Masa kampanye calon presiden dan wakil presiden pada Minggu (6/7) akan berakhir, dimana selama satu bulan lebih kedua pasangan kandidat capres dan cawapres sudah melakukan kampanye dengan berbagai visi dan misi untuk mendapatkan simpati masyarakat.
Dalam masa kampanye tersebut, kedua pasangan kandidat capres dan cawapres, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut satu dan Joko Widodo-Jusuf Kalla nomor urut dua sudah melakukan berbagai gebrakan kampanye untuk "membius" masyarakat agar menjatuhkan pilihannya pada pilpres 9 Juli 2014.
Bahkan di kedua tim kampanye dan pemenangan capres dan cawapres telah melakukan upaya secara maksimal agar mampu mendapatkan simpati warga dengan harapan bisa memenangkan hajatan lima tahunan tersebut.
Pengamat Sosial dan Politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Politik dan Sosial Wirabakti Denpasar, Drs. I Gusti Bagus Made Wiradharma M.Si mengatakan kedua kandidat capres dan cawapres melakukan tahap masa kampanye tersebut.
"Kedua pasangan capres dan cawapres berupaya mendapatkan simpati masyarakat, bahkan pada kampanye akbar di masing-masing daerah, pasangan capres dan cawapres berusaha hadir menyapa masyarakat, walau mereka nampaknya kelelahan karena padatnya jadwal menghadiri kampanye," katanya di Denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan kedua pasang kandidiat capres dan cawapres dalam visi dan misinya berupaya menyampaikan kelebihannya, jika mereka nanti terpilih menjadi presiden. Bahkan ada penyampaian programnya yang terlalu ambisius di tengah ekonomi yang sedang merangkak, karena nilai tukar rupiah terus tertekan terhadap dolar AS.
Namun semua itu, kata dia, semua mengharapkan menjadi pemenang dalam pertarungan capres dan cawapres tersebut. Terbukti dalam debat capres dan cawapres di media televisi saling melakukan serangan dan mengemukakan kelebihan programnya jika menjadi presiden dan wakil presiden.
"Kedua pasangan capres dan cawapres saling beradu argumentasi untuk menunjukan program-programnya jika nanti terpilih menjadi presiden mendatang," ujarnya.
Rektor Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Prof. Dr. Sri Darma menilai debat calon presiden dan wakil presiden telah memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat.
"Debat kedua capres semakin seru, namun tetap berangkulan dan saling menghargai satu sama lain," katanya baru-baru ini.
Ia mengatakan, debat capres maupun cawapres itu menggambarkan demokrasi Indonesia yang mulai mantap, tidak kalah dibandingkan dengan negara lainnya.
"Kondisi itu diharapkan dapat lebih dimantapkan pada pemillu presiden di masa mendatang, sehingga demokrasi di Indonesia akan bisa mencuat ke permukaan dan bisa menjadi contoh bagi dunia internasional," kata Sri Darma.
Ia mengamati dalam tiga kali debat capres dan cawapres, Prabowo Subianto selalu menghargai dan memuji pendapat lawannya Joko Widodo yang memang positif.
"Hal itu bukan berarti Prabowo Subianto `kalah` dalam debat, justru sebaliknya mencerminkan seorang negarawan yang besar," ujar dia.
Yang terjadi justru Joko Widodo tidak pernah menghargai dan membalas pujian Probawo, padahal balasan itu sangat penting, meskipun dalam bentuk basa basi.
Debat calon presiden antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo dengan tema Politik Internasional dan Keamanan Nasional menunjukkan wawasan kedua capres "sedikit luas" dan "kurang luas".
Dalam menanggapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan World Trade Organisaton (WTO) kedua capres masih belum mampu menarik benang merahnya terhadap keunggulan ekonomi Indonesia.
Padahal Indonesia sebagai negara besar dengan penduduk 237,64 juta jiwa menjadi sebuah kekuatan yang menyerap berbagai jenis produk dalam negeri.
"Masalahnya bagaimana mengajak dan menanamkan kesadaran seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri," ujar Sri Darma.
