Beirut (Antara Bali) - Perang saudara tiga tahun di Suriah menimbulkan dampak pada
kehancuran ekonomi dan membenamkan separuh penduduk negara itu ke dalam
kemiskinan, kata laporan pusat penelitian Suriah, yang disiarkan Kamis.
Laporan bertajuk "Manusia Tersia-siakan" itu dibuat Pusat Penelitian Kebijakan Suriah, yang bermarkas di Damaskus, bekerja sama dengan badan PBB untuk pembangunan (UNDP) dan badan PBB untuk pengungsi Palestina, lapor AFP.
Laporan itu menyebutkan bahwa konflik telah menciptakan "ekonomi kekerasan yang melanggar hak asasi manusia, kebebasan sipil, kemiskinan dan hukum".
Elit baru "memperdagangan secara ilegal senjata, komoditas dan manusia, sementara mereka seringkali terlibat dalam penjarahan, pencurian, penculikan dan eksploitasi bantuan kemanusiaan".
Pada akhirnya, Suriah telah menjadi negara orang miskin yang tersiksa oleh kesantunan yang nyaris hancur menuju kemiskinan, kata laporan itu.
Tigaperempat penduduk Suriah hidup dalam kemiskinan, 54,3 persen dalam kemiskinan akut, katanya.
Lebih parah lagi, sekitar 20 persen rakyat hidup dalam "kemiskinan terburuk" dengan mereka yang berada di kawasan konflik serta terkepung menghadapi masalah kelaparan dan kurang gizi.
Kemiskinan merupakan gambaran dari engangguran yang telah melonjak dari 10,3 persen pada 2011 menjadi 54,3 persen pada akhir 2013.
Sebanyak 2,7 juta orang kehilangan pekerjaan, sehingga menyeret 11 juta orang lain yang bergantung pada mereka.
Secara geografis, pengangguran tertinggi berada di kawasan timurlaut di provinsi Hasakeh dan Raqa yang mencapai 65 persen.
Konsumsi swasta pada kuartal ke empat anjlok 25,5 persen dari tahun sebelumnya, dengan pengeluaran terutama untuk pangan dan, bagi hampir 45 persen warga yang meninggalkan rumahnya, untuk sewa rumah.
Hal itu semakin dipersulit dengan meroketnya harga-harga hingga 178 persen sejak 2011.
Produk Domestik Bruto turun 41 persen sejak krisis terjadi, setara dengan kerugian senilai 70,9 miliar dolar AS.
Pada saat yang sama, struktur ekonomi berubah drastis, dengan sebagian besar PDB berasal dari perdagangan domestik dan jasa, sementara pertanian dan industri anjlok.
Sementara itu, belanja untuk militer melonjak dari 1,7 persen GDP pada 2011 menjadi 15,9 persen pada 2013.
Sistem pendidikan disebutkan berada di jurang kehancuran, dengan 4 ribu gedung sekolah hancur, rusak atau dimanfaatkan untuk menampung pengungsi.
Laporan itu menyebutkan bahwa secara nasional separoh lebih (51,8 persen) anak usia sekolah tidak bersekolah. Namun data itu mencapai 90 persen di provinsi Raqa dan Aleppo, dan 68 persen di Damaskus.
Sedangkan di bidang kesehatan, menurut laporan itu, 61 dari 91 rumah sakit umum telah rusak, dan 45 persen lagi tidak bisa difungsikan.
Kondisi sektor kesehatan semakin parah dengan larinya atau terbunuhnya petugas kesehatan serta ambruknya industri farmasi nasional.
Laporan itu mengatakan jumlah korban tewas hingga akhir 2013 mencapai 130 ribu, dan mencapai 520 rivu jika korban luka dan cacat juga dimasukkan. (WDY)
Penerjemah: Sri Haryati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Laporan bertajuk "Manusia Tersia-siakan" itu dibuat Pusat Penelitian Kebijakan Suriah, yang bermarkas di Damaskus, bekerja sama dengan badan PBB untuk pembangunan (UNDP) dan badan PBB untuk pengungsi Palestina, lapor AFP.
Laporan itu menyebutkan bahwa konflik telah menciptakan "ekonomi kekerasan yang melanggar hak asasi manusia, kebebasan sipil, kemiskinan dan hukum".
Elit baru "memperdagangan secara ilegal senjata, komoditas dan manusia, sementara mereka seringkali terlibat dalam penjarahan, pencurian, penculikan dan eksploitasi bantuan kemanusiaan".
Pada akhirnya, Suriah telah menjadi negara orang miskin yang tersiksa oleh kesantunan yang nyaris hancur menuju kemiskinan, kata laporan itu.
Tigaperempat penduduk Suriah hidup dalam kemiskinan, 54,3 persen dalam kemiskinan akut, katanya.
Lebih parah lagi, sekitar 20 persen rakyat hidup dalam "kemiskinan terburuk" dengan mereka yang berada di kawasan konflik serta terkepung menghadapi masalah kelaparan dan kurang gizi.
Kemiskinan merupakan gambaran dari engangguran yang telah melonjak dari 10,3 persen pada 2011 menjadi 54,3 persen pada akhir 2013.
Sebanyak 2,7 juta orang kehilangan pekerjaan, sehingga menyeret 11 juta orang lain yang bergantung pada mereka.
Secara geografis, pengangguran tertinggi berada di kawasan timurlaut di provinsi Hasakeh dan Raqa yang mencapai 65 persen.
Konsumsi swasta pada kuartal ke empat anjlok 25,5 persen dari tahun sebelumnya, dengan pengeluaran terutama untuk pangan dan, bagi hampir 45 persen warga yang meninggalkan rumahnya, untuk sewa rumah.
Hal itu semakin dipersulit dengan meroketnya harga-harga hingga 178 persen sejak 2011.
Produk Domestik Bruto turun 41 persen sejak krisis terjadi, setara dengan kerugian senilai 70,9 miliar dolar AS.
Pada saat yang sama, struktur ekonomi berubah drastis, dengan sebagian besar PDB berasal dari perdagangan domestik dan jasa, sementara pertanian dan industri anjlok.
Sementara itu, belanja untuk militer melonjak dari 1,7 persen GDP pada 2011 menjadi 15,9 persen pada 2013.
Sistem pendidikan disebutkan berada di jurang kehancuran, dengan 4 ribu gedung sekolah hancur, rusak atau dimanfaatkan untuk menampung pengungsi.
Laporan itu menyebutkan bahwa secara nasional separoh lebih (51,8 persen) anak usia sekolah tidak bersekolah. Namun data itu mencapai 90 persen di provinsi Raqa dan Aleppo, dan 68 persen di Damaskus.
Sedangkan di bidang kesehatan, menurut laporan itu, 61 dari 91 rumah sakit umum telah rusak, dan 45 persen lagi tidak bisa difungsikan.
Kondisi sektor kesehatan semakin parah dengan larinya atau terbunuhnya petugas kesehatan serta ambruknya industri farmasi nasional.
Laporan itu mengatakan jumlah korban tewas hingga akhir 2013 mencapai 130 ribu, dan mencapai 520 rivu jika korban luka dan cacat juga dimasukkan. (WDY)
Penerjemah: Sri Haryati
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014