tidaknya pemerintahan, tergantung pada tahap pelaksanaan. Untuk tahap tersebut, SKPD yang memiliki tanggungjawab. Biarpun program pimpinan daerah bagus, kalau pelaksananya lambat hasilnya tidak akan bagus," katanya, di Negara, Kamis.
Beberapa SKPD yang ia soroti antara lain Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), yang dianggapnya belum memberikan kepastian soal pengurusan berbagai izin.
Selain masih banyak usaha yang belum memiliki izin namun sudah beroperasi, menurutnya, pengurusan izin di kantor ini juga sering terkatung-katung.
"Berikan kepastian kepada pemohon izin kapan selesainya. Jangan terkesan diulur-ulur, sehingga akan berpengaruh terhadap iklim investasi di Jembrana. Saya sering dengar, setiap ditanya jawabannya izin masih proses, tidak boleh seperti itu," ujarnya.
Selain KPPT, ia juga mengatakan, Dinas Pertamanan Dan Lingkungan Hidup kurang perencanaan terkait pembuatan air mancur di Taman Pecangakan yang kekurangan daya listrik.
Menurutnya, sebelum membuat air mancur di taman depan Kantor Bupati Jembrana tersebut, seharusnya sudah diperhitungkan dan dipersiapkan daya listriknya.
"Masak saat uji coba air mancurnya ngadat karena kekurangan daya listrik. Berarti perencanaannya yang kurang matang," ujarnya.
Ia menilai, kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendapatan, Dinas Dikporaparbud, Dinas Kesehatan dan Bappeda juga belum maksimal.
Dengan tunjangan jabatan yang mencapai Rp12 juta setiap bulan, ia berharap, para pejabat mengimbanginya dengan bekerja semaksimal mungkin.
"Kalau ragu-ragu atau takut mengambil keputusan, lebih baik tidak usah menjadi pejabat. Sanggup memegang jabatan, harus sanggup pula dengan resikonya," katanya.
Politisi yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD Jembrana ini menganggap, pimpinan SKPD masih menunggu perintah dari atasan baru berjalan, sehingga kurang inisiatif dan inovasi.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014