Jika seluruh bangsa Indonesia mempunyai kesadaran yang tinggi dan mencintai produk dalam negeri tentu akan menang dalam persaingan era global, karena produk luar negeri tidak bisa masuk, karena tidak laku.
Hal-hal yang demikian itulan belum disentuh secara mendasar oleh kedua capres, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, ujar Sri Darma.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Warmadewa, Denpasar, Anak Agung Gede Oka Wisnumurti M.Si mengingatkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tidak mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara.
"Saya berharap pemimpin kita periode ini mampu memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan rakyat sesuai dengan ideologi Pancasila," ujar Oka Wisnumurti.
Pihaknya mengharapkan dengan memiliki calon pemimpin yang memiliki Idiologi Pancasila diyakini mampu menjawab persoalan bangsa dan rakyat sehinga terciptanya masyarakat adil dan makmur.
Oka Wisnumurti mengemukakan bahwa dengan terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka visi bangsa yang telah diproklambirkan oleh pendiri bangsa terdahulu sejalan dengan yang diharapkan rakyat saat ini.
Ia menambahkan bahwa pentingnya pemimpin yang memiliki Idiologi Pancasila mampu membawa indonesia kedepannya kearah lebih baik dan membangun karakter bangsa yang tegas, cinta tanah air dan belanegara.
"Pemilu sebagai wahana demokrasi merupakan bagian terpenting bagi bangsa indonesia dalam mengokohkan sistem politik demokrasi yang konstitusional, kontruktif dan memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pentingnya memilih calon pemimpin yang memiliki karakter tersebut untuk memperkuat keutuhan bangsa. "Selain itu, pemilu merupakan upaya sadar masyarakat untuk memperkuat demokrasi untuk membangun politik bangsa," ujarnya.
Strategi Hadapi Pilpres
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan partai koalisi sebagai pengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla terus melakukan persiapan yang mantang menghadapi Pilpres 9 Juli 2014.
"Kami harus melakukan dan menyusun strategi politik, dan khusus di PDIP memang benar-benar belajar dari dua kali kekalahan pahit saat Pemilihan kepala Daerah Bali dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Klungkung," kata Koordinator Bidang Saksi Tim Kampanye Jokowi-JK Provinsi Bali Wayan Sutena.
Ia mengatakan PDIP dan partai koalisinya merancang strategi khusus untuk mengantisipasi kecurangan dan mengamankan suara Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) agar tidak "dicuri" pihak lawan. Bahkan sejumlah daerah mendapat perhatian dan pengamanan khusus, seperti Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
"Untuk di Nusa Penida dan Kubu kami ada strategi khusus untuk mencegah kecurangan dan mengamankan suara Jokowi-JK, sebab dua daerah ini sangat rawan. Para saksi juga kami minta bekerja ekstra dan lebih cermat," katanya.
Sutena menjelaskan dari pengalaman saat Pilkada Bali dan Pilkada Klungkung di Nusa Penida banyak terjadi indikasi pelanggaran, mulai dari mobilisasi pemilih dan pecoblosan, memilih diwakilkan, suara dialihkan ke pihak lawan karena saksi takut mengawal, saksi tidak terlalu militan mengawal suara dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga KPU dan permasalahan lainnya.
"Semua kondisi itu membuat banyak suara hilang sehingga hal ini perlu perhatian khusus, jangan sampai terulang. Sebab Nusa Penida daerah rawan dimana suara Jokowi-JK bisa hilang. Jadi perlu pengamanan khusus dan perlu relawan yang mau bekerja untuk itu," kata politisi PDIP asal Klungkung itu.
Ditanya bagaimana strategi dan pola pengamanan suara di Nusa Penida, Sutena tidak mau membeberkannya.
"Itu rahasia, tidak perlu kami sampaikan kepada publik. Yang jelas kami susun strategi agar tidak dibobol lawan," katanya.
