Malang, Jawa Timur (Antara Bali) - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo, mengakui kendali dan pengawasan laut di perairan Indonesia masih sangat lemah karena minimnya anggaran operasional kapal pengawas.
"Yang lebih menyedihkan lagi, anggaran operasional untuk pengawasan (kendali) laut kita dari tahun ke tahun terus menurun. Kalau sebelumnya masih bisa 200 hari dari 365 hari dalam setahun, sekarang hanya untuk 120 hari saja," kata dia, di Malang, Jawa Timur, Minggu.
Dia memaparkan, dari sekitar 5,58 juta kilometer persegi wilayah laut Indonesia, hanya ada 27 kapal untuk operasional pengawasan.
Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, untuk mengawasi kawasan Zona Eksklusif Ekonomi hanya ada tujuh kapal.
Sebab, katanya, anggaran di sektor kelautan dan perikanan sampai saat ini masih difokuskan memberikan bantuan pada nelayan, baik bantuan berupa pelatihan-pelatihan maupun peralatan penangkapan ikan.
Tentang ini, kata dia, pemerintah Prancis memberi bantuan alat deteksi keberadaan kapal legal maupun ilegal yang berlayar di wilayah laut Indonesia, yang ditempatkan di kawasan perairan Bali.
Sekarang pemerintah juga sedang merintis kerja sama dengan China berupa bantuan pesawat yang mampu memotret dari ketinggian 10-20 meter di atas laut. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Yang lebih menyedihkan lagi, anggaran operasional untuk pengawasan (kendali) laut kita dari tahun ke tahun terus menurun. Kalau sebelumnya masih bisa 200 hari dari 365 hari dalam setahun, sekarang hanya untuk 120 hari saja," kata dia, di Malang, Jawa Timur, Minggu.
Dia memaparkan, dari sekitar 5,58 juta kilometer persegi wilayah laut Indonesia, hanya ada 27 kapal untuk operasional pengawasan.
Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, untuk mengawasi kawasan Zona Eksklusif Ekonomi hanya ada tujuh kapal.
Sebab, katanya, anggaran di sektor kelautan dan perikanan sampai saat ini masih difokuskan memberikan bantuan pada nelayan, baik bantuan berupa pelatihan-pelatihan maupun peralatan penangkapan ikan.
Tentang ini, kata dia, pemerintah Prancis memberi bantuan alat deteksi keberadaan kapal legal maupun ilegal yang berlayar di wilayah laut Indonesia, yang ditempatkan di kawasan perairan Bali.
Sekarang pemerintah juga sedang merintis kerja sama dengan China berupa bantuan pesawat yang mampu memotret dari ketinggian 10-20 meter di atas laut. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014