Jakarta (Antara Bali) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Syaifullah Tamliha mengatakan upaya pemakzulan terhadap Suryadharma Ali
oleh Suharso Monoarfa dengan mengeluarkan mosi tidak percaya
mengatasnamakan 26 dewan pimpinan wilayah merupakan pelanggaran serius.
"Pemakzulan ketua umum itu pelanggaran serius dan sama sekali tidak dibenarkan dalam AD/ART partai. Lagi pula setelah diteliti dari 26 DPW yang mengeluarkan mosi tidak percaya, delapan di antaranya tidak disertai tandatangan sekretaris maupun ketua DPW, artinya hanya 18 DPW itu kan tidak mewakili," kata Syaifullah dihubungi Antara dari Jakarta, Rabu.
Syaifullah mengatakan atas dasar itu Suryadharma Ali melakukan pemecatan terhadap Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan empat ketua DPW, melalui surat keputusan yang dikeluarkan Rabu (16/4).
Syaifullah menegaskan bahwa melalui upaya pemakzulan itu Suharso dan kawan-kawannya telah melanggar keputusan Majelis Syariah PPP atas larangan pemakzulan ketua umum.
"Itu fatal sekali," kata dia.
Dia mengatakan bahwa Suharso dan kawan-kawannya berpendapat mosi tidak percaya mengatasnamakan 26 DPW dilontarkan gara-gara kehadiran Suryadharma Ali dalam kampanye Gerindra di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu yang dinilai menyebabkan berkurangnya perolehan suara PPP dalam Pemilu Legislatif 2014.
Padahal faktanya, kata Syaifullah, perolehan suara PPP justru semakin meningkat.
"Di DKI Jakarta pada tahun 2009 PPP hanya mendapat tujuh kursi, tapi sekarang bisa memperoleh tidak kurang dari 14 kursi. Kan artinya ada peningkatan dua kali lipat," kata dia.
Dia menduga upaya pemakzulan terhadap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dilakukan karena ada oknum partai yang mengincar kursi ketua umum. Suharso dan kawan-kawannya dituding ingin merealisasikan keinginan seseorang menjadi Ketua Umum PPP yang baru.
"Untuk Pak Suharso maupun pihak lain, kalau ada yang mengincar kursi ketua umum sebaiknya bersabar hingga Pak Suryadharma Ali melepaskan jabatannya pada 2015, karena Allah kan cinta orang yang bersabar. Jangan malah pemakzulan seperti itu," tegas dia.
Sementara itu belum jelas betul apakah kisruh internal PPP ini akan mengganggu peluang koalisi partai berlambang kabah tersebut dengan partai lain pada Pemilu 2014. Sebab salah satu partai yang sedang mendekati PPP untuk kepentingan koalisi, yakni Gerindra, telah menyatakan komunikasi politik baru akan dilanjutkan dengan PPP setelah situasi internal PPP solid kembali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Pemakzulan ketua umum itu pelanggaran serius dan sama sekali tidak dibenarkan dalam AD/ART partai. Lagi pula setelah diteliti dari 26 DPW yang mengeluarkan mosi tidak percaya, delapan di antaranya tidak disertai tandatangan sekretaris maupun ketua DPW, artinya hanya 18 DPW itu kan tidak mewakili," kata Syaifullah dihubungi Antara dari Jakarta, Rabu.
Syaifullah mengatakan atas dasar itu Suryadharma Ali melakukan pemecatan terhadap Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan empat ketua DPW, melalui surat keputusan yang dikeluarkan Rabu (16/4).
Syaifullah menegaskan bahwa melalui upaya pemakzulan itu Suharso dan kawan-kawannya telah melanggar keputusan Majelis Syariah PPP atas larangan pemakzulan ketua umum.
"Itu fatal sekali," kata dia.
Dia mengatakan bahwa Suharso dan kawan-kawannya berpendapat mosi tidak percaya mengatasnamakan 26 DPW dilontarkan gara-gara kehadiran Suryadharma Ali dalam kampanye Gerindra di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu yang dinilai menyebabkan berkurangnya perolehan suara PPP dalam Pemilu Legislatif 2014.
Padahal faktanya, kata Syaifullah, perolehan suara PPP justru semakin meningkat.
"Di DKI Jakarta pada tahun 2009 PPP hanya mendapat tujuh kursi, tapi sekarang bisa memperoleh tidak kurang dari 14 kursi. Kan artinya ada peningkatan dua kali lipat," kata dia.
Dia menduga upaya pemakzulan terhadap Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dilakukan karena ada oknum partai yang mengincar kursi ketua umum. Suharso dan kawan-kawannya dituding ingin merealisasikan keinginan seseorang menjadi Ketua Umum PPP yang baru.
"Untuk Pak Suharso maupun pihak lain, kalau ada yang mengincar kursi ketua umum sebaiknya bersabar hingga Pak Suryadharma Ali melepaskan jabatannya pada 2015, karena Allah kan cinta orang yang bersabar. Jangan malah pemakzulan seperti itu," tegas dia.
Sementara itu belum jelas betul apakah kisruh internal PPP ini akan mengganggu peluang koalisi partai berlambang kabah tersebut dengan partai lain pada Pemilu 2014. Sebab salah satu partai yang sedang mendekati PPP untuk kepentingan koalisi, yakni Gerindra, telah menyatakan komunikasi politik baru akan dilanjutkan dengan PPP setelah situasi internal PPP solid kembali. (WDY)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014