Sutena lebih lanjut mengatakan untuk penambahan saksi di masing-masing TPS hal itu tidak mungkin. Sebab di satu TPS sesuai aturan hanya boleh ada satu orang saksi yang sah. "Kalau menambah saksi tidak bisa. Yang perlu mungkin memantau pelaksanaan pemungutan suara dan agar saksi kita jujur serta tidak memihak," katanya.
Agar para saksi ini militan dan bekerja penuh mengawal suara Jokowi-JK mulai dari TPS hingga jenjang selanjutnya, kata dia, pihak tim kampanye Jokowi-JK akan menggembleng dan membekali para saksi ini secara khusus.
Sutena juga mengkritisi adanya isu dan dugaan mobilisasi dan intimidasi PNS di Klungkung untuk mendukung salah satu pasangan yang dilakukan pihak-pihak yang punya akses untuk melakukan hal tersebut.
"Isu yang berkembang soal mobilisasi PNS untuk memilih salah satu pasangan calon itu harus diklarifikasi oleh yang berkompeten. Perlu ada perhatian khusus PNS dan aparat keamanan Klungkung agar bersikap netral," katanya.
Sedangkan anggota tim penasehat pemenangan pusat, calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Amin Rais mengatakan pihaknya optimistis memenangan pemilihan umum presiden dan wakil presiden 9 Juli mendatang.
"Kami optimistis akan memenangkan pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta. Sebab visi dan misinya menguatamakan kemajuan bangsa, agar sejajar dengan negara-negara lain dan menjadi macan Asia," katanya pada acara "Deklarasi Relawan Surya Madani" Provinsi Bali pendukung Capres Prabowo-Hatta di Denpasar.
Ia mengatakan capres Prabowo akan mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia dari berbagai bidang, antara lain perekonomian, pertanian, pendidikan dan menjaga stabilitas keamanan.
"Indonesia sangat kaya dengan kekayaan yang ada di bumi ini. Namun sampai saat ini belum mampu dikelola secara maksimal. Bahkan dalam pengelolaan kekayaan tersebut dilakukan pihak perusahaan asing. Contohnya penambangan emas dan tembaga di Papua dikelola perusahaan Freeport," ucap mantan Ketua MPR/DPR-RI itu.
Menurut Amin Rais, jika kekayaan alam tersebut dikelola dengan baik oleh bangsa Indonesia, maka keadaan perekonomian bangsa Indonesia tidak akan mengalami kemiskinan. Semua akan berkecukupan dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Namun semua kekayaan alam yang menghasilkan uang banyak justru dikelola perusahaan asing.
"Oleh karena itu, melalui kesempatan ini calon presiden Prabowo bertekad memperjuangkan hal tersebut untuk kepentingan bangsa Indonesia. Sebab selama ini pengelolaan dari sumber daya alam yang ada hanya kecil pendapatannya, sebab perusahaan yang memberikan royalti sangat kecil sekali," katanya.
Selain itu, kata dia, kekayaan alam yang dikelola pihak asing penghasilannya sangat jauh dengan hasil yang didampat, misalnya penyetoran pendapatan ke kas negara sekitar 20 persen, sedangkan pihak pengelola asing lebih banyak lagi.
"Hal seperti inilah menyebabkan bangsa Indonesia berdasarkan data masih banyak masyarakat kategori kemiskinan. Jika nantinya bisa dikelola dari perusahaan sendiri, tentu hasil tersebut akan lebih banyak. Nah capres Prabowo memiliki ambisi untuk ke depannya kekayaan alam tersebut bisa dikelola secara maksimal oleh bangsa sendiri, bukan asing yang mengelola," ujarnya.
Amin Rais meminta kepada masyarakat khususnya relawan Surya Madani untuk bekerja keras mendekati masyarakat agar Pilpres mendatang memilih pasangan capres dan cawapres nomor urut satu.
Dikatakan, presiden dan wakil presiden ke depan harus memiliki sosok patriotik, tegas dan berwibawa, sehingga ancaman dan gangguan dari negara lain tidak berani.
