Nusa Dua (Antara Bali) - Dewan Pers mengharapkan agar media memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab di dalam mempersiapkan kehidupan masyarakat lebih baik pada pembangunan berkelanjutan pasca-2015.
"Media harus memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan kehidupan manusia lebih baik di masa akan datang. Itu yang harus dipikul oleh media," kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan di sela-sela pelaksanaan Forum Media Global di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis.
Dalam "Bali Road Map" yang disepakati pelaku media dunia itu salah satunya mengusulkan pentingnya kebebasan berekspresi dan kebebasan pers yang dimasukkan di dalam agenda pembangunan berkelanjutan pasca-2015.
"Saya kagum di tengah kemelut sosial, politik dan ekonomi, orang melihat pers berperan luar biasa dan harus memikul tanggung jawab itu sebagai bagian dari tanggung jawab publik," ucapnya.
Di sisi lain, ia menyatakan bahwa pers juga harus berperan di dalam memberikan distribusi keadilan terutama kepada rakyat bawah mengigat saat ini media khususnya di Indonesia bukan lagi menganut kebijakan media tunggal karena media merupakan instrumen demokrasi.
"Tetapi yang prinsip adalah media sadar bahwa dia merupakan instrumen demokrasi, instrumen publik dan sadar akan tanggung jawab kepada publik. Sehingga jika `flatform` itu dipegaang, perbedaan kebijakan tidak menjadi masalah," ucapnya.
Pada penutupan Forum Media Global, disepakati sejumlah usulan yang ditujukan kepada pemerintah, pemilik media, profesional di bidang media hingga Badan PBB Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan atau UNESCO dan intitusi internasional lainnya.
Salah satu yang ditekankan di dalam usulan "Bali Road Map" itu menyangkut dimasukkannya kebebasan berekspresi dan kebebasan pers dalam agenda pembangunan berkelanjutan pasca-2015. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Media harus memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan kehidupan manusia lebih baik di masa akan datang. Itu yang harus dipikul oleh media," kata Ketua Dewan Pers Bagir Manan di sela-sela pelaksanaan Forum Media Global di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis.
Dalam "Bali Road Map" yang disepakati pelaku media dunia itu salah satunya mengusulkan pentingnya kebebasan berekspresi dan kebebasan pers yang dimasukkan di dalam agenda pembangunan berkelanjutan pasca-2015.
"Saya kagum di tengah kemelut sosial, politik dan ekonomi, orang melihat pers berperan luar biasa dan harus memikul tanggung jawab itu sebagai bagian dari tanggung jawab publik," ucapnya.
Di sisi lain, ia menyatakan bahwa pers juga harus berperan di dalam memberikan distribusi keadilan terutama kepada rakyat bawah mengigat saat ini media khususnya di Indonesia bukan lagi menganut kebijakan media tunggal karena media merupakan instrumen demokrasi.
"Tetapi yang prinsip adalah media sadar bahwa dia merupakan instrumen demokrasi, instrumen publik dan sadar akan tanggung jawab kepada publik. Sehingga jika `flatform` itu dipegaang, perbedaan kebijakan tidak menjadi masalah," ucapnya.
Pada penutupan Forum Media Global, disepakati sejumlah usulan yang ditujukan kepada pemerintah, pemilik media, profesional di bidang media hingga Badan PBB Bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan atau UNESCO dan intitusi internasional lainnya.
Salah satu yang ditekankan di dalam usulan "Bali Road Map" itu menyangkut dimasukkannya kebebasan berekspresi dan kebebasan pers dalam agenda pembangunan berkelanjutan pasca-2015. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014