Jakarta (Antara Bali) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo melakukan pembahasan terkait
penerapan sistem transaksi non-tunai (Non-Cash Transaction/NCT) di Ibu Kota.
"Tadi membicarakan mengenai transaksi non-tunai di Jakarta. Kita ingin agar transaksi non-tunai itu menjadi sebuah gerakan nasional," kata Jokowi usai melakukan pertemuan dengan Agus Martowardojo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan sistem tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya transaksi yang berpotensi dikorupsi, baik dalam pengadaan barang dan jasa maupun pelaksanaan proyek-proyek.
"Kita kan sudah mulai menerapkan pembayaran non-tunai dan sudah dilakukan e-audit (audit elektronik) juga. Selanjutnya, kita ingin agar ini diterapkan di semua daerah," ujar Jokowi.
Dalam pembicaraan tersebut, kata dia, Gubernur Bank Indonesia antara lain mengoreksi pelaksanaan evaluasi terkait penerapan sistem NCT di Jakarta.
"Beliau mengapresiasi penerapan transaksi non-tunai, khususnya untuk transaksi yang besar-besar, seperti proyek atau pengadaan. Tapi, kita juga harus upayakan agar sistem itu juga sampai ke transaksi yang kecil-kecil," tutur Jokowi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan, ia mengatakan, akan mengupayakan agar seluruh transaksi, baik dalam skala besar maupun skala kecil, dilakukan secara non-tunai.
"Skala kecil itu, misalnya pembayaran retribusi rumah susun sebesar Rp150.000 dan retribusi pedagang kaki lima sekitar Rp4.000 sampai Rp6.000 sudah kita lakukan. Nanti, semuanya lah kita usahakan," kata Jokowi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Tadi membicarakan mengenai transaksi non-tunai di Jakarta. Kita ingin agar transaksi non-tunai itu menjadi sebuah gerakan nasional," kata Jokowi usai melakukan pertemuan dengan Agus Martowardojo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan sistem tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya transaksi yang berpotensi dikorupsi, baik dalam pengadaan barang dan jasa maupun pelaksanaan proyek-proyek.
"Kita kan sudah mulai menerapkan pembayaran non-tunai dan sudah dilakukan e-audit (audit elektronik) juga. Selanjutnya, kita ingin agar ini diterapkan di semua daerah," ujar Jokowi.
Dalam pembicaraan tersebut, kata dia, Gubernur Bank Indonesia antara lain mengoreksi pelaksanaan evaluasi terkait penerapan sistem NCT di Jakarta.
"Beliau mengapresiasi penerapan transaksi non-tunai, khususnya untuk transaksi yang besar-besar, seperti proyek atau pengadaan. Tapi, kita juga harus upayakan agar sistem itu juga sampai ke transaksi yang kecil-kecil," tutur Jokowi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan, ia mengatakan, akan mengupayakan agar seluruh transaksi, baik dalam skala besar maupun skala kecil, dilakukan secara non-tunai.
"Skala kecil itu, misalnya pembayaran retribusi rumah susun sebesar Rp150.000 dan retribusi pedagang kaki lima sekitar Rp4.000 sampai Rp6.000 sudah kita lakukan. Nanti, semuanya lah kita usahakan," kata Jokowi. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014