"Jika presiden dan wakil presiden tidak tegas, maka keberadaan bangsa akan mudah diganggu dan diancam dengan negara-negara lain di dunia. Tentu yang pertama adalah melalui perekonomian, dimana kebutuhan ekonomi semakin meningkat karena barang yang dibutuhkan adalah barang impor," katanya.
Pengamanan Pilpres
Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Albertus Julius Benny Mokalu menjamin netralitas Polri dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014.
"Jika nantinya ada yang terbukti mendukung salah satu calon pada pilpres, maka kami akan memberikan sanksi tegas kepada aparat kami," katanya saat gelar pasukan kesiapan pengamanan di Rayon I di Mangupura, Kabupaten Badung.
Pihaknya mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan dalam menghadapi tahapan pilpres.
Menurut dia, dalam menjaga keamanan wilayah bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat keamanan, tetapi semua komponen baik itu masyarakat, TNI/Polri, pemerintah harus bersinergi dalam menjaga keamanan wilayahnya masing-masing.
Sementara itu, pada gelar pasukan pengamanan Pilpres di Rayon I yang melibatkan Polres Badung, Polres Gianyar, dan Polresta Denpasar.
Untuk di Kabupaten Badung menerjunkan 180 personel, 40 Satuan Polisi Pamong Praja, 40 pecalang (keamanan adat Bali), 40 Linmas, dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Semua personel itu diminta untuk tetap saling berkoordinasi di lapangan karena mereka yang paling dekat dan bersinggungan langsung dengan kondisi di lapangan.
"Mereka semua adalah mata tombak, dan paling memahami kondisi di lapangan," ujarnya.
Dengan adanya kerja sama yang baik, pihaknya yakin pelaksanaan pilpres di kabupaten terkaya di Pulau Dewata itu berjalan dengan aman dan lancar.
Sementara itu, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) meminta Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) di Bali lebih optimal menjaga keamanan desa-desa menjelang Pemilihan Presiden 2014.
"Kami harap Babimkamtibmas menjaga desa agar tidak terjadi gangguan keamanan," kata Ketua MUDP, Jro Gede Suwena Putus Upadesa, di Denpasar.
Menurut dia, Babimkamtibmas yang menjadi garda terdepan aparat kepolisian yang salah satu tugasnya melakukan fungsi intelijen dalam menjaga keamanan wilayah untuk tetap memegang teguh netralitas di tengah gejolak politik menjelang Pilpres 2014.
Pihaknya yakin bahwa aparat kepolisian di Bali masih netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden atau calon wakil presiden serta partai politik.
"Selama ini polisi masih netral karena selama sosialisasi ke masyarakat tidak ada keluhan negatif terkait itu (netralitas)," ucapnya.
Di Pulau Dewata tercatat ada 1.488 desa pakraman. Sedangkan jumlah desa di Bali mencapai 716 desa yang dijaga oleh satu petugas Babimkamtibmas.
Kepolisian Daerah Bali mengancam akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan apabila aparat seperti anggota Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) tidak netral.
Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Albertus Julius Benny Mokalu sebelumnya kembali menekankan adanya jaminan netralitas Polri dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014.
Jenderal berbintang dua itu bahkan berjanji akan memberikan tindakan tegas apabila ada temuan bawahannya tidak netral.
"Jika nanti ada yang terbukti mendukung salah satu calon pada pilpres, maka kami akan memberikan sanksi tegas kepada aparat kami," katanya.
Pemberian sanksi tergantung kesalahan yang dibuat. Pemberian sanksi tersebut mulai dari sanksi berupa teguran hingga paling fatal yakni pemecatan.
Menurut dia, dalam menjaga keamanan wilayah bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat keamanan, tetapi semua komponen baik itu masyarakat, TNI/Polri, pemerintah harus bersinergi dalam menjaga keamanan wilayahnya masing-masing.
Dia menyatakan bahwa pihaknya senantiasa menekankan netralitas kepada aparatnya bercermin dari dugaan tidak netral yang melibatkan oknum Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Jakarta beberapa waktu lalu.
