Jakarta (Antara Bali) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal
Budiman membantah bila dirinya menyebutkan pemerintahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono ibarat "kapal karam", karena itu patut ditinggalkan.
"Tidak pernah sama sekali (membuat pernyataan SBY kapal karam). Saya ksatria, bukan tipe pengkhianat," kata Budiman ketika dijumpai saat Apel Siaga pasukan TNI dalam rangka Pengamanan Pilpres 2014, di Mabesad, Jakarta Pusat, Selasa.
Ia pun menepis berbagai isu terkait pemberhentian dirinya yang dilakukan menjelang penetapan hasil rekapitulasi KPU, salah satunya menyebut pemerintahan SBY "ibarat kapal karam". Pernyataan tersebut sempat membuat SBY menjadi berang.
Menurut dia, dalam pergantian dirinya, tidak ada masalah yang menjadi latar belakang. Semua berjalan sesuai dengan prosedur, yakni dilakukan menjelang masa pensiunnya.
"Gak ada masalah, itu saja. Gak usah saya jelaskan," kata KSAD menegaskan.
Ia mengaku dirinya baru mengetahui pemberhentian dirinya sebagai KSAD setelah Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menelponnya pada Senin (21/7) sore.
Dikatakan, dalam waktu yang terbatas ini, langkah terpenting yang sekarang harus dilakukan, yakni menjaga keamanan Pilpres.
"Dalam waktu yang terbatas ini, saya harus menjaga keamanan pelaksanaan pilpres. Semua yang terbaik yang bisa saya lakukan," ujar Budiman.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memastikan, pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman, tidak akan mempengaruhi persiapan TNI dalam menghadapi penetapan hasil rekapitulasi.
"Pergantian KSAD tidak ada pengaruhnya dengan kesiapan pasukan menghadapi penetapan Pilpres," kata Panglima TNI usai memimpin Apel Kesiapsiagaan Prajurit TNI dalam rangka pengamanan Pilpres di Mabesad, Jakarta Pusat, Selasa.
Menurut dia, selama ini TNI tersusun dalam rantai komando yang kuat, sehingga jika ada pergantian tidak akan berpengaruh, bahkan dalam skala pengamanan pilpres sekalipun.
Pergantian KSAD Jenderal Budiman dilakukan setelah dirinya dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (21/7) siang.
Presiden meminta Panglima TNI mengajukan nama-nama pengganti KSAD. Pergantian pun dilakukan semata-mata untuk kepentingan organisasi dan regenerasi.
"Kenapa ada pergantian, karena untuk kepentingan organisasi, regenerasi. Pak budiman sebentar lagi masuk masa pensiun. Hanya kebetulan, dilakukan mau pengumuman pilpres," ujar Panglima.
Rencananya pergantian KSAD akan dilakukan pada pekan ini sambil menunggu Keputusan Presiden (Keppres).
Tiga calon nama yang telah diajukan Panglima TNI ke Presiden SBY, yakni Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Gatot Nurmantyo, Wakil KSAD Letjen TNI M Munir dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Letjen TNI Waris.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Tidak pernah sama sekali (membuat pernyataan SBY kapal karam). Saya ksatria, bukan tipe pengkhianat," kata Budiman ketika dijumpai saat Apel Siaga pasukan TNI dalam rangka Pengamanan Pilpres 2014, di Mabesad, Jakarta Pusat, Selasa.
Ia pun menepis berbagai isu terkait pemberhentian dirinya yang dilakukan menjelang penetapan hasil rekapitulasi KPU, salah satunya menyebut pemerintahan SBY "ibarat kapal karam". Pernyataan tersebut sempat membuat SBY menjadi berang.
Menurut dia, dalam pergantian dirinya, tidak ada masalah yang menjadi latar belakang. Semua berjalan sesuai dengan prosedur, yakni dilakukan menjelang masa pensiunnya.
"Gak ada masalah, itu saja. Gak usah saya jelaskan," kata KSAD menegaskan.
Ia mengaku dirinya baru mengetahui pemberhentian dirinya sebagai KSAD setelah Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menelponnya pada Senin (21/7) sore.
Dikatakan, dalam waktu yang terbatas ini, langkah terpenting yang sekarang harus dilakukan, yakni menjaga keamanan Pilpres.
"Dalam waktu yang terbatas ini, saya harus menjaga keamanan pelaksanaan pilpres. Semua yang terbaik yang bisa saya lakukan," ujar Budiman.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memastikan, pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman, tidak akan mempengaruhi persiapan TNI dalam menghadapi penetapan hasil rekapitulasi.
"Pergantian KSAD tidak ada pengaruhnya dengan kesiapan pasukan menghadapi penetapan Pilpres," kata Panglima TNI usai memimpin Apel Kesiapsiagaan Prajurit TNI dalam rangka pengamanan Pilpres di Mabesad, Jakarta Pusat, Selasa.
Menurut dia, selama ini TNI tersusun dalam rantai komando yang kuat, sehingga jika ada pergantian tidak akan berpengaruh, bahkan dalam skala pengamanan pilpres sekalipun.
Pergantian KSAD Jenderal Budiman dilakukan setelah dirinya dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (21/7) siang.
Presiden meminta Panglima TNI mengajukan nama-nama pengganti KSAD. Pergantian pun dilakukan semata-mata untuk kepentingan organisasi dan regenerasi.
"Kenapa ada pergantian, karena untuk kepentingan organisasi, regenerasi. Pak budiman sebentar lagi masuk masa pensiun. Hanya kebetulan, dilakukan mau pengumuman pilpres," ujar Panglima.
Rencananya pergantian KSAD akan dilakukan pada pekan ini sambil menunggu Keputusan Presiden (Keppres).
Tiga calon nama yang telah diajukan Panglima TNI ke Presiden SBY, yakni Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Gatot Nurmantyo, Wakil KSAD Letjen TNI M Munir dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Letjen TNI Waris.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014