Jakarta (Antara Bali) - Program-program presiden terpilih Joko Widodo
(Jokowi) tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2015.
"Tidak tahu. Kita tidak bisa masuk ruangan (rapat pembahasan APBN 2015--red)," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.
Jokowi membantah jika Tim Transisi tidak memainkan peran maksimal karena program yang dirancangnya tidak masuk dalam APBN 2015.
"‎Program kerja disiapkan oleh Tim Transisi. Dan dikerjakan saat setelah dilantik. Memangnya semua program harus pakai uang? Apa semua itu harus APBN?" kata Jokowi.
Jokowi melanjutkan, meski tidak dapat menjalankan program-programnya karena tidak masuk dalam APBN 2015, masih bisa menjalankan program melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Selain itu, adanya proses gugatan pilpres dari pihak Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi (MK) membuat program Jokowi terancam tersendat sebab ia tidak dapat ambil bagian dalam pembahasan APBN 2015 atas alasan etika.
"Masih proses MK, jadi kami tidak bisa masuk. Kalau kemarin setelah KPU sudah selesai, beda soal. Kita bisa ikut mewarnai. Tapi sekarang ada proses MK," katanya.
"Secara etika nanti ada yang tersinggung," ujarnya.
Jika nanti program kerjanya tidak bisa masuk dalam APBN, maka masih ada celah untuk menjalankan program melalui agenda APBN Perubahan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Tidak tahu. Kita tidak bisa masuk ruangan (rapat pembahasan APBN 2015--red)," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Rabu.
Jokowi membantah jika Tim Transisi tidak memainkan peran maksimal karena program yang dirancangnya tidak masuk dalam APBN 2015.
"‎Program kerja disiapkan oleh Tim Transisi. Dan dikerjakan saat setelah dilantik. Memangnya semua program harus pakai uang? Apa semua itu harus APBN?" kata Jokowi.
Jokowi melanjutkan, meski tidak dapat menjalankan program-programnya karena tidak masuk dalam APBN 2015, masih bisa menjalankan program melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Selain itu, adanya proses gugatan pilpres dari pihak Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi (MK) membuat program Jokowi terancam tersendat sebab ia tidak dapat ambil bagian dalam pembahasan APBN 2015 atas alasan etika.
"Masih proses MK, jadi kami tidak bisa masuk. Kalau kemarin setelah KPU sudah selesai, beda soal. Kita bisa ikut mewarnai. Tapi sekarang ada proses MK," katanya.
"Secara etika nanti ada yang tersinggung," ujarnya.
Jika nanti program kerjanya tidak bisa masuk dalam APBN, maka masih ada celah untuk menjalankan program melalui agenda APBN Perubahan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014