Polda Bali sendiri mengerahkan 2.600 personelnya untuk pengamanan kegiatan kampanye. Sedangkan untuk pelaksanaan Pilpres sendiri sebanyak 8.600 polisi dikerahkan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Dalam masa kampanye tersebut, kedua pasangan kandidat capres dan cawapres, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut satu dan Joko Widodo-Jusuf Kalla nomor urut dua sudah melakukan berbagai gebrakan kampanye untuk "membius" masyarakat agar menjatuhkan pilihannya pada pilpres 9 Juli 2014.
Bahkan di kedua tim kampanye dan pemenangan capres dan cawapres telah melakukan upaya secara maksimal agar mampu mendapatkan simpati warga dengan harapan bisa memenangkan hajatan lima tahunan tersebut.
Pengamat Sosial dan Politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Politik dan Sosial Wirabakti Denpasar, Drs. I Gusti Bagus Made Wiradharma M.Si mengatakan kedua kandidat capres dan cawapres melakukan tahap masa kampanye tersebut.
"Kedua pasangan capres dan cawapres berupaya mendapatkan simpati masyarakat, bahkan pada kampanye akbar di masing-masing daerah, pasangan capres dan cawapres berusaha hadir menyapa masyarakat, walau mereka nampaknya kelelahan karena padatnya jadwal menghadiri kampanye," katanya di Denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan kedua pasang kandidiat capres dan cawapres dalam visi dan misinya berupaya menyampaikan kelebihannya, jika mereka nanti terpilih menjadi presiden. Bahkan ada penyampaian programnya yang terlalu ambisius di tengah ekonomi yang sedang merangkak, karena nilai tukar rupiah terus tertekan terhadap dolar AS.
Namun semua itu, kata dia, semua mengharapkan menjadi pemenang dalam pertarungan capres dan cawapres tersebut. Terbukti dalam debat capres dan cawapres di media televisi saling melakukan serangan dan mengemukakan kelebihan programnya jika menjadi presiden dan wakil presiden.
"Kedua pasangan capres dan cawapres saling beradu argumentasi untuk menunjukan program-programnya jika nanti terpilih menjadi presiden mendatang," ujarnya.
Rektor Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Prof. Dr. Sri Darma menilai debat calon presiden dan wakil presiden telah memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat.
"Debat kedua capres semakin seru, namun tetap berangkulan dan saling menghargai satu sama lain," katanya baru-baru ini.
Ia mengatakan, debat capres maupun cawapres itu menggambarkan demokrasi Indonesia yang mulai mantap, tidak kalah dibandingkan dengan negara lainnya.
"Kondisi itu diharapkan dapat lebih dimantapkan pada pemillu presiden di masa mendatang, sehingga demokrasi di Indonesia akan bisa mencuat ke permukaan dan bisa menjadi contoh bagi dunia internasional," kata Sri Darma.
Ia mengamati dalam tiga kali debat capres dan cawapres, Prabowo Subianto selalu menghargai dan memuji pendapat lawannya Joko Widodo yang memang positif.
"Hal itu bukan berarti Prabowo Subianto `kalah` dalam debat, justru sebaliknya mencerminkan seorang negarawan yang besar," ujar dia.
Yang terjadi justru Joko Widodo tidak pernah menghargai dan membalas pujian Probawo, padahal balasan itu sangat penting, meskipun dalam bentuk basa basi.
Debat calon presiden antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo dengan tema Politik Internasional dan Keamanan Nasional menunjukkan wawasan kedua capres "sedikit luas" dan "kurang luas".
Dalam menanggapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan World Trade Organisaton (WTO) kedua capres masih belum mampu menarik benang merahnya terhadap keunggulan ekonomi Indonesia.
Padahal Indonesia sebagai negara besar dengan penduduk 237,64 juta jiwa menjadi sebuah kekuatan yang menyerap berbagai jenis produk dalam negeri.
"Masalahnya bagaimana mengajak dan menanamkan kesadaran seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri," ujar Sri Darma.
Jika seluruh bangsa Indonesia mempunyai kesadaran yang tinggi dan mencintai produk dalam negeri tentu akan menang dalam persaingan era global, karena produk luar negeri tidak bisa masuk, karena tidak laku.
