Denpasar (Antara Bali) - Guru Besar Universitas Udayana, Prof. Dr. I Wayan Windia mengatakan, program pembangunan berbagai aspek kehidupan kini tidak lagi berlandaskan garis-garis besar haluan negera (GBHN), sehingga sektor pertanian kurang mendapat perhatian.
"Jika pembangunan berlandaskan GBHN seperti pada era Orde Baru mau tidak mau sektor pertanian harus mendapat perhatian," kata Prof .Windia yang juga Ketua Pusat Penelitian Subak Unud di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan, program pembangunan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota kini hanya dilandasi program pembangunan jangka menengah (PKJM) maupun jangka panjang.
Dengan demikian Pemerintah tampaknya kurang menaruh perhatian terhadap sektor pertanian, karena tidak memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam waktu singkat serta dalam kegiatannya melibatkan banyak orang.
Prof. Windia mengingatkan pemerintah dan DPRD di Bali untuk tidak terlalu mengharapkan PAD dari sektor pertanian, karena sektor pertanian justru masih memerlukan investasi dan uluran tangan dari pemerintah dan unsur swasta lainnya.
Pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah kabupaten/kota di Bali selama ini mengalokasikan dana untuk pembangunan sektor pertanian sangat kecil.
Hal itu akibat adanya harapan untuk dapat meningkatkan PAD dari sektor pertanian, karena setiap penyusunan program pembangunan selalu menekankan terhadap peningkatan PAD.
"Program ini, berapa PAD-nya nanti. Pertanyaan itu sering muncul di kalangan DPRD. Tampaknya besaran PAD berkaitan erat dengan pendapatan yang akan diterima oleh para pejabat di wilayah itu," ujar Windia.
Windia menambahkan bahwa di Tiongkok kini sudah tidak ada lagi pajak untuk lahan pertanian. Hal itu tentu menyebabkan pendapatan negara akan berkurang.
Namun sebaliknya hal itu justru akan menambah sirkulasi uang di kawasan pedesaan, dan akan menyebakan kesejahteran rakyat di pedesaan akan meningkat.
"Masalahnya, apakah kita ingin pemerintah yang kaya dan sejahtera atau justru ingin masyarakat yang sejahtera. Kalau memang ingin mengurangi kesenjangan kaya-miskin di masyarakat, dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin antarwilayah perlu melakukan investasi di sektor pertanian dan membantu perkembangan setor pertanian" ujar Windia.
Ia mengakui, memang tidak banyak pemerintah yang serius membangun sektor pertanian. Mungkin karena keberhasilannya membutuhkan waktu yang cukup lama serta hambatan dan kesulitan yang tidak sedikit.
Pemerintah inginnya hanya membangun infrastruktur dan pembangunan fisik lainnya, sehingga dengan cepat dapat dipamerkan kepada masyarakat luas, ujar Prof Windia. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Jika pembangunan berlandaskan GBHN seperti pada era Orde Baru mau tidak mau sektor pertanian harus mendapat perhatian," kata Prof .Windia yang juga Ketua Pusat Penelitian Subak Unud di Denpasar, Senin.
Ia mengatakan, program pembangunan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota kini hanya dilandasi program pembangunan jangka menengah (PKJM) maupun jangka panjang.
Dengan demikian Pemerintah tampaknya kurang menaruh perhatian terhadap sektor pertanian, karena tidak memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam waktu singkat serta dalam kegiatannya melibatkan banyak orang.
Prof. Windia mengingatkan pemerintah dan DPRD di Bali untuk tidak terlalu mengharapkan PAD dari sektor pertanian, karena sektor pertanian justru masih memerlukan investasi dan uluran tangan dari pemerintah dan unsur swasta lainnya.
Pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah kabupaten/kota di Bali selama ini mengalokasikan dana untuk pembangunan sektor pertanian sangat kecil.
Hal itu akibat adanya harapan untuk dapat meningkatkan PAD dari sektor pertanian, karena setiap penyusunan program pembangunan selalu menekankan terhadap peningkatan PAD.
"Program ini, berapa PAD-nya nanti. Pertanyaan itu sering muncul di kalangan DPRD. Tampaknya besaran PAD berkaitan erat dengan pendapatan yang akan diterima oleh para pejabat di wilayah itu," ujar Windia.
Windia menambahkan bahwa di Tiongkok kini sudah tidak ada lagi pajak untuk lahan pertanian. Hal itu tentu menyebabkan pendapatan negara akan berkurang.
Namun sebaliknya hal itu justru akan menambah sirkulasi uang di kawasan pedesaan, dan akan menyebakan kesejahteran rakyat di pedesaan akan meningkat.
"Masalahnya, apakah kita ingin pemerintah yang kaya dan sejahtera atau justru ingin masyarakat yang sejahtera. Kalau memang ingin mengurangi kesenjangan kaya-miskin di masyarakat, dan mengurangi kesenjangan kaya-miskin antarwilayah perlu melakukan investasi di sektor pertanian dan membantu perkembangan setor pertanian" ujar Windia.
Ia mengakui, memang tidak banyak pemerintah yang serius membangun sektor pertanian. Mungkin karena keberhasilannya membutuhkan waktu yang cukup lama serta hambatan dan kesulitan yang tidak sedikit.
Pemerintah inginnya hanya membangun infrastruktur dan pembangunan fisik lainnya, sehingga dengan cepat dapat dipamerkan kepada masyarakat luas, ujar Prof Windia. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014