Denpasar (Antara Bali) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) asal Bali Kadek Arimbawa mengharapkan Pemerintah Provinsi Bali harus tegas memberi arahan kepada kabupaten dan kota dalam mengembangkan pariwisata tidak memonopoli di Bali bagian selatan saja.
"Kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa pembangunan penunjang pariwisata terus saja diberikan izin oleh pemerintah setempat untuk membangun infrastruktur tersebut di Bali bagian selatan," katanya di Denpasar, Jumat.
Bahkan Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, berencana memberi surat penegasan kepada kabupaten dan kota dalam pemberian izin kepada investor yang ingin membangun fasilitas penunjang pariwisata Bali bagian selatan harus diseleksi lebih ketat.
"Jika mereka mengajukan surat permohonan untuk membuat hotel harus semua dipertimbangkan. Tidak saja pada lahan yang dimiliki tetapi mereka juga terkait tingkat kekroditan kendaraan lalu lintas yang melewati hotel tersebut," ucap politikus asal Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung itu.
Pembangunan di Bali bagian selatan, kata dia, banyak hotel yang minim memiliki fasilitas parkir, sehingga ketika tamu membawa kendaraan, mobilnya di parkir di badan jalan.
"Ini juga salah satu `biang kerok` kekroditan dan kemacetan lalu lintas di sepanjang Bali bagian selatan, seperti Kuta dan sekitarnya," kata Arimbawa yang akrab dipanggil Lolak.
Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Bali harus tegas terhadap kabupaten dan kota memberikan surat terkait moratorium (penghentian sementara) pembangunan penunjang fasilitas pariwisata itu.
"Jika ada investor yang ingin membangun fasilitas pariwisata harus berani mengarahkan ke Bali bagian utara, barat dan timur. Dengan langkah itu perekonomian akan menjadi berimbang, termasuk penduduk pun tidak terkonsentrasi di Bali bagian selatan saja," katanya.
Menyinggung pembangunan bandara udara internasional di Buleleng, kata Arimbawa, pemerintah daerah harus lebih gencar melakukan pendekatan atau lobi ke pusat.
"Jika bandara itu terwujud, saya yakin perimbangan dan pemerataan pembangunan akan bisa merata. Termasuk juga penyebaran lapangan pekerjaaan tidak lagi numpuk di Bali bagian selatan," katanya. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa pembangunan penunjang pariwisata terus saja diberikan izin oleh pemerintah setempat untuk membangun infrastruktur tersebut di Bali bagian selatan," katanya di Denpasar, Jumat.
Bahkan Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, berencana memberi surat penegasan kepada kabupaten dan kota dalam pemberian izin kepada investor yang ingin membangun fasilitas penunjang pariwisata Bali bagian selatan harus diseleksi lebih ketat.
"Jika mereka mengajukan surat permohonan untuk membuat hotel harus semua dipertimbangkan. Tidak saja pada lahan yang dimiliki tetapi mereka juga terkait tingkat kekroditan kendaraan lalu lintas yang melewati hotel tersebut," ucap politikus asal Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung itu.
Pembangunan di Bali bagian selatan, kata dia, banyak hotel yang minim memiliki fasilitas parkir, sehingga ketika tamu membawa kendaraan, mobilnya di parkir di badan jalan.
"Ini juga salah satu `biang kerok` kekroditan dan kemacetan lalu lintas di sepanjang Bali bagian selatan, seperti Kuta dan sekitarnya," kata Arimbawa yang akrab dipanggil Lolak.
Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah Provinsi Bali harus tegas terhadap kabupaten dan kota memberikan surat terkait moratorium (penghentian sementara) pembangunan penunjang fasilitas pariwisata itu.
"Jika ada investor yang ingin membangun fasilitas pariwisata harus berani mengarahkan ke Bali bagian utara, barat dan timur. Dengan langkah itu perekonomian akan menjadi berimbang, termasuk penduduk pun tidak terkonsentrasi di Bali bagian selatan saja," katanya.
Menyinggung pembangunan bandara udara internasional di Buleleng, kata Arimbawa, pemerintah daerah harus lebih gencar melakukan pendekatan atau lobi ke pusat.
"Jika bandara itu terwujud, saya yakin perimbangan dan pemerataan pembangunan akan bisa merata. Termasuk juga penyebaran lapangan pekerjaaan tidak lagi numpuk di Bali bagian selatan," katanya. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014