Hal-hal yang demikian itulan belum disentuh secara mendasar oleh kedua capres, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, ujar Sri Darma.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Warmadewa, Denpasar, Anak Agung Gede Oka Wisnumurti M.Si mengingatkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tidak mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara.
"Saya berharap pemimpin kita periode ini mampu memberikan pendidikan politik yang cerdas kepada masyarakat dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan rakyat sesuai dengan ideologi Pancasila," ujar Oka Wisnumurti.
Pihaknya mengharapkan dengan memiliki calon pemimpin yang memiliki Idiologi Pancasila diyakini mampu menjawab persoalan bangsa dan rakyat sehinga terciptanya masyarakat adil dan makmur.
Oka Wisnumurti mengemukakan bahwa dengan terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka visi bangsa yang telah diproklambirkan oleh pendiri bangsa terdahulu sejalan dengan yang diharapkan rakyat saat ini.
Ia menambahkan bahwa pentingnya pemimpin yang memiliki Idiologi Pancasila mampu membawa indonesia kedepannya kearah lebih baik dan membangun karakter bangsa yang tegas, cinta tanah air dan belanegara.
"Pemilu sebagai wahana demokrasi merupakan bagian terpenting bagi bangsa indonesia dalam mengokohkan sistem politik demokrasi yang konstitusional, kontruktif dan memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pentingnya memilih calon pemimpin yang memiliki karakter tersebut untuk memperkuat keutuhan bangsa. "Selain itu, pemilu merupakan upaya sadar masyarakat untuk memperkuat demokrasi untuk membangun politik bangsa," ujarnya.
Strategi Hadapi Pilpres
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan partai koalisi sebagai pengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla terus melakukan persiapan yang mantang menghadapi Pilpres 9 Juli 2014.
"Kami harus melakukan dan menyusun strategi politik, dan khusus di PDIP memang benar-benar belajar dari dua kali kekalahan pahit saat Pemilihan kepala Daerah Bali dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Klungkung," kata Koordinator Bidang Saksi Tim Kampanye Jokowi-JK Provinsi Bali Wayan Sutena.
Ia mengatakan PDIP dan partai koalisinya merancang strategi khusus untuk mengantisipasi kecurangan dan mengamankan suara Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) agar tidak "dicuri" pihak lawan. Bahkan sejumlah daerah mendapat perhatian dan pengamanan khusus, seperti Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
"Untuk di Nusa Penida dan Kubu kami ada strategi khusus untuk mencegah kecurangan dan mengamankan suara Jokowi-JK, sebab dua daerah ini sangat rawan. Para saksi juga kami minta bekerja ekstra dan lebih cermat," katanya.
Sutena menjelaskan dari pengalaman saat Pilkada Bali dan Pilkada Klungkung di Nusa Penida banyak terjadi indikasi pelanggaran, mulai dari mobilisasi pemilih dan pecoblosan, memilih diwakilkan, suara dialihkan ke pihak lawan karena saksi takut mengawal, saksi tidak terlalu militan mengawal suara dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) hingga KPU dan permasalahan lainnya.
"Semua kondisi itu membuat banyak suara hilang sehingga hal ini perlu perhatian khusus, jangan sampai terulang. Sebab Nusa Penida daerah rawan dimana suara Jokowi-JK bisa hilang. Jadi perlu pengamanan khusus dan perlu relawan yang mau bekerja untuk itu," kata politisi PDIP asal Klungkung itu.
Ditanya bagaimana strategi dan pola pengamanan suara di Nusa Penida, Sutena tidak mau membeberkannya.
"Itu rahasia, tidak perlu kami sampaikan kepada publik. Yang jelas kami susun strategi agar tidak dibobol lawan," katanya.
Sutena lebih lanjut mengatakan untuk penambahan saksi di masing-masing TPS hal itu tidak mungkin. Sebab di satu TPS sesuai aturan hanya boleh ada satu orang saksi yang sah. "Kalau menambah saksi tidak bisa. Yang perlu mungkin memantau pelaksanaan pemungutan suara dan agar saksi kita jujur serta tidak memihak," katanya.
