Denpasar (Antara Bali) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman berjanji akan memperjuangkan tiga persoalan utama yang dihadapi masyarakat Bali dan sampai saat ini belum mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
"Sebagian dari tiga persoalan itu sudah kami tindak lanjuti dengan memanggil kementerian terkait. Ada yang sudah selesai 50 persen dan ada yang 80 persen. Tetapi saya akan tetap memperjuangkan tiga hal tersebut sampai benar-benar tuntas," katanya saat bertemu dengan sejumlah pemuka agama Hindu di Sekretariat Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali di Denpasar, Senin sore.
Pernyataan itu sekaligus menanggapi pertanyaan Ketua Dharma Adyaksa PHDI Pusat, Ida Pedanda Ketut Sebali Tianyar, mengenai upaya DPD dalam memperjuangkan penolakan masyarakat Bali terhadap eksploitasi geotermal di Bedugul, proses penegerian Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar, dan masuknya kawasan suci Besakih-Gunung Agung dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011.
"Bagi kami pembangunan tidak boleh hanya mengejar materi karena belum tentu bisa membahagiakan hidup orang banyak. Lihat saja, Inggris yang orientasi pembangunannya mengejar indeks kebahagiaan. Ini yang harus kita jadikan pelajaran," kata Irman yang juga tercatat sebagai salah satu peserta konvensi Calon Presiden RI dari Partai Demokrat itu.
Kalau pun di daerah lain, seperti Sumatera Barat, geotermal sebagai sumber energi terbarukan yang bersih dan murah, lanjut dia, maka belum tentu bisa diterapkan di Bali.
"Kalau soal pembangunan ekonomi, boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai menimbulkan ketersinggungan masyarakat," ujar politikus berlatar belakang pengusaha di Sumatera Barat itu didampingi dua anggota DPD dari Bali, yakni I Wayan Sudirta dan I Kadek Arimbawa.
Dalam pertemuan tersebut, Ida Pedanda Ketut Sebali Tianyar memohon kepada DPD untuk membantu masyarakat Bali dalam mengatasi tiga persoalan itu.
"Kami sangat berharap DPD bisa menjadi tempat kami mengadukan persoalan ini," ujarnya.
Selama ini masyarakat Bali, terutama kalangan pemuka agama Hindu atau "sulinggih" menolak proyek pembangunan geotermal karena berada di kawasan suci di Bedugul, Kabupaten Tabanan.
Terkait dengan proses penegerian Unhi Denpasar, PHDI menyatakan penolakannya karena lembaga perguruan tinggi tersebut diproyeksikan sebagai "Hindu Center".
Penolakan ini sudah mendapat tanggapan dari Kementerian Agama yang disusul dengan keluarnya surat rekomendasi pembatalan proses penegerian Unhi dari Ditjen Pembinaan Agama Hindu.
Sejauh ini pula umat Hindu di Bali juga menolak kawasan Besakih-Gunung Agung masuk dalam daftar KSPN.
Besakih-Gunung Agung merupakan kawasan yang disucikan umat Hindu sehingga akan sangat berpengaruh terhadap kesuciannya jika masuk daftar KSPN bersama dengan 10 objek wisata lainnya di Pulau Dewata itu.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, beberapa "sulinggih" mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan kepada Irman dan dua anggota DPD lainnya. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Sebagian dari tiga persoalan itu sudah kami tindak lanjuti dengan memanggil kementerian terkait. Ada yang sudah selesai 50 persen dan ada yang 80 persen. Tetapi saya akan tetap memperjuangkan tiga hal tersebut sampai benar-benar tuntas," katanya saat bertemu dengan sejumlah pemuka agama Hindu di Sekretariat Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali di Denpasar, Senin sore.
Pernyataan itu sekaligus menanggapi pertanyaan Ketua Dharma Adyaksa PHDI Pusat, Ida Pedanda Ketut Sebali Tianyar, mengenai upaya DPD dalam memperjuangkan penolakan masyarakat Bali terhadap eksploitasi geotermal di Bedugul, proses penegerian Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar, dan masuknya kawasan suci Besakih-Gunung Agung dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011.
"Bagi kami pembangunan tidak boleh hanya mengejar materi karena belum tentu bisa membahagiakan hidup orang banyak. Lihat saja, Inggris yang orientasi pembangunannya mengejar indeks kebahagiaan. Ini yang harus kita jadikan pelajaran," kata Irman yang juga tercatat sebagai salah satu peserta konvensi Calon Presiden RI dari Partai Demokrat itu.
Kalau pun di daerah lain, seperti Sumatera Barat, geotermal sebagai sumber energi terbarukan yang bersih dan murah, lanjut dia, maka belum tentu bisa diterapkan di Bali.
"Kalau soal pembangunan ekonomi, boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai menimbulkan ketersinggungan masyarakat," ujar politikus berlatar belakang pengusaha di Sumatera Barat itu didampingi dua anggota DPD dari Bali, yakni I Wayan Sudirta dan I Kadek Arimbawa.
Dalam pertemuan tersebut, Ida Pedanda Ketut Sebali Tianyar memohon kepada DPD untuk membantu masyarakat Bali dalam mengatasi tiga persoalan itu.
"Kami sangat berharap DPD bisa menjadi tempat kami mengadukan persoalan ini," ujarnya.
Selama ini masyarakat Bali, terutama kalangan pemuka agama Hindu atau "sulinggih" menolak proyek pembangunan geotermal karena berada di kawasan suci di Bedugul, Kabupaten Tabanan.
Terkait dengan proses penegerian Unhi Denpasar, PHDI menyatakan penolakannya karena lembaga perguruan tinggi tersebut diproyeksikan sebagai "Hindu Center".
Penolakan ini sudah mendapat tanggapan dari Kementerian Agama yang disusul dengan keluarnya surat rekomendasi pembatalan proses penegerian Unhi dari Ditjen Pembinaan Agama Hindu.
Sejauh ini pula umat Hindu di Bali juga menolak kawasan Besakih-Gunung Agung masuk dalam daftar KSPN.
Besakih-Gunung Agung merupakan kawasan yang disucikan umat Hindu sehingga akan sangat berpengaruh terhadap kesuciannya jika masuk daftar KSPN bersama dengan 10 objek wisata lainnya di Pulau Dewata itu.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, beberapa "sulinggih" mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan kepada Irman dan dua anggota DPD lainnya. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014