Nusa Dua (Antara Bali) - Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) akan meluncurkan portal data Indonesia sebagai wujud komitmen pemerintah akan pentingnya keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas.
"Kami sedang menyusun portal data Indonesia, yang akan menyediakan data dalam bentuk yang bisa dibaca mesin (machine-readable), bukan berformat 'pdf', sehingga bisa diolah jadi visualisasi dan aplikasi. Data-data yang akan tersedia dalam waktu dekat itu untuk permulaan akan berisi mengenai transportasi dan anggaran," kata Deputi IV UKP4 Tara Hidayat dalam jumpa pers di Konferensi "Open Government Partnership" Regional Asia Pasifik di Nusa Dua, Bali, Selasa.
Tara menjelaskan, data-data dalam portal tersebut disusun dari sejumlah lembaga-lembaga terkait, Badan Pusat Statistik serta sejumlah organisasi masyarakat sipil.
Ia juga mengatakan untuk sementara data di portal tersebut hanyalah data pada tingkatan nasional. Namun, ia berharap data dari seluruh daerah di Indonesia bisa disajikan di portal tersebut.
"Untuk level nasional dulu, tapi kami sudah meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk bisa memasukan data-data anggaran mereka," katanya. (M038)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kami sedang menyusun portal data Indonesia, yang akan menyediakan data dalam bentuk yang bisa dibaca mesin (machine-readable), bukan berformat 'pdf', sehingga bisa diolah jadi visualisasi dan aplikasi. Data-data yang akan tersedia dalam waktu dekat itu untuk permulaan akan berisi mengenai transportasi dan anggaran," kata Deputi IV UKP4 Tara Hidayat dalam jumpa pers di Konferensi "Open Government Partnership" Regional Asia Pasifik di Nusa Dua, Bali, Selasa.
Tara menjelaskan, data-data dalam portal tersebut disusun dari sejumlah lembaga-lembaga terkait, Badan Pusat Statistik serta sejumlah organisasi masyarakat sipil.
Ia juga mengatakan untuk sementara data di portal tersebut hanyalah data pada tingkatan nasional. Namun, ia berharap data dari seluruh daerah di Indonesia bisa disajikan di portal tersebut.
"Untuk level nasional dulu, tapi kami sudah meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk bisa memasukan data-data anggaran mereka," katanya. (M038)
Editor : M. Irfan Ilmie
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014