Denpasar (Antara Bali) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah bersikap konsisten dalam menegakkan aturan mengenai moratorium pembangunan hotel dan sarana penunjang pariwisata lainnya di wilayah Bali bagian selatan.
"Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, dan Pemkot Denpasar kami lihat tidak konsisten menegakan aturan moratorium pembangunan penunjang pariwisata sehingga kerusakan lingkungan saat ini semakin parah," kata Direktur Walhi Bali Suryadi Darmoko di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, aturan yang dibuat pemerintah daerah setempat justru dilanggar sendiri karena terbukti pembangunan penunjang pariwisata di Bali bagian selatan terus menjamur dengan dalih masih kekurangan kamar hotel.
"Padahal kalau dilihat dari ketersediaan kamar hotel sudah cukup banyak. Namun pemerintah daerah masih terus memberikan izin kepada investor untuk membangun fasilitas penunjang pariwisata tersebut," katanya.
Suryadi menjelaskan bahwa dengan pemberian izin kepada investor yang tidak lagi memperhatikan aturan moratorium tersebut sebagai pemicu semakin rusaknya lingkungan di Pulau Dewata.
"Bali sebagai tujuan wisata dengan menonjolkan keindahan alam dan seni budaya perlahan-lahan akan memudar. Sebab wisata alam yang dijadikan ikon sudah rusak, tak lagi menarik seperti dulu bagi turis," ujarnya.
Kalau terus menerus Bali mengalami kerusakan akibat pembangunan penunjang pariwisata itu, lanjut dia, bisa-bisa wisatawan juga tidak tertarik lagi datang ke Pulau Bali. (ADT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, dan Pemkot Denpasar kami lihat tidak konsisten menegakan aturan moratorium pembangunan penunjang pariwisata sehingga kerusakan lingkungan saat ini semakin parah," kata Direktur Walhi Bali Suryadi Darmoko di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, aturan yang dibuat pemerintah daerah setempat justru dilanggar sendiri karena terbukti pembangunan penunjang pariwisata di Bali bagian selatan terus menjamur dengan dalih masih kekurangan kamar hotel.
"Padahal kalau dilihat dari ketersediaan kamar hotel sudah cukup banyak. Namun pemerintah daerah masih terus memberikan izin kepada investor untuk membangun fasilitas penunjang pariwisata tersebut," katanya.
Suryadi menjelaskan bahwa dengan pemberian izin kepada investor yang tidak lagi memperhatikan aturan moratorium tersebut sebagai pemicu semakin rusaknya lingkungan di Pulau Dewata.
"Bali sebagai tujuan wisata dengan menonjolkan keindahan alam dan seni budaya perlahan-lahan akan memudar. Sebab wisata alam yang dijadikan ikon sudah rusak, tak lagi menarik seperti dulu bagi turis," ujarnya.
Kalau terus menerus Bali mengalami kerusakan akibat pembangunan penunjang pariwisata itu, lanjut dia, bisa-bisa wisatawan juga tidak tertarik lagi datang ke Pulau Bali. (ADT)
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014