Mangupura (Antara Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada para pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah terkaya di Provinsi Bali itu.
"Kegitan ini dilakukan untuk bisa memberikan pemahaman politik kepada PNS karena menjadi salah satu faktor kekuatan negara, peran, dan fungsi yang sangat potensial," kata Sekretaris Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Badung Ni Made Adi Suartati di Mangupura, Selasa.
Selain itu, pendidikan politik itu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Badung.
Menurut dia, PNS sebagai unsur aparatur negara haruslah netral dari semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik.
PNS yang menjadi anggota atau pengurus parpol harus diberhentikan sebagai PNS, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat.
Sementara itu, Kepala Bidang Politik Kesbangpol dan Limas Ni Made Umi Larasaty menjelaskan bahwa pendidikan politik itu dilaksanakan selama tiga hari yaitu pada 3-5 Juni 2014 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang dari PNS setempat.
"Kami berharap para PNS yang ikut serta dalam kegiatan ini bisa memaksimalkan waktunya untuk mengikuti pendidikan singkat dan menginformasikan seluas-luas kepada masyarakat di daerah itu," ujarnya. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kegitan ini dilakukan untuk bisa memberikan pemahaman politik kepada PNS karena menjadi salah satu faktor kekuatan negara, peran, dan fungsi yang sangat potensial," kata Sekretaris Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Badung Ni Made Adi Suartati di Mangupura, Selasa.
Selain itu, pendidikan politik itu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Badung.
Menurut dia, PNS sebagai unsur aparatur negara haruslah netral dari semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik.
PNS yang menjadi anggota atau pengurus parpol harus diberhentikan sebagai PNS, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat.
Sementara itu, Kepala Bidang Politik Kesbangpol dan Limas Ni Made Umi Larasaty menjelaskan bahwa pendidikan politik itu dilaksanakan selama tiga hari yaitu pada 3-5 Juni 2014 dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang dari PNS setempat.
"Kami berharap para PNS yang ikut serta dalam kegiatan ini bisa memaksimalkan waktunya untuk mengikuti pendidikan singkat dan menginformasikan seluas-luas kepada masyarakat di daerah itu," ujarnya. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014