Jakarta (Antara Bali) - Pemerintahan baru diharapkan merekonstruksi sistem kesehatan
nasional karena masalah kesehatan merupakan salah satu pilar penting
bagi kesejahteraan masyarakat, kata Asisten Deputi Urusan Sumber Daya
Kesehatan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Hanibal Hamidi.
"Kami merumuskan sejumlah persoalan di bidang kesehatan yang harus menjadi perhatian presiden terpilih nanti, karena masih banyak sekali yang harus dibenahi," katanya pada diskusi publik "Menilai Agenda Pembangunan Kesehatan Capres dan Cawapres tahun 2014-2019" di Jakarta, Selasa.
Hanibal memaparkan sejumlah masalah di bidang kesehatan. Antara lain soal belum meratanya pelayanan untuk tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan, yang menjadi modal dasar mengejar ketertinggalan Indonesia untuk mencapai target-target MDGs.
Jika dirumuskan, menurut Hanibal, hal yang krusial adalah kebutuhan untuk melahirkan kebijakan yang revolusioner yakni merekonstruksi sistem kesehatan nasional.
Upaya tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan sejumlah peraturan perundangan antara lain UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU No 40/2003 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU No 36/2009 tentang Kesehatan.
Perbaikan masalah kesehatan nasional harus didukung pula oleh sejumlah infrastruktur seperti ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi, yang notabene merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian masalah keterjangkauan bahan pangan yang terkait dengan kewenangan di Kementerian Pertanian.
"Jadi, memang kebijakan di bidang kesehatan terkait dengan kebijakan di instansi lainnya. Di sinilah perlu adanya koordinasi antarlembaga," katanya.
Namun, agar sasaran program tepat guna, harus dipikirkan juga pihak mana yang bertanggung jawab, apakah kementerian kesehatan, Kesra, ataukah lembaga baru.
Menurut dia, jika masalah kesehatan tidak ditangani secara serius, pada akhirnya akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia, karena jumlah angka kematian yang tinggi dan harapan hidup yang semakin rendah.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kami merumuskan sejumlah persoalan di bidang kesehatan yang harus menjadi perhatian presiden terpilih nanti, karena masih banyak sekali yang harus dibenahi," katanya pada diskusi publik "Menilai Agenda Pembangunan Kesehatan Capres dan Cawapres tahun 2014-2019" di Jakarta, Selasa.
Hanibal memaparkan sejumlah masalah di bidang kesehatan. Antara lain soal belum meratanya pelayanan untuk tenaga kesehatan dan peralatan kesehatan, yang menjadi modal dasar mengejar ketertinggalan Indonesia untuk mencapai target-target MDGs.
Jika dirumuskan, menurut Hanibal, hal yang krusial adalah kebutuhan untuk melahirkan kebijakan yang revolusioner yakni merekonstruksi sistem kesehatan nasional.
Upaya tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan sejumlah peraturan perundangan antara lain UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU No 40/2003 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU No 36/2009 tentang Kesehatan.
Perbaikan masalah kesehatan nasional harus didukung pula oleh sejumlah infrastruktur seperti ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi, yang notabene merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian masalah keterjangkauan bahan pangan yang terkait dengan kewenangan di Kementerian Pertanian.
"Jadi, memang kebijakan di bidang kesehatan terkait dengan kebijakan di instansi lainnya. Di sinilah perlu adanya koordinasi antarlembaga," katanya.
Namun, agar sasaran program tepat guna, harus dipikirkan juga pihak mana yang bertanggung jawab, apakah kementerian kesehatan, Kesra, ataukah lembaga baru.
Menurut dia, jika masalah kesehatan tidak ditangani secara serius, pada akhirnya akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia, karena jumlah angka kematian yang tinggi dan harapan hidup yang semakin rendah.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014