Gianyar (Antara Bali) - Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Ida Bagus Gaga Adi Saputra mengevaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah setelah laporan keuangan daerah tersebut mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"Kami minta pimpinan SKPD menindaklanjuti catatan-catatan BPK," katanya di Gianyar, Bali, Kamis.
Ia menginstruksikan kepada seluruh pimpinan SKPD menyusun laporan secara berkala sebagai tindak lanjut atas opini BPK. "Saya minta komitmen semua pimpinan untuk segera menindaklajuti beberapa cacatan
dari BPK. Kalau ada kesengajaan membiarkan, tentu pejabat yang bersangkutan akan kami evaluasi," kata Adi Saputra.
Dia mengingatkan para pejabat akan komitmen bersama dalam menerpakan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) karena dalam dua tahun terakhir Pemkab Gianyar hanya mendapatkan opini WDP.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar, I Made Juana, menjelaskan beberapa catatan yang diberikan oleh BPK terhadap pengelolan keuangan daerah tahun 2013, di antaranya tentang penatausahaan aset tetap daerah.
"Sebenarnya soal aset ini hampir terjadi di seluruh pemerintah daerah. Namun kami tetap berkomitmen bisa mengatasi persoalan ini dengan menerapkan SPIP," kata salah satu auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali itu. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kami minta pimpinan SKPD menindaklanjuti catatan-catatan BPK," katanya di Gianyar, Bali, Kamis.
Ia menginstruksikan kepada seluruh pimpinan SKPD menyusun laporan secara berkala sebagai tindak lanjut atas opini BPK. "Saya minta komitmen semua pimpinan untuk segera menindaklajuti beberapa cacatan
dari BPK. Kalau ada kesengajaan membiarkan, tentu pejabat yang bersangkutan akan kami evaluasi," kata Adi Saputra.
Dia mengingatkan para pejabat akan komitmen bersama dalam menerpakan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) karena dalam dua tahun terakhir Pemkab Gianyar hanya mendapatkan opini WDP.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar, I Made Juana, menjelaskan beberapa catatan yang diberikan oleh BPK terhadap pengelolan keuangan daerah tahun 2013, di antaranya tentang penatausahaan aset tetap daerah.
"Sebenarnya soal aset ini hampir terjadi di seluruh pemerintah daerah. Namun kami tetap berkomitmen bisa mengatasi persoalan ini dengan menerapkan SPIP," kata salah satu auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali itu. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014