Agar para saksi ini militan dan bekerja penuh mengawal suara Jokowi-JK mulai dari TPS hingga jenjang selanjutnya, kata dia, pihak tim kampanye Jokowi-JK akan menggembleng dan membekali para saksi ini secara khusus.
Sutena juga mengkritisi adanya isu dan dugaan mobilisasi dan intimidasi PNS di Klungkung untuk mendukung salah satu pasangan yang dilakukan pihak-pihak yang punya akses untuk melakukan hal tersebut.
"Isu yang berkembang soal mobilisasi PNS untuk memilih salah satu pasangan calon itu harus diklarifikasi oleh yang berkompeten. Perlu ada perhatian khusus PNS dan aparat keamanan Klungkung agar bersikap netral," katanya.
Sedangkan anggota tim penasehat pemenangan pusat, calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Amin Rais mengatakan pihaknya optimistis memenangan pemilihan umum presiden dan wakil presiden 9 Juli mendatang.
"Kami optimistis akan memenangkan pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta. Sebab visi dan misinya menguatamakan kemajuan bangsa, agar sejajar dengan negara-negara lain dan menjadi macan Asia," katanya pada acara "Deklarasi Relawan Surya Madani" Provinsi Bali pendukung Capres Prabowo-Hatta di Denpasar.
Ia mengatakan capres Prabowo akan mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia dari berbagai bidang, antara lain perekonomian, pertanian, pendidikan dan menjaga stabilitas keamanan.
"Indonesia sangat kaya dengan kekayaan yang ada di bumi ini. Namun sampai saat ini belum mampu dikelola secara maksimal. Bahkan dalam pengelolaan kekayaan tersebut dilakukan pihak perusahaan asing. Contohnya penambangan emas dan tembaga di Papua dikelola perusahaan Freeport," ucap mantan Ketua MPR/DPR-RI itu.
Menurut Amin Rais, jika kekayaan alam tersebut dikelola dengan baik oleh bangsa Indonesia, maka keadaan perekonomian bangsa Indonesia tidak akan mengalami kemiskinan. Semua akan berkecukupan dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Namun semua kekayaan alam yang menghasilkan uang banyak justru dikelola perusahaan asing.
"Oleh karena itu, melalui kesempatan ini calon presiden Prabowo bertekad memperjuangkan hal tersebut untuk kepentingan bangsa Indonesia. Sebab selama ini pengelolaan dari sumber daya alam yang ada hanya kecil pendapatannya, sebab perusahaan yang memberikan royalti sangat kecil sekali," katanya.
Selain itu, kata dia, kekayaan alam yang dikelola pihak asing penghasilannya sangat jauh dengan hasil yang didampat, misalnya penyetoran pendapatan ke kas negara sekitar 20 persen, sedangkan pihak pengelola asing lebih banyak lagi.
"Hal seperti inilah menyebabkan bangsa Indonesia berdasarkan data masih banyak masyarakat kategori kemiskinan. Jika nantinya bisa dikelola dari perusahaan sendiri, tentu hasil tersebut akan lebih banyak. Nah capres Prabowo memiliki ambisi untuk ke depannya kekayaan alam tersebut bisa dikelola secara maksimal oleh bangsa sendiri, bukan asing yang mengelola," ujarnya.
Amin Rais meminta kepada masyarakat khususnya relawan Surya Madani untuk bekerja keras mendekati masyarakat agar Pilpres mendatang memilih pasangan capres dan cawapres nomor urut satu.
Dikatakan, presiden dan wakil presiden ke depan harus memiliki sosok patriotik, tegas dan berwibawa, sehingga ancaman dan gangguan dari negara lain tidak berani.
"Jika presiden dan wakil presiden tidak tegas, maka keberadaan bangsa akan mudah diganggu dan diancam dengan negara-negara lain di dunia. Tentu yang pertama adalah melalui perekonomian, dimana kebutuhan ekonomi semakin meningkat karena barang yang dibutuhkan adalah barang impor," katanya.
