Denpasar (Antara Bali) - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali Tutik Kusuma Wardani mendorong pemerintah provinsi untuk memperhatikan nasib petani sebab selama ini program Bali Mandara belum sepenuhnya mampu menyentuh kepada petani secara langsung.
"Saya harapkan pemerintah provinsi dalam program Bali Mandara, khususnya dalam program sistem pertanian terintegrasi (Simantri) untuk memperhatikan nasib petani di perdesaan," ucap politikus Partai Demokrat itu.
Setelah pihaknya langsung menemui petani banyak masukan dan keluhan yang didapat dari masyarakat petani, semisal mereka kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Para petani mengalami kendala dalam bertani, karena untuk mendapatkan pupuk bersubsidi saja sulit mendapatkan. Karena mereka dalam pengetahuan dan informasi masih kurang," ujarnya.
Menurut Tutik Wardani, menjadi petani mandiri di Bali masih sulit. Padahal program-program pemerintah terkait keberpihakan terhadap petani cukup banyak.
"Namun kenyataan realisasinya di lapangan banyak kendala yang dihadapi para petani tersebut. Mereka punya duit untuk membeli bibit dan pupuk misalnya, tapi di satu sisi sulit mendapatkan kebutuhan tersebut," ucap politikus asal Kabupaten Buleleng ini.
Sebenarnya yang diperlukan petani, kata dia, selain sudah ada petugas penyuluh pertanian, namun perlu juga pendampingan dari pihak berkompeten di pertanian. (ADT)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Saya harapkan pemerintah provinsi dalam program Bali Mandara, khususnya dalam program sistem pertanian terintegrasi (Simantri) untuk memperhatikan nasib petani di perdesaan," ucap politikus Partai Demokrat itu.
Setelah pihaknya langsung menemui petani banyak masukan dan keluhan yang didapat dari masyarakat petani, semisal mereka kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Para petani mengalami kendala dalam bertani, karena untuk mendapatkan pupuk bersubsidi saja sulit mendapatkan. Karena mereka dalam pengetahuan dan informasi masih kurang," ujarnya.
Menurut Tutik Wardani, menjadi petani mandiri di Bali masih sulit. Padahal program-program pemerintah terkait keberpihakan terhadap petani cukup banyak.
"Namun kenyataan realisasinya di lapangan banyak kendala yang dihadapi para petani tersebut. Mereka punya duit untuk membeli bibit dan pupuk misalnya, tapi di satu sisi sulit mendapatkan kebutuhan tersebut," ucap politikus asal Kabupaten Buleleng ini.
Sebenarnya yang diperlukan petani, kata dia, selain sudah ada petugas penyuluh pertanian, namun perlu juga pendampingan dari pihak berkompeten di pertanian. (ADT)
Editor : I Nyoman Aditya T I
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014