Denpasar (Antara Bali) - Pengamat politik I Gusti Putu Artha berpandangan dengan belum adanya jadwal kampanye Pemilu Presiden 2014 hingga saat ini sangat rentan menimbulkan benturan massa di berbagai daerah.
"Harusnya tetap dibikin jadwal kampanye walaupun hanya diikuti dua pasangan calon presiden. Contohnya saja di Bali jika pada hari yang sama kubu Prabowo kampanye di Kota Denpasar dan Jokowi di Tabanan, itu bisa terjadi pertemuan dan benturan massa," kata mantan anggota KPU itu di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, dengan waktu kampanye yang cukup panjang pada 4 Juni-5 Juli 2014, sebenarnya KPU tidak rugi untuk membuat jadwal dan zona kampanye karena akan dimudahkan juga untuk mengaturnya selain mencegah pecahnya konflik.
"Misalnya diatur dalam satu hari itu pasangan nomor urut 1 berkampanye di 17 provinsi, sedangkan pada 17 provinsi lainnya pasangan nomor urut dua. `Kan` mereka tidak mungkin juga jika melaksanakan kampanye di semua provinsi pada hari yang sama," ujarnya.
Dengan belum diatur jadwal kampanye, tambah Artha, maka ketika ada kedua pasangan sama-sama memilih berkampanye di provinsi yang sama akan repot juga untuk mengaturnya.
"Pilpres lima tahun lalu itu ada jadwal kampanyenya. Karena ada tiga calon, maka diatur zonanya 11 provinsi untuk pasangan nomor urut 1, 11 provinsi pasangan nomor 2 dan 11 provinsi sisanya untuk pasangan nomor 3," ucapnya.
Putu Artha berpendapat bahwa potensi kekisruhan dalam Pilpres 2014 akan cukup tinggi terjadi di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera sebagai basis dukungan sangat kuat dan wilayahnya sempit sehingga harus dikelola dengan baik. (M038)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Harusnya tetap dibikin jadwal kampanye walaupun hanya diikuti dua pasangan calon presiden. Contohnya saja di Bali jika pada hari yang sama kubu Prabowo kampanye di Kota Denpasar dan Jokowi di Tabanan, itu bisa terjadi pertemuan dan benturan massa," kata mantan anggota KPU itu di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, dengan waktu kampanye yang cukup panjang pada 4 Juni-5 Juli 2014, sebenarnya KPU tidak rugi untuk membuat jadwal dan zona kampanye karena akan dimudahkan juga untuk mengaturnya selain mencegah pecahnya konflik.
"Misalnya diatur dalam satu hari itu pasangan nomor urut 1 berkampanye di 17 provinsi, sedangkan pada 17 provinsi lainnya pasangan nomor urut dua. `Kan` mereka tidak mungkin juga jika melaksanakan kampanye di semua provinsi pada hari yang sama," ujarnya.
Dengan belum diatur jadwal kampanye, tambah Artha, maka ketika ada kedua pasangan sama-sama memilih berkampanye di provinsi yang sama akan repot juga untuk mengaturnya.
"Pilpres lima tahun lalu itu ada jadwal kampanyenya. Karena ada tiga calon, maka diatur zonanya 11 provinsi untuk pasangan nomor urut 1, 11 provinsi pasangan nomor 2 dan 11 provinsi sisanya untuk pasangan nomor 3," ucapnya.
Putu Artha berpendapat bahwa potensi kekisruhan dalam Pilpres 2014 akan cukup tinggi terjadi di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera sebagai basis dukungan sangat kuat dan wilayahnya sempit sehingga harus dikelola dengan baik. (M038)
Editor : M. Irfan Ilmie
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014