Jakarta (Antara Bali) -
Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) Dewi Motik Pramono
mengharapkan kabinet pemerintahan mendatang harus lebih banyak diisi
oleh para profesional.
"Di kabinet harus lebih banyak diisi para profesional bukan politisi dari partai. Kita tidak ingin lagi melihat ada satu kabinet yang penuh dengan orang-orang partai yang tidak profesional dan hanya memikirkan kepentingan partai bukan rakyat," kata Dewi saat ditemui Antara di Jakarta, Senin.
Menurut dia pejabat pemerintahan dari kalangan profesional, bukan politisi akan lebih bisa berkonsentrasi untuk mengurus negara karena tidak harus memikirkan mencari dana untuk partai.
"Taruhlah orang yang tepat di tempat yang tepat," tambahnya.
Selumnya pengamat dan pengajar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Maulana Surya Kusuma mengatakan banyak yang salah kaprah dengan sebutan kabinet profesional.
"Menteri adalah jabatan politik dalam sebuah manajemen pemerintahan. Seorang presiden tak harus membangun kabinet profesional, melainkan kabinet yang mumpuni," kata Maulana.
Menurut dia sebutan kabinet profesional bisa membuat orang berasumsi bahwa menteri tak ubahnya jabatan karier berdasarkan latar belakang profesi tertentu.
"Padahal tidak selalu begitu. Menteri itu jabatan politik yang harus diduduki manajer yang mumpuni, bukan hanya profesional," katanya.
Ia mengatakan jika sebuah kabinet diisi orang-orang yang mampu bekerja di pemerintahan, maka itu bisa siapa saja, tanpa melihat latar belakang profesi.
"Kalau ngomong profesionalisme saja, maka pertanyaannya, apakah posisi menteri pertahanan dan keamanan harus diisi pensiunan TNI? Kalau itu yang terjadi maka akan mengalami kemunduran," katanya.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Di kabinet harus lebih banyak diisi para profesional bukan politisi dari partai. Kita tidak ingin lagi melihat ada satu kabinet yang penuh dengan orang-orang partai yang tidak profesional dan hanya memikirkan kepentingan partai bukan rakyat," kata Dewi saat ditemui Antara di Jakarta, Senin.
Menurut dia pejabat pemerintahan dari kalangan profesional, bukan politisi akan lebih bisa berkonsentrasi untuk mengurus negara karena tidak harus memikirkan mencari dana untuk partai.
"Taruhlah orang yang tepat di tempat yang tepat," tambahnya.
Selumnya pengamat dan pengajar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Maulana Surya Kusuma mengatakan banyak yang salah kaprah dengan sebutan kabinet profesional.
"Menteri adalah jabatan politik dalam sebuah manajemen pemerintahan. Seorang presiden tak harus membangun kabinet profesional, melainkan kabinet yang mumpuni," kata Maulana.
Menurut dia sebutan kabinet profesional bisa membuat orang berasumsi bahwa menteri tak ubahnya jabatan karier berdasarkan latar belakang profesi tertentu.
"Padahal tidak selalu begitu. Menteri itu jabatan politik yang harus diduduki manajer yang mumpuni, bukan hanya profesional," katanya.
Ia mengatakan jika sebuah kabinet diisi orang-orang yang mampu bekerja di pemerintahan, maka itu bisa siapa saja, tanpa melihat latar belakang profesi.
"Kalau ngomong profesionalisme saja, maka pertanyaannya, apakah posisi menteri pertahanan dan keamanan harus diisi pensiunan TNI? Kalau itu yang terjadi maka akan mengalami kemunduran," katanya.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014