Pengamanan Pilpres
Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Albertus Julius Benny Mokalu menjamin netralitas Polri dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014.
"Jika nantinya ada yang terbukti mendukung salah satu calon pada pilpres, maka kami akan memberikan sanksi tegas kepada aparat kami," katanya saat gelar pasukan kesiapan pengamanan di Rayon I di Mangupura, Kabupaten Badung.
Pihaknya mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan kenyamanan dalam menghadapi tahapan pilpres.
Menurut dia, dalam menjaga keamanan wilayah bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat keamanan, tetapi semua komponen baik itu masyarakat, TNI/Polri, pemerintah harus bersinergi dalam menjaga keamanan wilayahnya masing-masing.
Sementara itu, pada gelar pasukan pengamanan Pilpres di Rayon I yang melibatkan Polres Badung, Polres Gianyar, dan Polresta Denpasar.
Untuk di Kabupaten Badung menerjunkan 180 personel, 40 Satuan Polisi Pamong Praja, 40 pecalang (keamanan adat Bali), 40 Linmas, dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Semua personel itu diminta untuk tetap saling berkoordinasi di lapangan karena mereka yang paling dekat dan bersinggungan langsung dengan kondisi di lapangan.
"Mereka semua adalah mata tombak, dan paling memahami kondisi di lapangan," ujarnya.
Dengan adanya kerja sama yang baik, pihaknya yakin pelaksanaan pilpres di kabupaten terkaya di Pulau Dewata itu berjalan dengan aman dan lancar.
Sementara itu, Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) meminta Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) di Bali lebih optimal menjaga keamanan desa-desa menjelang Pemilihan Presiden 2014.
"Kami harap Babimkamtibmas menjaga desa agar tidak terjadi gangguan keamanan," kata Ketua MUDP, Jro Gede Suwena Putus Upadesa, di Denpasar.
Menurut dia, Babimkamtibmas yang menjadi garda terdepan aparat kepolisian yang salah satu tugasnya melakukan fungsi intelijen dalam menjaga keamanan wilayah untuk tetap memegang teguh netralitas di tengah gejolak politik menjelang Pilpres 2014.
Pihaknya yakin bahwa aparat kepolisian di Bali masih netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden atau calon wakil presiden serta partai politik.
"Selama ini polisi masih netral karena selama sosialisasi ke masyarakat tidak ada keluhan negatif terkait itu (netralitas)," ucapnya.
Di Pulau Dewata tercatat ada 1.488 desa pakraman. Sedangkan jumlah desa di Bali mencapai 716 desa yang dijaga oleh satu petugas Babimkamtibmas.
Kepolisian Daerah Bali mengancam akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan apabila aparat seperti anggota Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) tidak netral.
Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Albertus Julius Benny Mokalu sebelumnya kembali menekankan adanya jaminan netralitas Polri dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014.
Jenderal berbintang dua itu bahkan berjanji akan memberikan tindakan tegas apabila ada temuan bawahannya tidak netral.
"Jika nanti ada yang terbukti mendukung salah satu calon pada pilpres, maka kami akan memberikan sanksi tegas kepada aparat kami," katanya.
Pemberian sanksi tergantung kesalahan yang dibuat. Pemberian sanksi tersebut mulai dari sanksi berupa teguran hingga paling fatal yakni pemecatan.
Menurut dia, dalam menjaga keamanan wilayah bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat keamanan, tetapi semua komponen baik itu masyarakat, TNI/Polri, pemerintah harus bersinergi dalam menjaga keamanan wilayahnya masing-masing.
Dia menyatakan bahwa pihaknya senantiasa menekankan netralitas kepada aparatnya bercermin dari dugaan tidak netral yang melibatkan oknum Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Jakarta beberapa waktu lalu.
Polda Bali sendiri mengerahkan 2.600 personelnya untuk pengamanan kegiatan kampanye. Sedangkan untuk pelaksanaan Pilpres sendiri sebanyak 8.600 polisi dikerahkan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014