Jakarta (Antara Bali) - Menteri Keuangan Chatib Basri menerbitkan Peraturan tentang
Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPn BM) dan Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan PPn BM melalui
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.011/2014.
Salinan PMK Nomor 64/PMK.011/2014 yang diperoleh ANTARA di Jakarta, Senin, antara lain menyebutkan PMK tersebut mulai berlaku 17 April 2014.
Pertimbangan penerbitan PMK itu untuk memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi, adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, serta untuk mengamankan penerimaan negara, atas penyerahan oleh produsen atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor disamping dikenai Pajak Pertambahan Nilai, juga dikenai PPn BM.
PPn BM dikenakan atas impor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (CBU) berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, kendaraan kabin ganda (double cabin), kendaraan khusus, trailer dan semi-trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah dan kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.
PPn BM juga dikenakan atas penyerahan kendaraan hasil perakitan atau produksi di dalam daerah pabean berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, kendaraan kabin ganda (double cabin), kendaraan khusus, trailer dan semi-trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah dan kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.
Selain itu penyerahan kendaraan bermotor berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dan kendaraan kabin ganda (double cabin) hasil pengubahan dari kendaraan sasis atau kendaraan pengangkutan barang.
Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud di atas adalah kendaraan bermotor yang dibuat untuk digunakan secara khusus seperti untuk golf, perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung dan kendaraan semacam itu.
Kendaraan Sasis adalah rangka kendaraan yang telah dilengkapi dengan motor bakar dan dengan transmisinya serta sistem kemudi dan gardan yang terpasang untuk kendaraan bermotor.
Besaran tarif PPn BM kendaraan bermotor tersebut terbagi dalam tarif 10 persen, 20 persen, 30 persen, 40 persen, 50 persen, 60 persen dan 125 persen. Rincian jenis kendaraan dengan tarif tersebut dimuat dalam Lampiran PMK tersebut.
PPn BM tidak dikenakan atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD), kendaraan sasis, kendaraan pengangkutan barang, kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc dan kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi.
PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan pengangkutan umum.
PPn BM juga dibebaskan atas impor kendaraan protokoler kenegaraan, kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang sampai dengan 15 orang (termasuk pengemudi) yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kendaraan patroli TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor tersebut, orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pada saat PMK tersebut mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.03/2003 tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan PPn BM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Salinan PMK Nomor 64/PMK.011/2014 yang diperoleh ANTARA di Jakarta, Senin, antara lain menyebutkan PMK tersebut mulai berlaku 17 April 2014.
Pertimbangan penerbitan PMK itu untuk memberikan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi, adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, serta untuk mengamankan penerimaan negara, atas penyerahan oleh produsen atau atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor disamping dikenai Pajak Pertambahan Nilai, juga dikenai PPn BM.
PPn BM dikenakan atas impor kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (CBU) berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, kendaraan kabin ganda (double cabin), kendaraan khusus, trailer dan semi-trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah dan kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.
PPn BM juga dikenakan atas penyerahan kendaraan hasil perakitan atau produksi di dalam daerah pabean berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, kendaraan kabin ganda (double cabin), kendaraan khusus, trailer dan semi-trailer dari jenis tipe caravan untuk perumahan atau kemah dan kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc.
Selain itu penyerahan kendaraan bermotor berupa kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi dan kendaraan kabin ganda (double cabin) hasil pengubahan dari kendaraan sasis atau kendaraan pengangkutan barang.
Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud di atas adalah kendaraan bermotor yang dibuat untuk digunakan secara khusus seperti untuk golf, perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung dan kendaraan semacam itu.
Kendaraan Sasis adalah rangka kendaraan yang telah dilengkapi dengan motor bakar dan dengan transmisinya serta sistem kemudi dan gardan yang terpasang untuk kendaraan bermotor.
Besaran tarif PPn BM kendaraan bermotor tersebut terbagi dalam tarif 10 persen, 20 persen, 30 persen, 40 persen, 50 persen, 60 persen dan 125 persen. Rincian jenis kendaraan dengan tarif tersebut dimuat dalam Lampiran PMK tersebut.
PPn BM tidak dikenakan atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD), kendaraan sasis, kendaraan pengangkutan barang, kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc dan kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 orang atau lebih termasuk pengemudi.
PPn BM dibebaskan atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan dan kendaraan pengangkutan umum.
PPn BM juga dibebaskan atas impor kendaraan protokoler kenegaraan, kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang sampai dengan 15 orang (termasuk pengemudi) yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kendaraan patroli TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPn BM atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor tersebut, orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) PPn BM yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pada saat PMK tersebut mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.03/2003 tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan PPn BM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014